Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Nawacita dan Cita-cita Gaji Rp50juta per-Bulan Bagi TNI-Polri

Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai pelembagaan Ide, gagasan dan konsensus Bangsa Indonesia telah menjamin perlindungan seluruh tumpah Darah  dan  jaminan perwujudan Kesejahteraan  bagi setiap warga Indonesia. Pengelolaan segala potensi dan sumber daya alam dikerahkan sebagai kerangka memenuhi tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan negara.

Fakta dan sejarah panjang keberadaan sistem perbudakan yang secara kongkrit membelenggu kemanusiaan Abdi Negara dan  mengabaikan  Hak- hak setiap Anggota TNI POLRI sebagai warga negara  untuk hidup layak dan terhormat, serta mengingkari perlindungan sebagai abdi masyarakat.
Fakta ini mengabaikan nilai-nilai Agama dan kemanusiaan yang berlaku universal. Realitas politik anggaran yang anarki dan menerapkan sistem perbudakan atas TNI Polri sebagai warga negara sekaligus Abdi negara, Abdi Masyarakat dan Kepala Keluarga dengan berbagai ambiguitasnya telah menyeret negara dan bangsa pada kondisi chaos dalam berbagai segmen kehidupan.

Di samping itu, praktek gaji vegetatif secara nominal ditanggung oleh pemerintah hanya terbatas pada kebutuhan fisik, biologis semata. Sangat lumrah bila harga bahan pokok sedikit saja naik, terjadi inflasi, harga BBM naik maka otomatis memicu kepanikan warga, gejolak massal di seantero negeri sebab isi kantong warga negara hanya bisa bertahan pada situasi normal. 

Penghasilan dari negara tidak bisa melindungi bila terjadi pergerakan harga-harga bahan pokok menanjak. Warga negara yang bekerja khususnya TNI POLRI di vonis tidak punya sumber pertahanan ekonomi untuk berhadapan dengan gejolak pasar, apalagi mau membiayai atau menopang kebutuhan di luar menu harian. 

Mustahil bisa urun rembug dalam kegiatan keluarga yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Penghasilan minim memasung kehidupan keluarga mereka cenderung individualistik, jauh dari hingar bingar kegiatan kekeluargaan  dan lingkungan sosialnya, status bekerja yang mereka sandang tidak bermanfaat bagi proses pembelajaran kemanusiaan, hidup secara  hemat adalah satu-satunya celah yang harus ditempuh agar tetap bertahan hidup, serta menunggu kejadian luar biasa agar menarik mereka dari jurang kemelaratan.

Penghasilan yang rendah lagi merendahkan harkat manusia TNI-POLRI, harus membuang jauh-jauh sikap budaya gotong royong, pekerjaan  TNI POLRI sebagai bintang keluarga besar mereka nihil kontribusinya bagi menopang ekonomi di mana mereka berasal, tumbuh dan dibesarkan. 

***
Nawacita sebagai solusi total setiap permasalahan kebangsaan, juga memberikan amanat khusus untuk meningkatkan kesejahteraan TNI-POLRI serta keluarganya. KITRA meyakini bahwa dengan meningkatkan kesejahteraan TNI-POLRI maka bangsa Indonesia telah mengurai satu permasalahan maha penting, untuk selanjutnya mampu menata bangsa-negara ini dengan lebih baik kini dan masa datang.

Maka wacana apa pun tentang TNI-POLRI, mulai penguatan birokrasi hingga profesionalisme TNI-POLRI tidak akan mampu diwujudkan, karena sumber masalahnya bukan dalam tubuh TNI-POLRI. Sumber masalah sesungguhnya adalah penghasilan yang rendah lagi merendahkan kehormatan mereka serta keluarganya.

Nawacita yang sejak awal adalah sebagai pelembagaan ide-ide revolusioner melihat sumber masalah TNI-POLRI harus mampu segera diwujudkan. Untuk itulah KITRA mendorong dan mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk melaksanakan amanat Nawacita demi tegaknya kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara. 

Atas dasar inilah Koalisi untuk kesejahteraan TNI POLRI (KITRA) menyatakan sikap dan tuntutan :

1. Mendesak Presiden menaikkan 50juta /bulan Gaji TNI POLRI  sebagai wujud penguatan sumber daya manusia 

2. Mendesak DPR RI menjadikan penguatan kesejahteraan TNI POLRI sebagai pijakan pengelolaan APBN.

3. Mendesak Kepala BAPPENAS menjadikan kenaikan Rp 50juta/ bulan gaji TNI POLRI sebagai prioritas perencanaan pembangunan Nasional.


MD. RIDHA
Koordinator Nasional
Koalisi untuk kesejahteraan TNI POLRI
(KITRA)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini