Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dorong Pemerintah Buka Rekrutmen PNS Guru


Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Aziz mendorong pemerintah  segera membuka formasi pengangkatan tenaga guru baru. Moratorium PNS guru oleh pemerintah yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun menyebabkan banyak daerah kekurangan guru.

"Kekurangan guru baik negeri dan swasta seharusnya tanggung jawab pemerintah. Karena kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban dan tanggung jawab negara," kata Aziz saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Ketua Komite Aparatur Sipil Negara Profesor Dr. Sofian Effendi, Ketua Forum Rektor Profesor Dr. Suyatno dan Profesor Budi Djatmiko di Kompleks DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (27/3).

Aziz menilai, perhatian pemerintah terhadap nasin guru masih jauh dari harapan. Buktinya, pengangkatan tenaga guru di pusat dan daerah pun sudah lama tidak dilaksanakan.

Dia juga menyatakan, perhatian pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla sekarang ini terhadap kesejahteraan guru masih kurang. Padahal, untuk membangun dan memajukan dunia pendidikan suatu bangsa dibutuhkan peran guru yang sangat besar.

“Sebaiknya jangan pilih lagi Presiden yang tidak mau memperbaiki kualitas dunia pendidikan. Jangan juga pilih lagi presiden dan wakil presiden yang tidak mempedulikan kesejahteraan guru dan dosen,” kata Aziz.

Menurutnya, pemerintah pusat belum punya program yang jelas untuk memajukan dunia pendidikan nasional. Program pendidikan pemerintah dari segi anggaran juga belum menjalankan asas keadilan.

“Contohnya dalam pembagian anggaran pendidikan untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta masih tidak adil. PTN mendapatkan alokasi anggaran 93 persen, sementara PTS hanya kebagian 7 persen. Ini kan indikasi ketidakadilan,” katanya.

Aziz tak lupa menekankan, agar pemerintah mengangkat tenaga guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik.

“Guru itu ujung tombak untuk mendidik anak bangsa, jadi seharusnya tidak dibeda-bedakan. Karena itu, ke depan perlu ada perbaikan nasib semua guru di semua lembaga pendidikan,” katanya.

Aziz menyarankan, anggaran pendidikan negara yang cukup besar sebaiknya tidak lagi dihabiskan untuk sekedar kegiatan sertifikasi guru. “Lebih baik anggaran yang ada dioptimalkan -untuk pengangkatan guru. Guru yang sudah berpengalaman mengajar, tes seleksinya tak perlu disamakan dengan orang yang baru tamat kuliah. Guru yang sudah berpengalaman ilmu sudah teruji,” pungkasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini