Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Prof Yusni Sabi: Melawan Radikalisme dan Terorisme Adalah Ibadah

Badan Koordinasi Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Aceh mengadakan diskusi publik dalam rangkaian peringatan 72 tahun kemerdekaan Indonesia dengan tema menjaga Kebhinnekaan dan Toleransi Indonesia. Selasa, 22 Agustus 2017. 

Diskusi yang menfokuskan pada kajian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Prof. Drs Yusni Sabi Ph.D, Tgk H Faisal Ali, dan Kurniawan SH, L.MM. 

Ketua Umum BADKO HMI Aceh, Mirza Fanzikri M.Si dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini selain dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik ini juga sebagai diskusi rutin yang sifatnya kegiatan dua bulanan. Tujuannya sebagai wadah aktualisasi kader dan mahasiswa dalam mengasah daya kritis dan intelektual mahasiswa.

"Diskusi ini kita adakan untuk merespon isu kebangsaan dan keummatan yang sedang marak menjadi perbincangan di tanah air. Apalagi terkait Perppu Ormas yang sudah menjadi landasan hukum dari pemerintah, kami merasa terpanggil untuk mendiskusikan guna memberi pencerdasan kepada kader dan masyarakat melalui materi yang disampaikan pemateri" ujar Mirza. 

Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, Prof Drs Yusni Sabi Ph.D  yang menyampaikan materi pertama berpendapat bahwa Perppu Ormas yang telah dikeluarkan pemerintah ini memiliki niat dan tujuan yang bagus demi ketertiban ormas yang sesuai dengan dasar negara. Guru Besar UIN Ar-Raniry ini mengajak masyarakat untuk menjaga solidaritas dan persatuan antar suku, agama, ormas dan kelompok demi kepentingan NKRI. 

"Mencintai dan menjaga negara adalah tugas seorang muslim yang punya nilai ibadah, maka melawan radikalisme dan terorisme adalah ibadah," ujar Yusni Sabi yang juga alumni HMI. 

Ketua PW Nahdatul Ulama (NU) Aceh, Tgk H Faisal Ali dalam penyampaian materinya mengatakan tidak ada yang salah dengan Perppu Ormas. Menurutnya perppu Ormas mengatur tentang batas-batas toleransi terhadap Ormas di Indonesia.

Wakil ketua MPU Aceh yang akrab disapa Lem Faisal itu mengumpamakan toleransi dalam negara  seperti toleransi dalam ibadah shalat. 

"Dalam shalat, ada perbedaan yang dibolehkan asal tidak mengurangi rukun dan syarat sahnya shalat. Begitu juga dengan Ormas, boleh saja berbeda asal tidak merongrong dasar negara yaitu UUD 1945 dan pancasila," jelasnya. 

Kurniawan SH L.MM yang berbicara dalam kapasitas Ketua Laboratorium dan Klinis Hukum Fakultas Hukum Unsyiah berpendapat bahwa Perppu ini belum final, masih ada harapan untuk direvisi melalui mekanisme penetapan menjadi UU oleh DPR RI. 

Menurut Kurniawan, "Ada beberapa hal yang dinilai Perppu Ormas ini lebih baik, yaitu dalam hal memberikan sanksi pidana kepada Ormas yang bertentangan dengan dasar negara," katanya

Namun demikian, ada juga yang keliru dengan Perppu tentang Ormas terkait dengan pengambilan keputusan dalam pembubaran ormas. Menurutnya, kewenangan pemerintah memberhentikan dan membubarkan Ormas tanpa melalui mekanisme pengadilan dianggap telah mengabaikan prinsip negara hukum.

"Pemerintah dan DPR RI harus mengkaji ulang aturan yang mengabaikan mekanisme peradilan dalam menentukan suatu Ormas bersalah atau tidak," kata Kurniawan. 

Diskusi yang dimulai pukul 3 siang berakhir sampai jam 5 sore yang ditutup dengan acara penyerahan piagam penghargaan kepada pemateri dan foto bersama.


Najmi 

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini