Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Cairkan Bansos Tahap Ketiga, Dirjen Linjamsos: Ambil Secukupnya, Sisa Tabung di Bank

Sebanyak 59.273 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sukabumi menerima pencairan bansos tahap ketiga sebesar Rp500.000 dari total bansos PKH per tahun Rp1.890.000. 

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengungkapkan bansos untuk Kabupaten Sukabumi telah disalurkan secara non tunai sejak awal 2017. Pencairan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini melalui dukungan BNI. 

"Total bansos PKH untuk Kabupaten Sukabumi pada tahun 2017 sebesar Rp112 miliar yang dicairkan bertahap pada Februari, Mei, Agustus, dan terakhir nanti pada bulan  November," katanya dihadapan 500 KPM dari Kecamatan Cisaat dalam penyaluran bansos yang berlangsung di Gelanggang Pemuda dan Olah Raga, Sukabumi. Kegiatan ini disaksikan pula oleh Anggota Komisi X DPR RI Reny Marlinawati dan 
CEO BNI Kantor Wilayah Bandung Fauzi.                         
Dalam arahannya, Harry menekankan kepada KPM agar bansos PKH dipergunakan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak dan menambah asupan gizi. Ia pun berharap inovasi penyaluran melalui sistem perbankan ini diharapkan semakin memudahkan dan nyaman bagi KPM. 

"Sekarang ambil bansos bisa diukur sendiri sesuai kebutuhan. Ambil secukupnya, sisanya simpan di tabungan. Uangnya aman karena ditabung di bank, tidak usah khawatir uangnya hilang. Pemerintah yang menjamin ya ibu-ibu," tutur Harry. 

Di tengah arahannya, Harry memanggil seorang ibu yang telah mengundurkan diri dari PKH. Ibu dua anak bernama Muslimah (40) ini secara suka rela mengajukan berhenti dari kepesertaan PKH karena telah berdaya dan mandiri secara ekonomi. 

"Ibu Muslimah ini sudah mandiri, sudah tidak bergantung pada bantuan sosial pemerintah. Karena memang PKH tujuannya mengantar ibu-ibu menjadi mandiri dan sejahtera. Mudah-mudahan kisah beliau dapat menginspirasi," katanya. 

Harry menuturkan Ibu Muslimah kini membuka usaha jual beli pakaian di rumah secara mandiri dan penghasilannya dari berjualan baju cukup untuk membantu ekonomi keluarga. 

"Kondisi sekarang sudah mulai membaik dibandingkan dulu (saat masih menerima PKH, red). Dari buka usaha jualan pakaian saya bisa menyekolahkan anak dan membantu meringankan beban ekonomi suami yang sekarang menjadi sopir," kata perempuan berjilbab ini dengan bersuka cita. 

Seperti diketahui, PKH adalah program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin/tidak mampu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Keluarga Penerima Manfaat mempunyai kewajiban menyekolahkan anaknya sesuai jenjang pendidikan dan memeriksakan kesehatan bagi Ibu Hamil/Nifas, Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat. Jumlah bantuan per tahun sebesar Rp1.890.000 dan dicairkan dalam empat tahap. 

Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara non tunai dengan menggunakan kartu kombo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan oleh Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yakni BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri. 

KKS merupakan kartu debet yang berfungsi menyimpan bantuan sosial PKH sebagai tabungan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam e-wallet. KKS juga disiapkan untuk menyimpan bantuan sosial/subsidi lainnya seperti LPG 3 Kg dan Listrik. 

Jumlah penerima PKH di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 1.033.537 KPM dengan anggaran Rp1,95 Triliun. Sementara jumlah penerima PKH di Kabupaten Sukabumi sebanyak 59.273 KPM dengan anggaran Rp112 miliar. 

"Realisasi Tahap ketiga di Kabupaten Sukabumi sudah 97,7 persen," tutup Harry. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini