Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mensos Panggil 41 Kepala Daerah Perbatasan, Bahas Masalah ini...

Menteri Sosial Idrus Marham mengundang 41 kepala daerah di daerah perbatasan untuk menyatukan komitmen bersama memperkuat wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"NKRI kuat jika wilayah pinggiran dan wilayah terdepan kuat. Perintah Presiden Joko Widodo pun telah jelas bahwa pemerintah memperkuat Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI," kata Mensos dalam pertemuan para kepala daerah dalam rangka "Sinkronisasi Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Perbatasan Melalui Program Desa Sejahtera Mandiri" yang berlangsung di Jakarta, Jumat. 

Mensos mengungkapkan Indonesia hingga saat ini masih menghadapi masalah dimana sejumlah daerah masih terisolasi, komunikasi sulit, serta keterbatasan dalam banyak hal. Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan komitmen pemerintah daerah dan pusat secara bersama-sama mengubah image tersebut. 

"Pertemuan ini menjadi starting point untuk menginventarisir masalah-masalah di daerah. Kita diskusikan konsep penanganannya, kita sinkronkan dengan beragam program pemerintah untuk membangun dan memperkuat wilayah terdepan," papar Idrus. 

Dikatakan Mensos, wilayah perbatasan adalah wilayah terdepan yang menjadi jendela atau show windows Indonesia di mata dunia. Presiden Joko Widodo telah melakukan akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan sehingga mampu mengubah wajah perbatasan menjadi beranda terdepan NKRI. Presiden juga telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Mendagri yang melibatkan 32 kementerian dan lembaga (K/L), mendirikan tujuh pos lintas batas negara terpadu, serta membangun infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi.

"Namun setelah itu terwujud, jangan berhenti sampai di sini. Wilayah terdepan ini harus harus maju dan kuat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat harus diselaraskan dengan pembangunan di daerah agar prosesnya berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat," terangnya.

Kepada para kepala daerah, Mensos juga mendorong agar mengubah pandangan bahwa daerah perbatasan dan terluar identik dengan keterbatasan. Untuk itu, setiap kepala daerah harus menanamkan motivasi dan mengedepankan panggilan pengabdian terhadap wilayah masing-masing.

"Mari kita teguhkan komitmen bersama agar daerah yang Anda pimpin menjadi daerah yang maju. Kita rumuskan pikiran bersama untuk mengubah wajah daerah pinggiran menjadi wajah terdepan yang maju dan kuat. Sebagai pemimpin, kita harus punya legacy yang kita tinggalkan. Harus ada motivasi dan panggilan jiwa," terangnya. 

Setelah pertemuan ini, lanjut Idrus, pihaknya akan menelusuri daerah-daerah bersama-sama dengan beberapa menteri terkait. Ia pun telah menyampaikan hal ini kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Sekretariat Negara. Ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan beebrapa menteri terkait lainnya. 

"Kita bangun wilayah terdepan itu dengan niat dan tekad yang sungguh-sungguh, agar masyarakat di wilayah terdepan itu merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia," katanya. 

Pertemuan dengan kepala daerah di perbatasan ini diikuti 41 kepala daerah di antaranya Bupati Pelalawan dan Bupati Karimun Provinsi Riau, Bupati Sambas dan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, serta Bupati Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia memiliki 41 kabupaten yang berbatasan dengan negara lain yang berada di wilayah perbatasan antar negara. Sebanyak 41 kabupaten tersebut berada di 13 provinsi dan berhadapan langsung dengan negara antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Papua Nugini dan Timor Leste. 


Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan

Idrus mengungkapkan untuk membangun wilayah terdepan diperlukan akselerasi pembangunan yang Terpadu, Menyeluruh dan Berseninambungan. 

Terpadu artinya melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga baik di Pusat maupun Daerah, melibatkan masyarakat dan dunia usaha. 

Menyeluruh artinya mencakup semua aspek kehidupan yakni pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial ekonomi lainnya. Secara territorial, program juga harus bisa mengakses dan menjangkau seluruh masyarakat. 

Berkesinambungan artinya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

"Jadi misalnya pembangunan infrastruktur secara fisik yang dilakukan nantinya harus disertai dengan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong mereka mandiri dan produktif sehingga kesejahteraan mereka meningkat dan rasa bangga sebagai warga bangsa menguat," terang Mensos. 

Khusus untuk Kementerian Sosial, Mensos telah mengintruksikan setiap direktorat jenderal untuk mempercepat implementasi program-program di wilayah terdepan. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Beras Sejahtera (Rastra), Program Desa Sejahtera Mandiri, dsb.

"Bapak Presiden sangat menaruh perhatian pada pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antarnegara, termasuk di dalamnya adalah sektor kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam kerangka Kementerian Sosial, kita dekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat sehingga jangkauan pelayanan sosial juga harus menyentuh masyarakat di daerah perbatasan," terang Mensos.

Salah satu program Kementerian Sosial yang dilaksanakan di berbagai pelosok desa adalah Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM). Desa Sejahtera Mandiri merupakan desa yang masyarakatnya memiliki keswadayaan, pertisipasi dan kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan penghidupan berkelanjutan, dan menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa. 

Mensos menjelaskan DSM berfokus pada upaya mencari solusi atas Masalah Kesejahteraan Sosial di suatu desa seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, pekerja migran bermasalah, narkoba, dst. Kondisi tersebut diatasi dengan program pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk mendorong warga mampu mandiri dan memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga kualitas hidup meningkat. 

Dalam implementasinya, Kemensos bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pemda. Saat ini sudah ada 22 perguruan tinggi yang telah menandatangani kerja sama dan telah mendukung program ini melalui kegiatan KKN. 

Mensos berharap dengan berbagai intervensi program dari kementerian dan lembaga, semua masyarakat di daerah terdepan dan perbatasan harus terjangkau semua bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal. 

"Untuk itu perlu langkah proaktif para kepala daerah. Sebagian besar nasib Indonesia ada pada Anda sebagai kepala daerah di wilayah terdepan bangsa ini. Mari kita bekerja keras dan mewujudkannya bersama-sama," tuturnya. 

Di akhir sambutan, Mensos yang sedianya membuka acara dengan pemukulan gong, tetiba turun dari panggung dan meninggalkan podium. Ia kemudian maju ke depan dan mendaulat setiap para kepala daerah memukul gong tanda dimulainya kegiatan. 

"Kalau saya minta untuk memukul gong ini artinya adalah kebersamaan dan kegotongroyongan. Menunjukkan komitmen kita untuk mengubah wajah wilayah perbatasan menjadi wilayah yang kuat," terang Mensos. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini