Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Sibuk Polemik Senjata, Calo SIM di Polri Makin Marak

Di saat Polri sibuk menghadapi polemik pembelian senjata, aksi percaloan dalam pengurusan SIM di wilayah Polda Metro Jaya makin marak. Para calo menawarkan antara Rp 800.000 sampai Rp 1 juta untuk selembar SIM. Padahal harga resmi pengurusan SIM hanya Rp 125.000.

Aksi percaloan ini seperti tidak terkendali dan sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu Ind Police Watch (IPW) mengimbau Tim Saber Pungli Mabes Polri segera turun tangan membersihkan percaloan dan pungli dalam pengurusan SIM di lingkungan kepolisian tsb. Selama ini Tim Saber Pungli lebih fokus memberantas pungli di institusi lain dan pungli di lingkungan kepolisian seakan tidak tersentuh. 

Jika Tim Saber Pungli Mabes Polri tidak bergerak, IPW mengimbau KPK turun tangan melakukan OTT di lingkungan kepengurusan SIM di Polda Metro Jaya. Sehingga OTT KPK tidak hanya memburu kepala daerah, sementara lingkungan kepolisian seakan tidak tersentuh KPK.

Maraknya aksi calo dalam pengurusan SIM ini terjadi di Samsat Daan Mogot Jakarta Barat dan Bekasi. Memang para calo tidak bisa masuk ke dalam, tapi mereka beraksi secara terbuka di parkiran dan di dekat pintu masuk. Mereka mencari calon pemohon SIM di lapang parkir sepeda motor atau di jalan dan di depan loket kesehatan. 

Mereka menawarkan jasa dan mengaku punya orang dalam dan menjamin pasti lulus. Jika sudah ada kata sepakat calo tadi menghubungi orang dalam dan memberitahu nama sipemohon SIM. Lalu sipemohon juga diminta untuk ketemu orang dalam tsb. Pemohon tetap diwajibkan mengikuti semua prosedur yang sudah ada, baik teori mau pun ujian praktek. 

Hal ini sebagai formalitas kelengkapan administri saja. Tapi lewat bantuan orang dalam pemohon dipastikan akan lulus. Modus seperti ini sangat mengganggu masyarakat. Sebab jika tidak melalui calo sulit bagi pemohon untuk lulus.

Melihat banyaknya pemohon setiap hari dipastikan perputaran uang calo atau pungli di tempat ini cukup besar. Sebab itu Tim Saber Pungli atau KPK perlu turun tangan untuk melakukan OTT. 

Bagaimana pun aksi percaloan ini sangat mengganggu gebrakan gebrakan perubahan yang sudah dilakukan Kapolri Tito Karnavian di jajaran kepolisian. Tidak hanya itu aksi percaloan SIM ini seakan menantang Tim Saber Pungli Mabes Polri ataupun KPK yang rajin melakukan OTT di tempat lain tapi seakan tidak berani membersihkan percaloan dan pungli dalam pengurusan SIM.

Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini