Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Pak Jokowi, Selesaikanlah Penembakan 17 Warga Papua Sebelum Maghrib!

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) meminta Presiden Joko Widodo untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan di Papua saat ini, khususnya pascatertembaknya 17 warga di kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, kemarin (02/08). 

Setelah kejadian itu, antara pihak kepolisian dengan warga setempay saling tuding. Versi warga, pada peristiwa yang menewaskan seorang warga itu menyebut polisi langsung tembak, tanpa memberikan peringatan dalam upaya meredakan konflik. Sementara Polisi mengklaim telah melaksanakan tugas sesuai standar operasional (SOP), dengan memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali.

Seperti dilansir BBC, seorang warga, Abeth Youw, menceritakan peristiwa bermula ketika seorang warga Kampung Oneibo, Selasa (02/08), tenggelam di sungai dan diselamatkan dalam kondisi sekarat.

Warga kemudian meminta tolong kepada perusahaan PT Putra Dewa Paniai (PDP), yang sedang membangun jembatan di Oneibo, untuk meminjamkan mobil perusahaan agar bisa membawa korban ke rumah sakit di kota.

"Perusahaan gak mau... Kok mereka ada di kampung kami, tetapi tidak mau antar," kata Abeth kemarin (02/08).

Akhirnya, korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit dengan menggunakan kendaraan warga setempat, setelah "dua-tiga jam menunggu perusahaan tapi tidak digubris". Tak ayal, masyarakat kemudian "melampiaskan kemarahan dengan merusak kamp perusahaan". Polisi menyebut, warga juga "menganiaya karyawan di sana (PDP)".

Diserang warga, Perusahaan lalu menelepon polisi, disusul dengan kedatangan Kapolsek dan Komandan Peleton Brigade Mobil (Brimob) setempat, beserta "sekitar sepuluh" pasukan Brimob. Ricuh yang tidak terelakkan berujung pada tertembaknya sejumlah warga.

Insiden penembakan warga di Papua bukan yang pertama terjadi, karena itu Maneger Nasution meminta Presiden Jokowi untuk langsung turun tangan.

"Semampang sebelum Maghrib, di sisa-sisa waktu yang relatif tidak banyak, Presiden Jokowi sebaiknya bergegaslah memimpin penyelesaian masalah-masalah Papua. Sekali lagi bersegeralah sebelum terlambat.  Masalah-masalah Papua sdh mendekati Maghrib. Sejarah NKRI di Tanah Papua menuntut bukti. Semoga masih ada waktu," tandasnya.

Ia berharap Presiden Jokowi bisa mengambil inisiatif untuk memimpin penyelesaian kasus-kasus kemanusiaan di Tanah Papua secara dialogis, damai, menyeluruh dan bermartabat dalam kerangka NKRI yang sejati. Apalagi korban yang tertembak tidak sedikit.

"Menurut warga korban tertembak 17 orang," sebut Maneger.

Pihak Komnas HAM sendiri, lanjut dia, juga akan turun ke lapangan untuk memantau perkembangan kasus tersebut. Ia meminta pihak Kepolisian agar bisa mengusut siapa aktor intelektual dari kasus ini secara independen.

"Kepolisian harus segera mengusut kasus itu sampai tuntas secara profesional dan independen. Siapa pun pelakunya, apa pun motifnya, dan siapa pun aktor intelektualnya harus dimintai pertanggungjawaban," harapnya. (MA)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini