Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dirjen PKH Tantang Akademisi Tingkatkan Daya Saing Ternak Lokal

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementa), I Ketut Diarmita menantang civitas akademika untuk terus berinovasi meningkatkan daya saing pengembangan peternakan. Ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Sumber Daya Genetik (SDG) ternak lokal di Indonesia, sehingga populasi ternak rakyat melimpah yang akhirnya menurunkan angka impor.

I Ketut Diarmita menyebutkan Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang fauna yang terancam punah. Menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Resources(IUCN)  Red List, fauna Indonesia dengan kategori kritis (critically endangered) ada 115 spesies, kategori endangered 74 spesies, dan kategori rentan (vulnerable) ada 204 spesies.

"Dari fakta ini, penting dilakukan pengelolaan SDG hewan secara nasional yang dimaksudkan untuk perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, serta hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pemanfaatan," sebut Ketut di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Untuk mewujudkan ini, Ketut menuturkan hal tersebut telah disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Peternakan Berkelanjutan ke-9 yang dihadiri oleh Civitas Akademika di Bale Sawala Universitas Padjajaran Jatinangor, Kemarin, Rabu (15/112017). Karena itu, tantangan ditujukan juga kepada Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran untuk mampu secara terus menerus melakukan inovasi yang dapat menghasilkan teknologi dan bioteknologi yang handal agar sumber daya genetik ternak lokal dapat berkiprah dan berdaya saing ke depannya.

"Sejauh ini bioteknologi yang sedang dikembangkan dalam bidang peternakan adalah bioteknologi reproduksi yaitu inseminasi buatan, embrio transfer dan pemuliaan bibit, bioteknologi pakan dan kesehatan hewan," jelasnya.

Lebih lanjut Ketut mengungkapkan sampai saat ini beberapa wilayah sumber bibit ternak telah terbentuk rumpun atau galur ternak yang mempunyai keunggulan tertentu. Kurun waktu tahun 2010 hingga 2017 Pemerintah telah menetapkan sebanyak 71 rumpun atau galur ternak yang sudah terdaftar di FAO.

"Misalnya 13 rumpun sapi, 11 rumpun kerbau, 8 rumpun kambing, 10 rumpun domba, 4 rumpun kuda, 10 rumpun ayam, 13 rumpun itik, 1 rumpun rusa dan 1 rumpun anjing," ungkapnya.

Menurut Ketut, untuk pengembangan ternak lokal perlu dilakukan upaya-upaya konservasi dalam pemuliaan yang jelas dan terukur. Pasalnya, selama ini pembibitan ternak khususnya ternak ruminansia besar sebagai penghasil daging dan susu belum menunjukkan hasil yang signifikan. 

"Disini belum dihasilkan adanya bibit dasar, bibit induk dan bibit komersial yang dapat diperdagangkan dan dinikmati oleh para peternak. Begitu pun sistem perbibitan ternak nasional belum berjalan sebagaimana diharapkan," bebernya.

Akan tetapi saat ini, tegas Ketut, pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak sapi merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik sapi. Melalui kegiatan IB, penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat. 

"Selanjutnya juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak," tegasnya.

Terkait dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing peternakan, status kesehatan hewan Indonesia harus menjadi semakin sempit. Ketut menilai, apabila dalam 5 tahun terakhir, pengelolaan peternakan dengan menggunakan ternak yang bersertifikat dan semakin menyempitnya wilayah endemik dan wabah, maka selain terjadinya peningkatan populasi dan produksi, secara ekonomis juga akan dapat meningkatkan volume ekspor komoditi peternakan. 

"Untuk itu, mari kita bersinergi, sudah saatnya peternak menjadi subjek yang harus diberdayakan dan ditingkatkan kesejahteraannya. Kita harus berikan pelayanan, baik dalam penyediaan benih,bibit ternak, sarana dan prasarana, teknologi atau bioteknologi dalam pengembangan ternak lokal yang mereka miliki sehingga peternak bisa mandiri dan berdaya saing, bisa menjadi price maker bukan price taker," tandasnya. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini