Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dirjen Hortikultura: Kementan Juga Berupaya Jaga Harga Pangan

Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Spudnik Sujono, menyatakan pihaknya tak sekadar bertugas mengawal sektor hulu pertanian semata, seperti produksi. Namun, juga menangani masalah lain terkait pertanian, semisal tata niaga.

"Seharusnya Kementan tanggung jawab produksi. Masalah harga, itu Kementerian Perdagang​​an, Dirjen ada. Namun, alhamdulillah, rupanya Mentan dan Mendag soulmate. Sehingga, saya juga harus tangani masalah rantai niaga," ujarnya dalam seminar "Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok Bawang Merah untuk Mewujudkan Stabilitas Pangan dan Harga" di Batu, Jawa Timur, Kamis (2/11/2017).

Karenanya, Kementan mengeluarkan sejumlah kebijakan, agar harga komoditas pertanian stabil dan tanpa meminggirkan petani. Salah satu kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura Kementan untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai adalah manajemen tanam sejak awal 2016.

Hal tersebut dilakukan, karena langkah yang diambil sebelumnya untuk mengatasi tingginya harga komoditas pangan dengan operasi pasar. "Ini bukan sesuatu yang baik. Makanya, kita perbaiki sistem dengan manajemen tanam. Bawang, cabai, itu enggak tiba-tiba ada," jelas Spudnik.

Ditjen Hortikultura pun memperbaiki operasional melalui Program Upaya Khusus (Upsus) Bawang dan Cabai guna memperbaiki pergerakan tanaman pangan. Alhasil, dalam kurun beberapa tahun, kini produksi dalam negeri melampui kebutuhan. Bahkan, membalikkan keadaan, dari importir menjadi eksportir bawang merah.

Upaya lain yang dilakukan adalah memfasilitasi petani dengan pelaku industri, baik rumah tangga, olahan, hingga hotel, restoran, dan katering (horeka). Maksudnya, hasil panen petani dapat langsung terserap kala produksi melimpah dan harga yang diterima tetap baik.

Spudnik menambahkan, segala upaya pemerintah tersebut tak bisa serta-merta menstabilkan harga, meski pasokan selalu ada dan tanpa kendala. Soalnya, tata niaga pangan di Indonesia buruk. Alasannya, harga pangan tak melulu dipengaruhi penawaran (supply) dan permintaan (demand), melainkan disebabkan faktor lain.

Hal tersebut berdasarkan hasil temuannya sendiri di lapangan kala mengetahui penyebab utama harga bawang merah di Kalimantan pada awal 2016 hampir menembus Rp200 ribu per kilogram, berdasarkan teks berjalan pada sebuah stasiun televisi. "Padahal, di sana, harga Rp70 ribu," ungkapnya. Stok pun terkendali.

Ternyata, ungkap mantan Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan Kementan ini, berdasarkan penggalian di lapangan, ada permufakatan jahat di tingkat pengepul besar untuk membeli harga bawang merah seharga Rp180 ribu per kilogram. "Itu rapih sistem tata niaganya," jelasnya. 

Lantaran tak berwenang menghukum para pemain (middle man), Spudnik berinisiatif melaporkan masalah tersebut ke Bareskrim Mabes Polri serta memberikan semua informasi dan temuannya. Beberapa hari berselang, polisi menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dan harga berangsur normal kembali. "Alhamdulillah, harga terkendali sampai Idul Fitri, Idul Adha," ucapnya bersyukur.

Hal tersebut juga menjadi dasar Ditjen Hortikultura Kementan untuk memantau harga bawang merah dan aneka cabai di tingkat petani dan pasar, baik sentra maupun non-sentra produksi setiap hari. "Memang kelihatannya sepele. Tapi, kalau statement Pak Wapres, cabai pun bisa goyang pemeritahan," tegasnya. 

Ketua Kelompok Kajian Pengembangan UKM (K2PU) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA Unibraw), Kusdi Raharjo, membenarkan pernyataan Spudnik, bila stabilitas harga tak semata-mata disebabkan hukum ekonomi tentang penawaran dan permintaan. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian K2PU terkait gejolak bawang merah di Nganjuk dan Probolinggo pada 2013. Padahal, kala itu dua daerah tersebut merupakan sentra produksi dan sedang panen raya.

"Kenaikan produksi plus impor, sehingga pasokan cukup besar. Pertanyannya, kenapa di 2013 terjadi fluktuasi tinggi? Aneh​​nya, saat masa panen raya di Nganjuk dan Probolinggo. Itu, kan jadi aneh. Berdasarkan analisis kami, tidak semata-mata dibentuk oleh aspek supply-demand," urainya.

Menurutnya, gejolak harga pangan turut dipengaruhi perilaku oportunistik pelaku. Umumnya, mereka menyiasati aliran informasi. Pasalnya, informasi menjadi dasar menjual atau membeli suatu komoditas pangan. "Mengapa perilaku oportunistik terjadi dalam rantai pasok? Itu bisa terwujud, kalau rantai pasok didesain dari awal, bukan terbentuk secara alami," papar Kusdi.

Dia menambahkan, perilaku oportunistik terjadi di Indonesia, karena rantai pasok komoditas hasil pertaniann di negara berkembang cenderung panjang, multilayer, teknologi informasi sederhana. "Jadi, di sini dengan kondisi seperti ini, maka koordinasi antarpelaku tidak ada atau rendah. Sehingga, koordinasi akan sulit, mendorong informasi asimetris, tak seimbang. Dampaknya, memunculkan ketidakberdayaan manajerial," pungkasnya. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini