Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Sidang Uang Rp1.000 Tanpa Kerudung, Hakim Berondong Kadis Syari'at Islam Dengan Pertanyaan Ini...

Sidang gugatan terhadap Bank Indonesia atas gambar pahlawan Aceh Cut Meutia menghadirkan Kepala Dinas Syariat Islam,  Dr. munawar A Djalil sebagai saksi Fakta.  Dalam persidangan Munawar menerangkan bahwa penempatan Gambar Cut Meutia adalah upaya yang akan melemahkan Syariat Islam di Aceh.

"Gambar Cut Meutia di uang Rp1.000,- telah mempengaruhi masyarakat Aceh secara Psikologis,  dan ini akan melemahkan Syariat Islam yang berlaku di Aceh," terang Munawar yang hadir atas perintah Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Munawar memberikan keterangan faktual terhadap beban Pemerintah Aceh yang telah mengeluarkan anggaran yang besar terhadap pelaksanaan syariat Islam, kemudian terganggu akibat adanya gambat Cut Meutia yang tidak memakai penutup kepala di pecahan uang Rp 1000,-. 

Ia menerangkan, sejak di deklarasikan Syariat Islam di Aceh tahun 2001 di dasarkan pada UU No 44 tahun  1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Aceh, yang pelaksanaan syariat Islam menjadi salah satu keistimewaan Aceh, dan secara kultur kehidupan masyarakat Aceh yang Islami para perempuannya selalu menutup kepala. minimal kain selendang di kepalanya, maka ketika uang Rp1.000 beredar di Aceh berdampak langsung terhadap masyarakat Aceh khususnya generasi muda. 

Makanya ketika pejabat negara hadir, seperti Presiden Megawati,  Ibu Iriana Joko Widodo bahkan Bu Sri Mulyani yang baru beberapa bulan lalu ke Aceh juga menggunakan kain penutup kepala. 

"Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebuah kekhususan yang diberikan secara konstitusional dan harus dihormati oleh semua pihak," tandasnya.

Tim pengacara Bank Indonesia mempertanyakan ukuran dampak psikologis dari beredarnya uang Rp1.000 kepada Munawar. Terhadap pertanyaan tersebut Munawar menjelaskan bahwa Syariat Islam itu salah satu hal yang mewarnai kehidupan  masyarakat Aceh dan ini menjadi salah satu program Dinas syariat Islam. Kami menginginkan para pemimpin di Aceh,  tokoh-tokoh maupun pahlawannya menjadi suri tauladan bagi masyarakat Aceh. "Saya juga tidak yakin jika Cut Meutia itu di tidak berkerudung,  karena tradisi masyarakat Aceh menutup kepala itu sudah menjadi fashion dalam masyarakat," ungkap Munawar. 

Ketua Majelis Hakim, Tafsir Meliala Sembiring di dampingi hakim anggota Abdul Kohar dan Desbenneri Sinaga mempertanyakan kehadiran Munawar apakah seizin dari pimpinan, karena memberikan kesaksian atas jabatan Kepala Dinas Syariat Islam, dan meminta Munawar untuk memperlihatkan surat tugasnya. 

Kemudian Munawar menjelaskan bahwa dirinya di perintahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur Aceh,  Nova Iriansyah untuk menghadiri persidangan tersebut, dan surat tugas akan di susul pada persidangan yang akan datang melalui Safaruddin selaku pengacara Penggugat. 

Pemerintah Aceh meminta awak penerbangan berbusana islami.
Dalam persidangan tersebut Munawar juga menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh akan menyurati perusahaan Penerbangan seperti Garuda Indonesia dan Lion Grup. "Saya sudah mempersiapkan surat tersebut untuk di tandatangani oleh Gubernur,  yang meminta agar setiap rute penerbangan ke Aceh,  para awak pesawat agar berbusana secara islami. "Dulu saya sudah pernah surati ke GM Garuda Indonesia,  tetapi tidak lama beliau pindah tugas sehingga surat tersebut tidak ada tindak lanjutnya,  untuk kedepan surat yang di tandatangani oleh Gubernur akan kita kirim ke Dirut masing masing maskapai," terang Munawar di akhir persidangan yang berjalan selama satu jam lebih itu.

Sidang akan di lanjutkan pada tanggal 19 September dengan agenda saksi Ahli dari Penggugat. 

Bank Indonesia di hadiri oleh Hery Afrianto,  Ratih Indriastuti dan Satrio Pramono. Asrizal yang hadir dalam persidangan di dampingi oleh pengacaranya,  Safaruddin dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. (***)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini