Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Fadel: Tidak Boleh Penanaman Modal Asing di Penggilingan Padi

Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) menilai, penindakan hukum atas kasus PT Indo Beras Unggul (IBU) menjadi momentum untuk melawan praktik kartel pangan sekaligus menata ulang struktur industri pangan nasional.

"Kita tidak boleh lengah, harus waspada dan antisipasi terhadap gejala yang terjadi. Sehingga, struktur industri perberasan kembali on the right track sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan," ujar Ketua Umum MAI, Fadel Muhamad, di Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Apalagi, katanya, beras merupakan pangan pokok yang menguasai hajat hidup rakyat, sehingga pemerintah berkewajiban mengatur dan mengawasinya.

Kemudian, Fadel melihat tren ketimpangan struktur industri perberasan ke depan kian riskan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012, terdapat 182 ribu penggilingan, di antaranya 94 persen penggilingan kecil dan keliling dengan kapasitas kurang 1,5 ton beras/jam. 

Lalu, sekitar 6.800 unit (lima persen) penggilingan kelas sedang dan hanya ada sekira 2.000 unit (satu persen) penggilingan besar dengan kapasitas  di atas 3 ton/jam.

Bahkan, ada sekitar lima perusahaan sangat besar dengan fasilitas pabrik penggilingan beras terpadu (rice processing complex/RPC) berkapasitas sangat besar mencapai ratusan ribu ton beras/tahun.

"RPC unggul dalam efisiensi teknis dan ekonomis. Sementara, penggilingan kecil dan keliling yang tidak efisien secara teknis," beber Fadel.

Lima perusahaan sangat besar yang bergerak dalam perberasan itu, antara lain PT Tiga Pilar Sejahtera karena memiliki kapasitas 810 ribu ton/tahun pada 2017 dan berencana meningkatkan produksi mencapai 2 juta ton/tahun pada 2020 atau menguasai lima persen pangsa beras nasional.

Perusahaan besar lain di bisnis perberasan adalah PT PBS, PT PUI, dan PT PLI di Jawa Timur dengan kapasitas 150 ribu ton pada 2014 serta PT SEP dengan dua pabrik di Sumatera berkapasitas 200 ribu ton di tahun sama.

Terlebih, menurut catatan Perpadi, kapasitas total penggilingan mencapai 200 juta ton gabah. Artinya, dengan produksi gabah nasional 79,3 juta ton per 2016, dipastikan terjadi persaingan kuat antarpenggilingan dalam menyerap gabah dan diyakini pemenangnya adalah perusahaan kakap.

"Apabila ada kolusi diantara mereka, maka terjadi kartel beras dan bila berjalan bertahun-tahun, maka ibarat bola salju, menggulung kian besar dan menggurita. Ha ini tidak boleh terjadi dan harus diatur sejak sekarang," tegasnya.

Gejala tersebut kini telah terlihat, di mana dari 29 ribu penggilingan anggota Perpadi, 92 persennya penggilingan kecil dan sekarang tinggal 40 persen, karena kalah bersaing membeli gabah.

Diprediksi, nantinya perusahaan sangat besar ini akan mengalahkan Bulog dalam pengendalian harga gabah maupun beras, sehingga mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

"Kini saatnya untuk mengkaji dan menata ulang struktur industri perberasan, sehingga kembali ke arah yang benar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan," seru Fadel.

Dia menyarankan demikian, lantaran UU Pangan cukup komprehensif dari sistem produksi dengan melindungi petani, mengatur distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan. "Dan mengatur harga pada tingkat produsen dan konsumen," lanjutnya.

Solusi MAI
Guna membatasi ruang gerak mereka, MAI menyarankan beberapa poin kepada pemerintah. Pertama, mengatur laju perkembangan RPC atau penggilingan padi besar (PPB) dengan mengatur cakupan (coverage) produksi gabah di kabupaten sekitar dari lokasi pabrik.

"Semestinya tidak boleh melakukan merger dengan perusahaan lain serta tidak boleh PMA hadir pada penggilingan padi, baik secara langsung maupun tidak langsung," ucap Fadel.

Kedua, penggilingan skala kecil direvitalisasi dan bermitra dengan Bulog. Ketiga, mengawasi ketat penggilingan kecil keliling, agar memenuhi standar kelayakan teknis dan efisiensi. Keempat, mengatur harga beras medium dan beras premium, sehingga efektif menstabilkan harga dan memberikan perlindungan bagi konsumen beras. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini