Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Populasi Ayam Menurun Harga Telur Melonjak, Ini Langkah yang Diambil Kementan

Terkait dengan adanya penurunan populasi ayam petelur di Kabupaten Blitar Jawa Timur, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita menyampaikan agar situasi dan kondisi di lapangan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak. 

I Ketut Diarmita menjelaskan, adanya penurunan populasi ayam petelur tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam pengendalian untuk menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak.

"Saat ini populasi ayam memang menurun, karena kebijakan kami untuk menurunkan populasi di Blitar yang sebelumnya mengalami over supply, dengan harapan harga telur di tingkat peternak stabil", kata I Ketut Diarmita. 

I Ketut Diarmita menceritakan, kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut muncul karena sebelumnya ada keluhan dari peternak tentang penurunan harga ayam hidup (broiler dan jantan layer), serta telur ayam dibawah harga pokok produksi, bahkan sebelumnya harga telur juga sempat mencapai Rp. 14.000. 

"Pada beberapa bulan yang lalu Pemerintah didemo oleh beberapa perwakilan peternak di kantor kami dan juga di Istana Negara terkait dengan adanya penurunan harga telur di Blitar yang menyebabkan peternak mengalami kerugian, bahkan sampai ada yang tidak mampu melanjutkan usahanya", ungkap I Ketut Diarmita. "Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ditjen PKH telah melakukan peninjauan langsung ke kandang dan menemui para peternak di Kabupaten Blitar", tutur I Ketut Diarmita.  

"Kami, pemerintah sampai beberapa kali melakukan pertemuan dengan stakeholder lainnya untuk mencari solusi permasalahan terkait anjloknya harga telur tersebut. Pemerintah dengan semua pihak, yaitu: Dinas Petenakan Kabupaten Blitar, Bupati Blitar beserta jajarannya, Sub Divre Bulog, Satgas Pangan Kabupaten Blitar, KPPU, serta para peternak Blitar terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut", ungkap I Ketut Diarmita. 

Lebih lanjut I Ketut Diarmita menyampaikan, setelah mengetahui situasi dan kondisi di lapangan, maka telah diambil beberapa kebijakan yang disepakati bersama para pemangku kepentingan setempat. Kebijakan dari aspek hulu yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Ditjen PKH Kementerian Pertanian, terutama untuk menstabilkan harga telur dan ayam, yaitu dengan melakukan pengaturan keseimbangan Supply dan Demand melalui penyesuaian jumlah Final Stock sesuai dengan penerapan Kepmentan 3035/2017 agar tidak terjadi over supplay setelah dilakukan pendataan dan penghitungan pasokan dan kebutuhan. "Melalui pendekatan tersebut, keseimbangan Supply dan Demand ternyata segera pulih kembali", ungkap I Ketut Diarmita.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran pengendalian populasi tersebut juga dilakukan pemantauan dan monitoring secara berkelanjutan. "Berdasarkan pantauan dari Pengamat Informasi Pasar (PIP) Ditjen PKH, setelah diterapkannya kebijakan pengendalian populasi ayam tersebut, harga telur ayam terus mengalami peningkatan. Harga telur di Blitar saat ini Rp. 16.000 - 16.500 (stabil), di Yogyakarta Rp. 17.000, Jabodetabek Rp. 18.000, sedangkan Harga Acuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan adalah Rp. 18.000. Bahkan pada periode tanggal 12 Juli sampai tanggal 21 Juli 2017 sudah pernah melewati harga acuan di tingkat pembelian yang ditetapkan pemerintah", ungkap I Ketut Diarmita. "Kami ikut bahagia, karena pada periode tersebut harga telur di tingkat peternak di Blitar mencapai Rp. 19.500,-/kg sudah mencapai titik tertinggi dibandingkan periode sebelumnya", tutur I Ketut Diarmita. "Ini semua tentunya telah terpenuhi sesuai dengan harapan kita, yaitu peternak mendapatkan keuntungan", imbuhnya.

Singgih selaku Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR Indonesia) mengatakan, dengan adanya kebijakan dari Kementerian Pertanian tersebut, terutama afkir 70 mingggu, maka populasi ayam layer mengalami penurunan, sehingga membuat harga telur di tingkat peternak naik. "Kalau populasi tidak turun, maka harga akan jatuh di bawah HPP", ungkap Singgih. 

"Saat ini yang perlu diperhatikan adalah harga, supaya harga telur stabil dan peternak rakyat tumbuh lagi. Untuk itu, kami berharap agar peternak besar yang mempunyai populasi ternaknya 300 ribu dan terintegrasi harus dibatasi kepemilikannya untuk keberlangsungan peternak kecil", imbuhnya. 

"Jadi jelas disini bahwa adanya penurunan populasi ayam petelur merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk pengendalian supaya tidak terjadi over supply, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga telur. Saat ini kami sedang rapat dengan GPPU untuk menghadapi bulan Suro dan Safar yang akan jatuh pada Bulan September, dimana pada bulan tersebut biasanya harga turun dan permintaan turun", kata I Ketut Diarmita.

I Ketut Diarmita juga menegaskan, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap peternak unggas mandiri, terutama mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penurunan populasi ayam petelur di Blitar yang menyebabkan animo peternak menurun yang dikhawatirkan akan menyebabkan harga telur tidak stabil. Upaya yang dilakukan pemerintah, terutama dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan terhadap peternak tersebut diantaranya: pertama dukungan regulasi, kedua Pembinaan/Motivasi dan ketiga Transformasi Kelembagaan yang berdaya saing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen PKH bersama Dinas yang membidangi fungsi peternakan tingkat provinsi dan kabupaten, telah mengawali aksi melalui pembinaan terpadu, yang diawali dengan pendataan populasi. Langkah selanjutnya yaitu: 

1). Melakukan pendataan populasi dan produksi bersama Dinas, sehingga diketahui aliran Supplai Telur di Blitar dan yang masuk ke Blitar (Outputnya Data Base dan Neraca Supply-Demand); 2). Bersama Pemda dan stakeholders, melakukan pembinaan Penerapan Permentan/Kepmentan, serta  mendorong terbentuknya Koperasi, sehingga peternak kecil bergairah dan mempunyai posisi tawar yang kuat; 3). Mengkoordinasikan masalah ketersediaan Jagung dengan harga terjangkau bersama Bulog, sedangkan masalah permodalan dikoordinasikan dengan lembaga keuangan di Blitar; 4). Terkait dengan dukungan regulasi untuk pembenahan aspek hulu, saat ini sedang disusun revisi Permentan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras. Hal ini mengingat pada Permentan tersebut belum mengakomodir Ayam Ras Petelur, sehingga diharapkan ada jaminan distribusi DOC FS ke peternak terlindungi.  Regulasi tersebut rencananya akan meliputi pengaturan distribusi DOC FS, yaitu: a). Integrator 2%; b). Mandiri besar dengan kapasitas kandang 300 ribu mendapat 10%; c). Peternak mendapat 88%; 5). Perlindungan aspek hilir, khususnya harga, yaitu Kemendag telah menerbitkan Harga Acuan. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini