Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Selain Tangani Bencana Alam, Tagana Juga Harus Mampu Deteksi Bencana Sosial

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Taruna Siaga Bencana (Tagana) terlibat aktif dalam upaya merajut persatuan dan kesatuan bangsa. 

"Keberagaman serta perbedaan yang ada harus kita jaga dan hormati karena merupakan kekayaan berharga bagi bangsa Indonesia," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya di acara Jambore dan Bhakti Sosial Tagana yang dibacakan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat, di Tondano, Kamis (26/10). 

Kegiatan Jambore dan Bhakti Sosial Taruna Siaga Bencana Tahun 2017 yang dipusatkan di Kota Tomohon dan Tondano, Sulawesi Utara (Sulut) tersebut dihadiri sekitar 1.400 peserta dari 33 provinsi serta dari empat negara ASEAN yakni Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Jepang, berlangsung mulai tanggal 23-27 Oktober.

Khofifah mengatakan, tantangan Indonesia saat ini adalah persoalan kemajemukan bangsa yang harus dijaga dan dikelola sesuai dinamika kehidupan masyarakat. 

Keberagaman yang ada di Indonesia, menurutnya, berpotensi menimbulkan berbagai gesekan dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Baik konflik akibat politik, ekonomi, suku, agama, ras, dan perbedaan pendapat.

"Bukan hal yang mudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengingat besarnya wilayah dan penduduk Indonesia ditambah beragamanya budaya dan suku. Mari kita syukuri anugerah yang maha kuasa ini," imbuhnya. 

Oleh karena itu, kata dia, Tagana harus  menjadi perekat keberagaman sehingga tumbuh suasana harmoni saling menghargai dan memahami bahwa  perbedaan  adalah sebuah rahmat. Selain tugas pokok Tagana sebagai relawan penanggulangan bencana. 

"Jadi sebetulnya Tagana ini punya tugas sekaligus makna yang luas tidak hanya menangani bencana alam namun juga punya kemampuan deteksi dini terhadap bencana sosial. Kiprah nyata dan eksistensi Tagana pun sudah diakui di seluruh Indonesia. Jangan pernah bekerja atas dasar kesamaan suku, agama, ras dan budaya tapi atas nama solidaritas dan layanan kemanusiaan ," imbuhnya. 

Menurut Khofifah, Tagana menjadi tempat belajar dan menumbuhkembangkan semangat bela negara. Artinya, jika ingin belajar bela negara jadilah Tagana atau Sahabat Tagana. Di Tagana kita temukan kerelawanan, pengorbanan dan kejuangan. Maka di markas komando TAGANA di Sentul -  Bogor pun diberi nama kampus Bela Negara.

" Mereka mampu dan mau  menolong,  bergotong royong, membantu dan merespon cepat ketika terjadi  bencana alam maupun bencana sosial . SOPnya ketat yakni 1 jam mereka sudah harus berada di tempat," paparnya. 

Untuk memperkuat peran Tagana, kata Khofifah, Tagana juga harus dibekali pemahaman wawasan nusantara dan wawasan kebangsaan  serta kemampuan layanan dukungan psikososial. Saat ini jumlah Tagana yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 35.054 personil. 

Terkait bencana alam, Khofifah memaparkan sepanjang 2016 terdapat 2.171 kejadian bencana di Indonesia dan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan setidaknya ada 2.171 kejadian bencana di Indonesia dan berdasarkan data serta informasi bencana Indonesia disebutkan jumlah korban meninggal mencapai 567 jiwa, 489 jiwa luka-luka. 2.770.814 mengungsi dan 23.628 unit rumah rusak ringan dan 5.750 unit rusak berat. 

"Data tersebut membuktikan bahwa wilayah Republik Indonesia sangat rawan bencana. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Butuh peran aktif dari masyarakat selain pemerintah tentunya," ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut turut juga diberikan penghargaan kepada sejumlah kepada daerah yang telah melakukan pembinaan terhadap Tagana dalam penanggulangan bencana. Antara lain Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat,
Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Walikota Tomohon, Walikota Palembang, Walikota Pangkalpinang. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Bupati Kolaka Timur, Bupati Manggarai Barat, Bupati Sumbawa, Bupati Minahasa, Bojonegoro, dan Bupati Aceh jaya. 

"Kami berharap dukungan dari para kepala daerah baik moril, supporting maupun anggaran bisa terus berlanjut untuk mendukung kiprah Tagana dalam penanggulangan bencana," pungkasnya. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini