Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Begini Cara Amran Cegah Program Rempah Rp5,5 Triliun Gagal karena Bibit Palsu

Dalam Rapat Koordinasi Teknis Tanaman Rempah Provinsi Sulawesi Selatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak mau main-main dalam pengadaan bibit. Dia tidak mau temuan bibit palsu terulang. Karena itu aparatur hukum dilibatkan.

Ada 14 Kepala Dinas dan empat Bupati hadir dalam rapat tersebut. Saat memasuki ruangan Hotel Seremani, Kabupaten Wajo, Mentan tampak tidak berkenan membuang waktu untuk seremonial. Dia mengambil alih pertemuan dengan langsung membuka dialog. Sambil meng-absen bupati mana saja yang hadir.

"Saya tidak ingin gagal, jadi saya harus prioritaskan Bupati yang siap. Tapi saya yakin semua bupati siap," katanya mengawali pembicaraan, Kamis (8/9).

Satu- persatu Bupati hingga Kepala Dinas diminta menyampaikan pendapat terkait program rempah. Satu hal yang menjadi fokus perhatian Mentan saat itu adalah proses tender dan bibit palsu.

"Aku takut tender-tender, dulu 70 persen bibit di satu daerah palsu, di daerah sumatera. Nangis kita," keluhnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Enrekang Muslimin Bando mengusulkan agar penangkaran bibit dilakukan langsung oleh daerah. Seperti bibit kopi, menurutnya Kopi Enrekang yang dikembangkan petani lokal saat ini sudah terbukti sebagai varietas kopi terbaik di Indonesia. Sehingga yang paling mengerti untuk penangkaran bibit kopi daerah setempat adalah petani lokal, bukan di daerah lain melalui proses tender.

"Namun tetap ada proses sertifikasi untuk menghindari penyimpangan," tandasnya.

Mentan tampak manggut-manggut mendengar usulan tersebut. Dia mengaku khawatir pengadaan bibit melalui tender justru memperbesar potensi penyimpangan.

"Saya setuju pembibitan cukup di kabupaten. Sebab dia decision maker. Bikin juklaknya," perintah Amran, yang langsung disanggupi bawahannya.

Sejurus kemudian, Amran memanggil Danrem 141 dan pihak yang mewakili Polda Sulsel untuk disampingnya. Ia meminta agar aparatur hukum dilibatkan dalam proses pengadaan dan distribusi bibit, untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

"Masukkan ke dalam tim. Aku khawatir kalau ada sepupu menteri, saudara Dirjen yang minta jadi rekanan pengadaan bibit," perintah Amran.

"Aku tidak mau setelah pensiun dari menteri, 3-4 tahun kemudian baru ketahuan bibitnya palsu, banci," lanjut dia.


Amran mengatakan, pihaknya sudah meneken MoU dengan Polri, Kejagung bahkan KPK. Ia meminta Reskrimsus dilibatkan, agar kesalahan masa lalu dalam pengadaan benih tidak terulang lagi bahkan bila diperlukan TNI harus ikut mengawasi jangan sampai ada celah yang merugikan rakyat. "Rp5,5 triliun bukan anggaran yang kecil," tegasnya.

Selain aparatur hukum, Ia juga meminta profesor dan akademisi yang kompeten untuk turun langsung mengawasi proses penangkaran. "Tolong profesor-profesor turun lapangan," harap Amran.

Presiden, kata Mentan, memerintahkannya untuk tidak boleh lengah dan lepas kontrol. "Beliau mewanti-wanti saya: Ingat nasib rakyat petani, pekebun dan hortikultura. Ini akan menjadi contoh untuk generasi yang akan datang, itu pesan bapak presiden," kata Amran.

Karena itu, bupati-bupati yang ragu bekerja, sambung Amran lebih baik mundur mengajukan anggaran ini. "Bila ragu pasti nanti tidak berhasil," pungkasnya. (**)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini