Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Ini yang Dikebut Khofifah, Agar Warga Miskin Tidak Tenggelam oleh Goncangan Ekonomi

Penyisiran terus dilakukan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawasa untuk memastikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke seluruh pelosok tanah air tersalur dengan baik. Agar masyarakat dalam kategori sembilan persen termiskin tidak tenggelam oleh goncangan ekonomi.

Hal itu dikatakan Khofifah saat menjawab wartawan di sela-sela penyaluran PKH di Gedung Balai Praja Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, Minggu (6/8). Ia meminta kerja keras semua pihak agar semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh pelosok tanah air tersentuh bantuan. Dan tidak terlambat.

"Agar mereka (KPM, red) terkomunikasikan tidak cukup dengan pendamping PKH. Harus kerja keras supaya semua pihak supaya benar-benar tersalur. Kayong Utara, penyisirannya harus tuntas," ujar Khofifah.




"Sebab bagi sembilan persen masyarakat miskin ke bawah, gejolak sedikit saja langsung tenggelam. PKH ini ibarat pelampung," sambungnya.

Untuk memaksimalkan penyaluran bansos PKH, Mensos mengaku akan menambah 29 tenaga pendamping PKH baru di Kayong Utara. Selama ini, jumlah pendamping PKH di daerah setempat baru tersedia enam orang saja, paling sedikit di Kalimantan Barat 

"Agar maksimal, lakukan rekruetmen secara online," pesannya.

Kepala kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3AMD) Kabupaten Kayong Utara Masdar mengakui penyaluran PKH belum seluruhnya tersalur. 

Karena ada beberapa kendala yang dihadapi pihaknya di lapangan, diantaranya ketidaktersediaan jaringan di beberapa spot wilayahnya dan sulitnya medan yang ditempuh untuk menjangkau Keluarga Penerima Manfaat di daerah-daerah tertentu.

Untuk Kayong Utara, ada sebanyak 2.019 Keluarga yang mendapatkan bantuan PKH, tersebar di enam kecamatan dengan total. Namun, baru dua kecamatan yang sudah tersalur, yakni kecamatan Sukadana dan Simpang Hilir.

"Tapi minggu depan ditargetkan sudah tersalur semua," janji Masdar.

Sementara untuk persoalan jaringan, Khofifah menyampaikan berdasarkan rapat dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, PT Telkom akan diminta untuk dilibatkan.

Pernah dapat cerita dari teman-teman di lapangan, setelah cari sinyal dimana-mana nggak dapat, malah dapatnha di atas batu nisan," cerita Khofifah.
Kepada Ibu-ibu penerima PKH, Khofifah juga meminta agar Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla didoakan selalu sehat dan perekonomian bangsa terus membaik. 

"Kalau perekonomian kita makin baik, maka bantuan tentu akan ditambah," kata Khofifah.

Ketua Umum Muslimat NU ini mengatakan, pada tahun depan Pemerintah akan menambah bansos non tunai menjadi 10 juta penerima manfaat dari enam juta KPM tahun 2017. Peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat tersebut bertujuan agar 40 persen warga Indonesia yang termasuk dalam status sosial ekonomi terendah sesuai hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT). Sejauh ini PKH baru menyasar sembilan persen,  beras rakyat sejahtera (rastra) 25 persen, KIP sebesar 25 persen, dan KIS sebanyak 35,6 persen. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini