Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mensos Optimis Pencairan Bansos PKH Tahap I Tuntas Februari

Menteri Sosial Idrus Marham memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) akan tuntas Februari ini. Untuk memastikan pencapaian target tersebut, Mensos berkeliling ke sejumlah daerah, bersama-sama pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI memantau pencairan bantuan berjalan baik.

"Saya optimis. Makanya ini saya keliling terus bersama Komisi VIII. Ini kita diawasi. Sebab salah satu tugas DPR kan mengawasi kami yang bekerja di eksekutif. Termasuk dalam hal ini mengawasi sejauh mana penyaluran bansos berlangsung," kata Mensos di sela-sela acara Penyaluran Bansos PKH dan Rastra, di Serpong, Kota Tagerang Selatan, Provinsi Banten, Rabu (21/02/2018).

Mensos menekankan, Kemensos ingin menempatkan bulan Februari ini sebagai Bulan Tuntas Bansos tahap pertama. Kementerian Sosial  sudah melakukan sejumlah langkah koordinasi, baik dengan Perhimpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) ataupun dengan Komisi VIII DPR RI.

Selain PKH, Mensos juga ingin memastikan program beras sejahtera (Rastra) termasuk juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus selesai Februari 2018. "Ini adalah bulan kedua jadi harus kita pastikan semua. Tidak ada yang boleh tersisa dan oleh karena itu bapak Presiden menginstruksikan kepada saya selaku Menteri Sosial untuk turun memastikan semua berjalan baik," kata Mensos.

Mensos tidak memungkiri, PKH dan bansos rastra/BPNT mungkin saja tidak serentak di semua daerah di Indonesia. Untuk beberapa daerah yang berada di lokasi yang sulit dijangkau misalnya di sejumlah kawasan di Nusa Tenggara Timur atau Papua, bisa jadi menghadapi kendala.

Di kawasan seperti ini, sangat mungkin sambungan internet tidak stabil yang membuat pencairan melalui kartu (yang membutuhkan koneksi internet), terhambat. Atau juga infrasruktur jalan yang tidak terbangun baik.

Untuk itulah, Presiden memerintahkan kepada Mensos agar menyisir kembali, siapa saja yang belum menerima bantuan. Mensos harus mengecek apakah betul seluruh bantuan untuk rakyat sudah sampai kepada yang berhak.

"Kalau sudah sampai apa betul (akurat dari aspek) jumlahnya," katanya. Pada saat koordinasi dengan Himbara, terungkap bahwa rata-rata keluarga di sejumlah daerah di Indonesia yang sudah menikmati pencairan bantuan sekitar 60 persen. "Masih ada waktu tersisa, dan kita jalan terus", katanya. 

Terkait skema subsidi rastra rakyat yang sebelumnya dikenai uang tebusan Rp1.600/kg, kini bebas pungutan, Presiden memerintahkan kepada Mensos, untuk mengecek apakah benar sudah sesuai? "Apakah masih ada yang bayar, itulah perintah kedua Presiden kepada saya," katanya.

Yang ketiga adalah agar Mensos mengecek anak-anak dari keluarga penerima manfaat PKH ini mungkin ada yang berprestasi, langkah apa yang bisa dilakukan negara agar prestasi itu bisa ditingkatkan dan lain sebagainya. "Itulah sebabnya saat ini kepada 10 anak-anak yang berprestasi sudah diberikan bonus," katanya,

Perintah Presiden untuk melakukan cek-ricek ini penting diperhatikan. "Sebab kalau kita tidak kita cek bisa saja jadi cekcok. Kenapa jadi cekcok karena berasnya tidak sampai.  Kalau tidak sampai harus jelas alasannya kenapa. Lha tapi ini saya cek sendiri lihat sendiri selama ini, _Alhamdulillah_ hasilnya sudah sampai," katanya,

Langkah turun ke lapangan ini, sejalan dengan perintah Presiden untuk memastikan masyarakat Indonesia terurus dengan baik. "Kata Presiden 'pastikan semua rakyat Indonesia yang menghadapi masalah harus ditangani dengan baik'," katanya,

Survey Badan Pusat Statistik (BPS) September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September mencapai 26,52 juta atau berkurang 1,19 juta orang dibanding Maret 2017. PKH dan Bansos Pangan merupakan Program yang memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini