Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

APKLI Pingin Dirikan Bank Khusus PKL Lho......

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun mengaku akan terus melakukan perlawanan menghadapi jenis penjajahan asing di Tanah Air.
Karena itu, dia pun menawarkan konsep Revolusi Kaki Lima untuk menghadapi berbagai persaingan dan penjajahan asing di Indonesia.
“Itu sesuai dengan visi dan misi APKLI.Blue Print atau Cetak Biru Percepatan Perang Gerilya PKL Kawasan Ekonomi Strategis Tegakkan Kembali Ekonomi Rakyat dan Kembalikan Kedaulatan Ekonomi Bangsa Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui Revolusi Kaki Lima Indonesia. Itu alat perlawanan kita menghadapi penjajahan asing,” tutur Ali Mahsun, di Jakarta, Selasa (22/08/2017).
Dia menuturkan, APKLI sendiri memiliki visi dan misi yang dilengkapi dengan Kabinet Revolusi Kaki Lima untuk menghadapi penjajahan asing itu. Ali mengungkapkan, hal itu pun sudah menjadi hasil Keputusan Munas V APKLI pada tanggal 15-17 April 2017, di Graha Insan Cita Depok, Jawa Barat.
Paling tidak, lanjut Ali, misi mewujudkan satu kesatuan lima pilar Revolusi Kaki Lima Indonesia itu diejawantahkan pada lima misi APKLI, yang harus diwujudkan melalui Kabinet Revolusi Kaki Lima itu, yakni, pertama, Revolusi Lahan usaha dan Perumahaan Kaki Lima Indonesia.
Kedua, Revolusi Keuangan, Finance Engenering dan Bank Kaki Lima Indonesia. Ketiga, Revolusi Distribusi dan Pergudangan/WarehousingBarang/Jasa Kaki Lima Indonesia. Keempat, Revolusi Daya Dukung Teknologi Informasi dan Komunikasi Kaki Lima Indonesia, dan kelima, Revolusi Pendampingan/Percepatan Perang Gerilya Kaki Lima Indonesia.
“Visi dan Misi Kabinet Revolusi Kaki Lima Indonesia DPP APKLI 2017-2022 merupakan agenda besar yang kami yakini jadi instrumen satu-satunya yang mampu menyelamatkan Indonesia sebagai Bangsa dan Negara yang merdeka dan berdaulat. Semuanya mengalami kelumpuhan total kecuali 59,6 UMKM dimana 42%-nya adalah 25 Juta PKL di seluruh tanah air,” ujarnya.
Dia mengatakan, jika agenda tersebut gagal diwujudkan, maka Indonesia akan bubar tinggal nama dalam sejarah peradaban manusia sebelum tahun 2020.
“Oleh karena itu,  siapa saja, baik para pecundang republik mau pun asing beserta antek-anteknya yang mengganggu agenda besar Revolusi Kaki Lima Indonesia, maka APKLI bersama 25 juta PKL akan melawan hingga titik darah penghabisan, apapun resiko dan yang akan terjadi,” ujar Ali.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini