Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mensos Dorong Pemda Aktif Memutahirkan Pemadanan Data Kemiskinan

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepala daerah sebagai tim kordinator penanggulangan kemiskinan daerah dan kepala dinas sosial di seluruh Indonesia agar berperan aktif dalam memutahirkan dan memadankan data terpadu untuk penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial.

Hal ini disampaikan Mensos dihadapan 1.677 orang yang terdiri dari Bupati, Walikota, Bappeda dan kepala dinas sosial kota/kabupaten/provinsi Jawa dan Sumatera  pada pembukaan   Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu untuk Wilayah Jawa dan Sumatera, bertempat di Jakarta, Kamis malam (24/8).

"Kementerian Sosial sudah dua kali mengirim _CD (Compact Disk)_ berisi SISKADASATU atau Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu. Di dalamnya terdapat data kemiskinan di masing-masing daerah _by name by address_ selanjutnya bisa secara _on line_ diakses melalui _website_ agar proses pemutakhiran data dapat lebih cepat, mudah dan murah tetapi validitasnya terjaga.  Kami juga sudah berikan _username_ dan _password_ dengan harapan kami mendapat feedback," ujar Mensos serius. 

Khofifah berharap ke depan masing-masing pemda dapat merespon secara cepat sehingga percepatan _update_ integrasi data berbagai perlindungan sosial bisa terwujud.  

Dijelaskannya, Kementerian Sosial menerbitkan surat keputusan data fakir miskin dua kali dalam setahun. Yaitu bulan Mei dan bulan Nopember. Untuk bulan Nopember ini menjadi titik strategis mengingat dimulainya pengintegrasian beberapa bansos dalam satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera secara meluas yaitu 10 juta KPM.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dimandatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi data setiap dua tahun sekali. Atas basis data terpadu (BDT) 2015 hasil pendataan BPS, maka Kemensos pada 2017 kembali melakukan verifikasi dan validasi data, tetapi mengingat minimnya anggaran untuk melakukan verival maka proses verivali dilakukan melalui online sistem informasi dan konfirmasi data sosial terpadu  (SISKADASATU).

Dikatakan Mensos, _Data By Name By Address_ Penanganan Fakir Miskin yang ada di SISKADASATU menjadi acuan sasaran pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial yang harus semakin diintegrasikan.  Sehingga sinergitas, komplementaritas dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dapat terwujud untuk optimalisasi dan percepatan penurunan  kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Mensos mengatakan terintegrasikannya data kemiskinan sangat penting agar program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat betul-betul komprehensif dan menyeluruh. Apalagi saat ini pemerintah berupaya semakin banyak program yang diintergrasikan melalui satu kartu yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan sistem penyaluran non tunai. Hal ini memerlukan data yang terverifikasi dan valid agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. 

"Betapa pentingnya kita selalu memperbarui data melalui Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (SISKADASATU) karena memang bansos ini harus kita integrasikan. Artinya yang menerima PKH juga menerima Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, LPG 3 kilogram, dan subsidi listrik, sehingga intervensinya menyeluruh dan mempercepat pengentasan kemiskinan," papar Mensos. 

Dikatakannya, ketepatan sasaran pada program-program tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, untuk itu perlu didukung dengan data yang akurat, terus diperbarui setiap saat, dan terintegrasi atau data terpadu. 

"Kepada para bupati dan wali kota yang telah menyampaikan _feedback_ kepada Kemensos, kami  sampaikan terima kasih. Tentu kami sangat mengapresiasi hal ini," tambahnya. 

Kementerian Sosial, lanjutnya, memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah melakukan verifikasi dan validasi. Tahun ini penghargaan tersebut diberikan kepada Pemkot Mojokerto dan Pemkot Malang. Kedua kota ini telah melakukan verifikasi dan validasi data penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu. 

Pelaksanaan Rakornas Data Terpadu dibagi menjadi dua wilayah dan dua tahap. Tahap I dilaksanakan mulai 24 sampai 26 Agustus 2017 dengan peserta berasal dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sementara untuk tahap II dilaksanakan pada 10 sampai 12 September 2017 dengan peserta berasal dari Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini