Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Nyaris Setahun Lulus Tes PNS, 125 Bidan di Aceh Selatan Tak Digaji dan Belum Dapat NIP

Koordinator Lembaga Pemerhati Parlemen (LPPA) Aceh, Muzakir meminta pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan memperjuangkan nasib bidan yang berjumlah 125 pegawai tidak tetap (PTT) di kabupaten Aceh Selatan Senin ( 02/10/2017 ).


Sampai saat ini belum menerima SK CPNS sebelumnya bidan yang lulus testing kemenkes RI di Aceh dan Aceh Selatan khususnya sempat mempertanyakan kepastian menjadi CPNS karena pemerintah belum mengeluarkan nomor induk pegawai (NIP) kepada mereka.


Hal ini sangat di sayangkan nasib semua bidan PTT di Aceh Selatan yang menjadi PNS setelah lewat testing yang di selenggarakan oleh kementrian kesehatan RI, berakhir masa tugas sebagai PTT yang di gaji kemenkes RI pada februari 2017 silam sehingga mulai maret 2017 tidak bergaji.


Muzakir sangat menyayangkan kondisi para bidan PTT kabupaten Aceh Selatan mereka bekerja tanpa gaji oleh pemerintah tapi mereka tetap menjalankan tugas dan tangung jawab mereka sebagai bidan yang di tugaskan di daerah-daerah terpencil aceh selatan.


"Muzakir meminta bupati Aceh Selatan untuk memperjuangkan nasib SK CPNS bidan PTT tersebut ke pusat kembali sehingga sampai hari ini belum mendapat kepastian penerimaan nomor induk pegawai (NIP)," ucapnya.


Muzakir melihat beberapa daerah kabupaten/kota di Aceh sudah turun SK CPNS seperti Aceh Barat hari ini senin (2/10/2017) sebanyak 146 bidan dan dokter tidak tetap (PTT) di kabupaten aceh barat akan menerima SK (surat keputusan) pengangkatan menjadi calon pengawai negeri sipil (CPNS).


"Maka dari hal ini Muzakir koordinator lembaga pemerhati parlemen aceh meminta pemerintah daerah kabupaten aceh selatan untuk memperjuangkan nasib bidan PTT kabupaten Aceh Selatan yang sampai hari ini belum mendapatkan kejelasan secara ril dan jelas," ujarnya.


"Mengetahui hal tersebut kita sangat prihatin atas nasib bidan PTT berjumlah 125 orang, maka dalam hal ini sangat kita sayangkan atas sikap pemerintah. Ketika mereka bekerja tanpa digaji sehingga ini terus berlarut  tanpa ada kejelasan sama sekali oleh pihak pemerintah daerah," tutup Muzakir.

Ariandy

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini