Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mensos Jabarkan Implementasi Nawa Cita dan Tantangan ke Depan

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajak warga bangsa bekerja bersama mewujudkan kesejahteraan sosial menuju bangsa adil makmur sentosa sebagaimana tercantum di Pembukaan UUD 1945 yang diterjemahkan dalam Nawa Cita. 

"Bertepatan dengan HUT RI ke-72, semangat ini harus terus kita gelorakan. Kalo kata anak muda sekarang 'jangan kasih kendor'. Kerja, kerja, kerja dan wujudkan cita-cita bersama," ujar Khofifah saat menyampaikan pidatonya pada Pertemuan Jaringan Kelompok Relawan Pro Jokowi (Projo) dan relawan pembagunan bertempat di Gedung Cak Durasim, Surabaya, Minggu (20/8). 

Untuk mengurai hal tersebut, Mensos mengutip naskah pembukaan UUD 1945  "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

"Pemerintah menerjemahkan tujuan tersebut dalam rencana strategis pembangunan. Salah satunya dengan membentuk  Kementeriaan Koordinator bidang Pembangunan Manusia yang mengkoordinasikan bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Sehingga Negara ini hadir dalam berbagai masalah-masalah yang terkait dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat," terangnya.  

Sejalan dengan orientasi tersebut, lanjut Khofifah,  Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla menawarkan Visi transformatif yakni "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong". 

"Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan  sembilan agenda prioritas pemerintahan ke depan yang disebut NAWA CITA," tuturnya. 

Kesembilan agenda prioritas itu bisa dikategorisasikan ke dalam tiga ranah;
Pertama, ranah mental-kultural. Kedua, ranah material (ekonomi) dan Ketiga, ranah politik demokrasi yang berkeadilan.   

Pada ketiga ranah tersebut, lanjutnya, pemerintah berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

"Di sinilah diperlukan adanya dukungan Politik dan Kebudayaan. Pembangunan Ekonomi juga memerlukan penguatan Sumber Daya Manusia," tambahnya.

Mensos menjabarkan, dalam ranah pembangunan budaya mental kultural, generasi penerus dapat menguatkan budaya saling menghormati antar sesama. 

Dalam ranah ekonomi, para pendiri bangsa berpesan untuk memajukan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya dengan tetap memelihara sumberdaya ekonomi yang ada. 

"Dalam ranah demokrasi politik yang berkedalian para Founding Fathers kita berpesan berpesan agar bangsa Indonesia menguatkan jati diri dengan jalan berdemokrasi dan meningkatkan keunggulan bangsa sehingga kita tetap menjadi bangsa yang terhormat diantara bangsa-bangsa lain di dunia," tambahnya. 


Tantangan Masa Depan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ujar Khofifah, akhir-akhir ini muncul tantangan besar bangsa yakni tantangan sosial. 

"Maka sebagaimana dikemukakan oleh Pendiri Bangsa di dalam pembukaan UUD 1945. Kita diberi mandat  untuk berjuang mensejahterahkan rakyat dan membangun fundamen kesejahteraan, keadilan dan pengentasan kemiskinan," kata Khofifah.

Kementerian Sosial membangun fundamen dari pesan pesan para Pendiri Bangsa itu dengan berfokus pada empat hal. 

Pertama, Penananganan Fakir Miskin meliputi Kemiskinan di Perdesaan, Kemiskinan di Perkotaan, Kemikinan di daerah Pesisir, kepulauan kecil terluar dan perbatasan.

Kedua, Perlindungan dan Jaminan Sosial berfokus pada Jaminan dan bantuan sosial bagi keluarga Miskin, Perlindungan Korban bencana alam dan Penanganan korban bencana atau konflik sosial.

Ketiga, Pemberdayaan Sosial diarahkan pada pembinaan dan pemberdayaan keluarga serta peningkatan nilai nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Keempat, Rehabilitasi Sosial. Mengatasi masalah masalah PMKS antara lain rehabilitas korban narkoba, rehab anak yang bermasalah, penanganan lansia, perlindungan orang cacat, perlindungan bagi orang orang yang terlantar dan bagi pekerja migran yang bermasalah. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini