Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Di UNHAS, Luhut Jelaskan Kepentingan Pemerintah Fokus di Infrastruktur

Menteri Koodinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut B. Pandjaitan, mengisi kuliah umum di Gedung Baruga AP, Petterani, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu 26 Agustus 2017. 

Di hadapan ribuan Mahasiswa, di antaranya mahasiswa baru sejumlah 5371 orang, Rektor dan para dosen Unhas, Menko Luhut mengatakan, di tengah ketatnya persaingan global sekarang ini, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh dengan baik. "Kita harus mensyukuri hal ini, dan bersama-sama menjaga momentum pertumbuhan ini," ujar Menko Luhut.

Menurut Menko Luhut, pemerintah akan terus mendorong program-program pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Fokus pembangunan ini akan berimbang antara pembangunan fisik dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berupa pendidikan dan kesehatan, serta pemberian bantuan bagi masyarakat tidak mampu. "Fokus pembangunan infrastruktur pemerintah dilakukan untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia agar meningkatkan daya saing ekonomi kita," ujarnya.

Untuk itu, Menko Luhut mengatakan, kepercayaan dunia kepada Indonesia terus meningkat. Bahkan, berdasarkan hasil polling institusi bergengsi dunia, saat ini Indonesia berada di posisi pertama dunia 'Gold'. Tentunya, kondisi ini didukung dengan survei rata-rata tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, bahwa semua lini berjalan dengan baik.

Sebagai gambarannya, papar Menko Luhut, perkembangan di bidang infrastruktur, penurunan angka kemiskinan dan juga investment grade dalam kepercayaan investasi di Indonesia itu semakin baik. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berpacu di 5,1 – 5,2 %, namun dalam upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan.

Dari sisi komoditas ekspor misalnya, pemerintah telah menekankan untuk melakukan pengolahan, tidak lagi dalam bentuk raw material atau bahan baku. Sementara dari investment grade terkait dengan kepercayaan investasi di Indonesia, sambung Menko Luhut, bahwa hal ini sudah dinilai aman untuk berinvestasi, karena hal ini telah memicu suku bunga turun menjadi 25 basis poin.

Sementara itu, melirik sektor pembangunan infrastruktur, Menko Luhut mengatakan, hal ini juga terus meningkat. Ini sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, melalui program tol laut, kini pembangunan infrastruktur tersebut terus digencarkan, terutama Kawasan Indonesia Timur (KIT), salah satunya di Wamena, Papua. "Kalau dulu buang dana yang tidak pas, sekarang efisiensi dan pas untuk bangun infrastruktur, karena disadari hanya 20% dari dana APBN yang bisa mendanai infrastruktur," paparnya.

Program tol laut itu sendiri telah dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Papua. Pasalnya, oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, papua tidak diperhatikan. "Baru pada pemerintahan sekarang Papua dibangun," lanjutnya.

Menko Luhut menambahkan, keinginan Presiden Jokowi yang menginginkan adanya pemerataan ekonomi di Indonesia telah dibuktikan. Salah satunya adalah pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 1.070 km. (Penambahan dikit tentang dampak yang dirasakan masyarakat Papua terkait pembangunan Trans Papua) "Hal ini diwujudkan Presiden Jokowi bukan hanya sebatas bicara saja, ini merupakan pembuktian perkataannya," tutur Menko Luhut.

Beberapa waktu lalu sempat hangat soal isu pengalihan subsidi oleh pemerintah. Ada yang mengatakan kebijakan ini akan menurunkan popularitas Presiden Jokowi. Menko Luhut menegaskan, hal itu hanya bersifat sementara. Karena, pada akhirnya popularitas Presiden akan naik dengan sendirinya lagi seiring dengan terwujudnya pembangunan-pembangunan yang dijanjikan akibat pengalihan subsidi tersebut.

Industri Garam Jeneponto
Berkaitan dengan persoalan industri garam di Jeneponto, Sulsel, Menko Luhut mengatakan, masyarakat khususnya petambak garam rakyat yang ada di Jeneponto tak perlu merasa khawatir. Sebab, saat ini pemerintah sedang melakukan penelitian untuk pengelolaan industri garam yang ada di Jeneponto tersebut dengan memanfaatkan teknologi maju, sehingga petambak garam rakyat juga bisa menikmati hasilnya nanti.

"Itu diharapkan akan selesai dalam tahun ini. Nanti Unhas akan diminta untuk melakukan penelitian terkait hal ini. Mahasiswa bisa saja ikut dalam penelitian ini, asalkan dengan izin rektor. Sehingga dengan begitu dapat sekaligus dilakukan belanja masalah," terangnya.

Kebijakan Terhadap Freeport
Mengenai Freeport, Menko Luhut mengatakan, Indonesia menghormati kerja sama antara Freeport dan Indonesia. Namun sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, bahwa masa kontrak PT. Freeport di Indonesia selama 50 tahun telah habis. Selanjutnya, Indonesia ingin mengolah tambang emas terbesar itu secara swakelola.

Namun ada perjanjian baru di mana Indonesia harus mendapat keuntungan sebesar 51% serta PT. Freeport diwajibkan membangun smelter untuk mengolah hasil tambang tersebut, sehingga ekspor tidak lagi dalam bentuk raw material,tapi dalam bentuk value added. "Tapi pembangunan smelter ini tidak dilakukan. Kita sebagai bangsa yang besar harus tegas," imbuhnya.

Tak hanya di Freeport, Menurut Purnawirawan Jenderal TNI ini, hal yang sama juga pernah dialami di Blok Migas, Mahakam yang dikelola oleh Total. Pasalnya, ketika masa perjanjian habis, Total masih ingin memperpanjang, namun Total ingin menerima 39%. Namun tidak ingin membayar, serta menentukan harga dengan sendirinya. Padahal, kata Menko Luhut, penentuan harga seharusnya dilakukan dengan adil, di mana harga ditentukan oleh pasar (Jakarta Stock Exchange).

"Oleh karena itu, kita harus tegas, memiliki pengetahuan yang luas supaya tidak ditipu, dan tegas dalam membela kepentingan Indonesia," tegasnya.

Untuk itu, Menko Luhut mengajak generasi muda bangsa, terutama mahasiswa Unhas untuk memegang teguh "Bhinneka Tunggal IKa". Pasalnya, Founding fathers Indonesia sudah jelas mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila," paparnya.

Sebelum menutup kuliah umum di Unhas, Menko luhut berpesan kepada para peseta agar "be yourself", bekerja dalam tim, fokus dengan pendidikan yang saat ini sedang ditempuh. "Jangan berbohong, jangan kecil hati dengan asal kalian. Kalian bisa menjadi apa saja asal bekerja dengan hati dan bekerja dengan fokus," ungkapnya.

Sementara itu, usai mengisi kuliah umum, Menko Luhut menjawab pertanyaan sejumlah media yang juga turut hadir, di antaranya mengenai potensi laut di Indonesia yang disebutkan sebelumnya bahwa hanya 8% dari potensi laut kita yang dimanfaatkan. "Ya, memang baru segitu, sekarang kita baru kerjain itu jadi terintegrasi lagi, holistik ya, itu lebih penting, dan sekarang kita berharap ya kita bisa naikkan cepat, karena kekayaan laut pertahun itu kalau kita eksplorasi dengan bagus hampir 1,1 T US Dolar, itu kita baru kecil sekali, jadi penerimaan ke depan paling tinggi itu sebenarnya nanti dari pariwisata baru nanti dari perikanan baru nanti energi. Jadi kita harus larinya ke sana," paparnya.

Ditanya mengenai OTT Dirjen Hubla Tonny Budiono, yang terjadi beberapa hari lalu, Menko Luhut tak banyak berkomentar. "Saya sangat menyayangkan kenapa pak Tony sampe begitu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekarang sudah makin transparan dengan sistem IT segala macem, telepon tidak ada yang tidak diintercept sekarang," ujarnya.

"Jadi makin diperketat dan makin terbuka, jadi saya pikir ya kita harus hindari karena memang betul Presiden juga sudah berencana melakukan  remunerasi. Tapi saya kira tidak hanya masalah remunerasi, ini juga menyangkut masalah mental kita juga.

Untuk hal itu lah, Menko Luhut berpesan agar sekiranya kita fokus saja pada pekerjaan kita masing-masing, supaya Indonesia ini lebih baik. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini