Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mensos Pastikan Bansos PKH Tahap III Agustus Tuntas

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) melakukan roadshow kunjungan ke tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat untuk  memastikan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai hingga tahap ketiga tuntas pada bulan Agustus.

"Proses ini harus dikawal sungguh-sungguh. Saya minta tim Kemensos berkoordinasi dengan Pemda,  HIMBARA, Pendamping PKH, Koordinator Wilayah PKH  fokus mengawal agar proses pencairan PKH dan mekanisme pengawasan di lapangan berjalan lebih cepat dan tepat," tegas Mensos kepada wartawan usai memantau pencairan bansos PKH di Kabupaten Kayong Utara, Minggu (6/8).

Dikatakannya, total bansos PKH yang diterima setiap KPM adalah Rp1.890.000 per tahun yang cair sebanyak empat kali. Agustus merupakan jadwal pencairan PKH tahap ketiga dengan jumlah bantuan sebesar Rp500.000. Dua tahap sebelumnya dilakukan pada Februari dan Mei, sementara tahap keempat cair November. 

Jumlah penerima PKH pada tahun 2017 untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah 82.463 KPM. Pada tahun 2018, jumlah untuk Kalimantan Barat akan ditambah sebanyak 138.055 KPM sehingga tahun depan sebanyak 220. 518 KPM di Kalimantan Barat akan menerima PKH. 

"Target kami pencairan PKH tahap ketiga tuntas Agustus. Maka bila di lapangan ada kendala, tolong semuanya baik pemda, Pendamping PKH maupun HIMBARA proaktif dan cepat tanggap mencari solusi," katanya. 


*Konversi dari Tunai menjadi Non Tunai*
Mensos mengakui proses pencairan bansos dari yang sebelumnya tunai melalui PT Pos dan secara bertahap berubah menjadi non tunai tentunya memerlukan proses.

Apalagi, tahun ini jumlah peserta PKH meningkat dari tahun lalu 3,5 juta KPM menjadi 6 juta KPM sehingga perlu waktu untuk penyiapan infrastruktur, sosialisasi kepada KPM,  dan penyiapan SDM perbankan. 

"Untuk itu kepada kota atau kabupaten yang mengalami keterlambatan pencairan, pastikan segera dituntaskan. Kepada KPM yang belum menerima dana tahap kedua dan tahap ketiga, saya intruksikan agar pencairannya dirapel langsung dua tahap," katanya. 

Mensos menegaskan percepatan pencairan bansos PKH harus dipastikan tuntas karena tujuan PKH adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, membantu anak-anak mendapat gizi yang baik, serta meringankan biaya pendidikan anak-anak. 

"Jadi penyaluran ini jangan sampai terlambat," tegas Khofifah. 

Sementara itu Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Wilayah Kalimantan Anton Zulkarnain
mengungkapkan untuk Kabupaten Kayong Utara Bank Mandiri akan menyalurkan bansos PKH kepada 2.019 KPM. Upaya ini telah dilakukan secara maraton sejak awal Agustus di enam kecamatan di Kayong Utara bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

"Tugas ini merupakan tugas utama, merupakan pengabidan kepada negara dan merah putih. Bank Mandiri sebagai salah satu anggota HIMBARA akan terus mendukung dan menyukseskan ini," kata Anton. 

Total KPM di Kabupaten Kayong Utara tahun ini sebanyak 2.019 orang. Jumlah bansos PKH untuk tahun 2017 di wilayah ini mencapai Rp3,8 miliar, sementara bantuan Beras Sejahtera diberikan kepada 6.511 keluarga dengan nilai total bantuan Rp8,9 miliar. Kemudian bansos Lansia untuk 75 jiwa senilai total Rp150 juta. 

Setelah Kayong Utara, Mensos akan mengunjungi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya (7/8). (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini