Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Ini Kata Mensos Soal Signifikansi Peran Ulama dalam Bela Negara

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajak para ulama khususnya pengasuh pondok pesantren memaksimalkan modal  sosial dalam upaya bela negara.

"NKRI harus dijaga dari berbagai sisi, Bela Negara juga harus dilakukan dari berbagai lini dan segenap elemen. Pemerintah tak dapat bekerja sendiri, diperlukan dukungan para ulama dan segenap elemen bangsa lainnya untuk bergerak bersama bela negara sesuai bidang dan profesi masing-masing," tutur Mensos kepada media saat menghadiri Pertemuan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan, Gerakan Dakwah ASWAJA Bela Negara bertempat di Pondok Pesantren Al Hikam Depok, Jawa Barat, Rabu (25/10). 

Pertemuan ulama ini merupakan agenda tahunan yang dihelat Pondok Pesantren Al Hikam. Peserta kegiatan berasal dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Maluku, Papua, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Jawa Barat, DKI dan Banten. Total peserta sebanyak 200 orang.

Mensos mengungkapkan peran ulama dalam bela negara sangat besar. Ia menyontohkan, perjuangan Laskar Jihad Hisbullah mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Gerakan Laskar yang dipimpin para ulama dan beranggotakan santri-santri di Surabaya pada Oktober 1945 ini merupakan kekuatan bela negara untuk menjaga kemerdekaan yang telah diumumkan pada 17 Agustus 1945. Ini merupakan bukti besarnya pengaruh para ulama dalam menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta terhadap NKRI. 

"Kini di masa kemerdekaan, peran para ulama juga makin signifikan. Sebagai sosok panutan yang setiap perkataan dan nasihatnya menjadi teladan bagi masyarakat, maka mereka memberi andil besar dalam menjaga stabilitas negara," tambah Khofifah. 

Peran para ulama dalam bela negara, lanjut Mensos, sangat signifikan mengingat bangsa ini tengah menghadapi banyak persoalan. Radikalisme, narkoba, kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, bencana alam dan bencana sosial yang menuntut kerja bersama untuk mengatasinya. 

"Para ulama adalah suri tauladan bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah. Kekuatan spiritual mereka sangat penting untuk menopang stabilitas bangsa," ucapnya serius. 


Jemput Bola

Sementara itu terkait upaya Kementerian Sosial dalam mengoptimalkan kekuatan sosial, Mensos mengatakan dalam tiga tahun terakhir telah lahir inisiatif dan program-program di bidang perlindungan sosial. 

"Fokus kami adalah pencegahan. Jadi kami yang jemput bola turun ke masyarakat. Misalnya melalui Kampung Keserasian Sosial," katanya. 

Kampung Keserasian Sosial adalah program pencegahan konflik yang bertujuan membangun dan memperkuat kerukunan warga untuk menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat pada daerah rawan konflik di Indonesia. Bantuan diberikan senilai Rp. 109.000.000,- per kampung.

Produk Kampung Keserasian Sosial adalah terbentuknya Forum Keserasian Sosial yang diharapkan menjadi media penyampai pesan dan aktivitas perdamaian di masyarakat.

Jumlah Kampung Keserasian Sosial terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebanyak 500 kampung, dan menjadi 675 kampung pada tahun 2016. Tahun 2017 target hingga akhir tahun adalah 835 kampung. 

Upaya pencegahan konflik sosial lainnya adalah melalui Kelompok Penguatan Kearifan Lokal yang merupakan upaya membangun nilai-nilai budaya lokal sebagai media dalam pencegahan konflik sosial di masyarakat.

"Bantuan yang diberikan sejumlah Rp50 juta per kelompok masyarakat yang mengampanyekan perdamaian melalui seni atau budaya," tambah Khofifah.

Pada awalnya program ini hanya mencakup 100 kelompok di tahun 2015. Setahun kemudian jumlahnya meningkat menjadi 145 kelompok. Kini pada tahun 2017 terdapat 170 Kelompok Kearifan Lokal. Dua di antaranya adalah Desa Margomulyo Kota Malang dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. 

"Selain itu juga ada program rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dimana tahun 2017 telah merehabilitasi 17.821 jiwa. Serta program rehabilitasi mantan narapidana terorisme dan upaya deradikalisasi dimana Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada eks narapidana teroris yang bernaung dalam Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) di Lamongan," terangnya. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini