Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Masalah Perberasan, Ada Apa dengan Bustanul Arifin?

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan anggaran subsidi pupuk relatif konstan dari tahun ke tahun dan hasilnya telah berkontribusi pada produksi.  Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Data Komoditas Kementerian Pertanian, Dr Anna Astrid di Jakarta, Selasa (12/9/2017) terkait dengan tanggapan pernyataan Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF Prof Bustanul Arifin yang menyatakan anggaran subsidi pupuk tidak berkontribusi pada produksi.

"Justru hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyatakan bila subsidi pupuk dikurangi maka akan menaikan harga pupuk dan menurunkan produktivitas padi," demikian kata Anna di Jakarta, Selasa (12/9/2017).


Anna menegaskan jika dikatakan subsidi pupuk tidak efektif berdasarkan kajian Bustanul pada 2014, sangat tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini.  Sangat disayangkan sang Profesor mengevaluasi kebijakan 2015-2017 tetapi menggunakan data 2014 yang sudah out of date.

"Karena sejak 2015 hingga sekarang sudah banyak pembenahan dan dibangun sistem online.  Kementan sudah mengembangkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK, red)," tegas dia.

Selanjutnya, bersama Kemen-BUMN dan Pemda dan Perbankan BUMN mengembangkan Kartu Tani.  Saat ini sudah ada 3,5 juta penerima Kartu Tani. Tahun 2018 diterapkan penuh di Pulau Jawa dan tahun selanjutnya di seluruh Indonesia. 

"Untuk diketahui sejak 2016 relatif tidak ada keluhan petani mengenai pupuk. Pengendalian dilakukan ketat termasuk pengawalan TNI dan Satgas Pangan sehingga lebih dari 40 kasus pengoplos pupuk sudah diproses hukum," ujar Anna.

Lebih lanjut Anna menyebutkan berbagai kebijakan dan program Upaya Khusus (Upsus) sejak 2015 hingga sekarang seperti membangun infrastruktur irigasi, mekanisasi, bantuan dan subsidi benih, pupuk, asuransi, dan lainnya berhasil meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.  Buktinya produksi padi 2016 sebesar 79,2 juta ton atau naik 4,96% dibandingkan tahun 2015.  

"Produksi padi dua tahun terakhir naik 8,4  juta ton setara Rp 38,5 triliun.  Demikian juga produksi jagung meningkat," sebut Anna.

Perlu diketahui, terdapat peningkatan produksi pada 24 komoditas pertanian selama dua tahun terakhir memberi nilai tambah sebesar Rp 171 triliun. Kinerja produksi pangan inilah yang menjadi domain Kementerian Pertanian.  

"Ya silakan Profesor meragukan angka produksi, tetapi untuk diketahui PDB Pertanian tumbuh tiap tahun itu kan karena ada nilai tambah output dari produksi," pinta Anna.

Oleh karena itu , Anna menilai Lagi lagi sang Profesor kurang paham tentang data impor pangan, tanpa menganalisis lebih mendalam. Faktanya pada tahun 2016 dan 2017 Indonesia tidak impor beras medium. Sejak tahun 2016 Pemerintah tidak mengeluarkan ijin impor beras medium. 

"Bila tidak percaya silakan dicek sendiri ke Kementerian Perdagangan.  Impor beras medium pada awal tahun 2016 itu merupakan luncuran dari kontrak impor beras BULOG tahun 2015," bebernya.

Sesuai data BPS, impor beras Januari-Juli 2017 sebesar 188,6 ribu ton itu adalah bukan beras medium, tetapi beras pecah 100% sebesar 185 ribu ton dan sisanya berupa benih dan beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri.  

"Jadi sejak 2016 hingga sekarang Indonesia tidak impor beras, ya Profesor jangan kecewa bila faktanya sudah swasembada beras," ujar Anna.

Kemudian, Sang Profesor pada artikel Kompas mengatakan bahwa masyarakat awam perlu mempersiapkan mental jika ternyata Indonesia masih akan impor beras lagi, maka statemen Profesor bisa membuat resah publik.

"Saya yakinkan bahwa Indonesia tidak akan impor beras medium," ucap Anna.

Terkait kesejahteraan petani yang sebagian besar tinggal di pedesaan, Anna menyarankan agar lebih relevan menggunakan data kemiskinan di pedesaan. Tidak benar bila petani dibilang semakin miskin. 

"Buktinya data BPS menunjukan angka kemiskinan di pedesaan turun 842 ribu  orang atau -4,7 persen yakni semula  penduduk miskin di pedesaan Maret 2015 sebanyak 17,94 juta jiwa turun Maret 2017 menjadi 17,10 juta jiwa," lanjut Anna.

Tentang kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), Anna menilai terlihat tulisan sang Profesor  menggunakan tulisan 1 sampai 2 bulan yang lalu, sehingga sudah ketinggalan. Pasalnya, saat ini sudah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/2017 yang mengatur penetapan HET Beras serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/2017 mengatur kelas mutu beras. 

Kebijakan ini merupakan langkah berani yang ditunggu-tunggu publik.  Dampaknya konsumen tidak akan lagi membeli beras dengan harga mahal. Dapat dipastikan harga beras stabil dan tidak menekan harga petani karena petani sudah dilindungi dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Karena itu, nampaknya Sang Profesor Bustanul sudah mulai pikun. Saran Saya, sang Profesor agar cermat dalam menganalisis data perberasan sehingga tidak berdampak meresahkan publik.  Sebaiknya sang Profesor memberikan saran konstruktif untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani," demikian pungkasnya. (**)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini