Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Daya Serap Anggaran Rangking Pertama, Kemsos Target 10 Juta KPM Bansos Non Tunai di Tahun Depan

Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) siapkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait bansos non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

"Layanan ini kami siapkan menuju penyaluran bansos non tunai PKH dan BPNT untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018," kata Khofifah kepada media usai memantau pencairan PKH dan BPNT di Kota Mataram, Jumat (24/11). 

Nomor telepon yang disiapkan untuk layanan informasi dan pengaduan adalah BNI 1500046, BRI 1500017, Bank MANDIRI 14000, BTN 1500286, dan  Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299. 

"Dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, kami perlu lakukan antisipasi serta respon cepat  agar layanan bansos non tunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas. Untuk itu hadirnya layanan pengaduan ini penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi," tutur Mensos. 

Ia mengatakan layanan informasi dan pengaduan ini menggandeng HIMBARA sebagai mitra karena mereka merupakan bank penyalur bansos non tunai di seluruh Indonesia. 

"Degan adanya kerja sama ini diharapakan akan mempercepat respon penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat," tambahnya. 

Seperti diketahui penyaluran bantuan sosial secara non tunai telah dimulai sejak November 2016 merupakan sebuah lompatan besar yang revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia bahkan di dunia. Mengingat sampai saat ini model kartu kombo yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang  memiliki fitur _saving account_ dan _e-wallet_ bagi masyarakat kurang mampu merupakan pertama kali di dunia di antara 72 negara yang melaksanakan program _conditional cash transfer_ yang di Indonesia kita kenal PKH ini. 

Dua fitur layanan yang tertanam dalam KKS, lanjut Khofifah, memungkinkan masyarakat bisa menabung dan mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.  

Melalui bansos non tunai, penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos dan harus mengantre lama karena waktu pengambilannya bersamaan, maka kini dengan sistem non tunai melalui sistem perbankan akan terlayani jauh lebih efektif karena mereka bisa akses melalui ATM bank HIMBARA serta agen bank terdekat. 

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial bertekad menyukseskan penyaluran bansos non tunai untuk 10 juta KPM tahun depan. Insya Allah bersama mitra kerja yakni HIMBARA, Pemda, Pendamping Program, kami optimis PKH dan BPNT mampuenurunkan angka kemiskinan dan gini ratio secara signifikan" tegas Khofifah. 


Prestasi
Sementara itu Kemensos meraih rangking pertama untuk realisasi anggaran per 22 November 2017 sebesar 90,87 persen. Hal ini mengemuka dalam acara Budget Day di Gedung Danapala Kementerian Keuangan, Rabu (22/11). 

"Secara umum ini merupakan prestasi dilihat dari sisi penyerapan anggaran," ujar Khofifah sumringah. 

Capaian kinerja keuangan yang positif ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran sudah efektif. Demikian halnya dengan penggunaan anggaran sudah sesuai dengan jadwal penggunaan anggaran. 

"Saya berharap prestasi ini menjadi penyemangat bagi seluruh awak kerja Kemensos dalam mensejahterakan rakyat," harap Khofifah. 

Dikatakannya, Kemeterian Sosial semakin dipercaya untuk mengelola  APBN, khususnya dalam pemberian bantuan sosial bagi penerima manfaat, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan.   

Tahun 2018 ada penambahan yg signifikan untuk penerima bantuan PKH dari 4 juta KPM menjadi 10 juta KPM dan tambahan penerima BPNT dari 1,28 KPM menjadi 10 KPM. 

"Dalam hasil akhir penyusunan anggaran 2018, Kementerian Sosial mendapatkan alokasi anggaran yang cukup tinggi sebesar 41,2 triliun, mengalami lonjakan 58,06% dari alokasi tahun 2017 sebesar 17,3 Triliun, atau menududuki urutan 11 Kementerian dengan anggaran terbesar. Kenyataan ini harus dibarengi dengan kinerja anggaran yang baik sebagai pertanggungjawaban kita kepara rakyat. Karena setiap rupiah dalam APBN kita adalah uang rakyat," ujar Khofifah. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini