Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Begini Cara Kemensos Bantu Suku Maunu Ane

Kementerian Sosial RI akan melakukan pendampingan dengan cara membangun shelter berupa Balai Sosial sebagai tempat penghubung aktifitas warga Suku Mausu Ane di Desa Negeri Maneo Rendah. 

"Mengacu kepada hasil asesmen yang dilakukan Tim Kemensos, maka untuk jangka menengah dibangun shelter berupa balai sosial sebagai tempat penghubung aktifitas warga suku Mausu Ane agar dapat bersosialisasi secara bertahap," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Pepen Nazarudin di Jakarta, Sabtu.

Pepen mengatakan di Balai Sosial nanti akan ditempatkan 2 orang Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT), yaitu Pendamping Lokal yang berasal dari warga setempat dan Pendamping Profesional yaitu tenaga sarjana. Keduanya akan tinggal dan menetap di Balai Sosial selama kurang lebih setahun untuk melakukan tugas-tugas administratif, fasilitatif dan koordinatif antara warga Suku Mausu Ane dengan pihak-pihak terkait di daerah. 

Di Balai Sosial ini, lanjut Pepen, akan dilaksanakan berbagai aktifitas sosial kemasyarakatan seperti bimbingan mental spritual, bimbingan sosial kewarganegaraan (dokumen sipil), bimbingan kecakapan hidup bidang perkebunan dan pertanian, dan lain-lain. 

"Di tempat ini juga akan menjadi titik dimana mereka mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan dasar bagi perempuan dan anak secara berkala, bahkan menjadi sarana pasar agar pemenuhan kebutuhan pokok mereka terpenuhi melalui transaksi jual beli produk kebun warga dan produk dari luar," ujar Pepen. 

Untuk mewujudkan berdirinya Balai Sosial, lanjutnya, Kemensos mendorong inisiatif dan komitmen pemerintah daerah untuk bersama-sama mendorong perubahan ke arah yg lebih baik sesuai aspirasi dan kebutuhan warga suku Mausu Ane. Mereka butuh waktu dan proses yg tumbuh dari mereka sendiri, bukan dipaksakan karena tugas kita melakukan pendampingan.


Hasil Asesmen
Sementara itu Tim Kemensos telah merampungkan asesmen awal warga Suku Mausu Ane. Pepen mengungkapkan ada beberapa poin penting menjadi catatan tim di antaranya mengenai jurmlah warga desa, jumlah warga yang meninggal, dan pendistribusian logistik.

Dirjen menjelaskan, dari hasil asesmen terungkap bahwa, Pertama, jumlah warga suku Mausu Ane di Desa Maneo Rendah yg tinggal diatas Pegunungan Morkelle tersebar pada 3 titik permukiman sebanyak 48 KK/200 jiwa. Namun yg turun mengungsi di penampungan warga sebanyak 18 KK/68 jiwa. Jumlah yang meninggal sebanyak 4 jiwa, yaitu 2 lansia dan 2 balita.

Kedua, di lokasi penampungan yang berada di tepi sungai dekat Desa Siahari, sudah disalurkan bantuan sembako dan obat-obatan antara lain beras, lauk pauk, matras, selimut, family kit dari Kemensos. Bantuan juga datang dari berbagai unsur dan sedang disalurkan bertahap adalah dari BPBD Maluku, Pangdam Patimura, Kalpolda Maluku, yayasan, serta organisasi sosial  kemasyarakatan lainnya.

Ketiga, keluarga korban meninggal masih berada di lokasi permukiman asal dan tidak ikut ke lokasi penampungan. Namun telah diidentifikasi melalui Paparaja Maneo Rendah untuk mendapat santunan.

Keempat, bencana yang terjadi adalah akibat gagal panen karena kebun mereka terkena wabah babi dan tikus. Hal ini memaksa warga hanya bertahan hidup dengan makanan apa adanya di hutan seperti pucuk aren dan rotan selama kurun waktu sekitar 5 bulan.

Kelima, atas musibah tersebut warga di pegunungan turun ke bawah untuk meminta bantuan pangan. Mereka tetap akan bermukim di kampung lamanya karena di lokasi tersebut dianggap tanah leluhur dan paska kebakaran pada 2015 sudah ditanami tanaman pala, cengkeh, dan karet. Namun sebagian dari mereka ada yang bersedia dimukimkan di bawah agar dapat menjangkau fasilitas umum di desa sambil tetap menjaga dan merawat kebun-kebun mereka di atas. 

Keenam, dari beberapa poin di atas diharapkan pemerintah daerah melalui Dinsos Maluku Tengah dapat merumuskan tahapan rencana tindak lanjut yang melibatkan sektor-sektor terkait di daerah.

"Dari poin kelima ini menunjukkan mereka berkeinginan menetap di dua tempat dan pemerintah sangat menghargai keputusan ini. Maka dari itu untuk jangka pendek renacananya kita akan dirikan Balai Sosial untuk warga suku Mausu Ane," kata Dirjen. 


Pemberdayaan KAT
Sementara itu Direktur Komunitas Adat Terpencil Harapan Lumban Gaol mengatakan untuk solusi panjang pihaknya sedang mengkaji kemungkinan untuk program Pemberdayaan KAT yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. 

"Komunitas Adat Terpencil adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi dan atau sosial budaya. Mereka tinggal di tempat yang terpencil dan atau rentan secara sosial ekonomi. Maka dari itu pemerintah akan melakukan Pemberdayaan Sosial ," kata Direktur. 

Ia mengatakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 186 tahun 2012 dan Permensos Nomor 12 Tahun 2015, Pemberdayaan Sosial yang dimaksud yakni bagaimana warga KAT mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya di antaranya sandang, pangan, kesehatan dan pelayanan sosial.

"Karena ini merupakan jangka panjang, tentu kami akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sehingga program pemberdayaan yang diberikan betul-betul sesuai dengan keinginan dan kondisi mereka," tegas Gaol. 

Berdasarkan data Direktorat Komunitas Adat Terpencil (KAT) persebaran warga KAT di Indonesia hingga akhir 2017 adalah 150.192 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut sebanyak 6.288 kepala keluarga telah diberdayakan. Target pemberdayaan pada tahun 2018 adalah 2.099 kepala keluarga. 

Sebaran KAT untuk Provinsi Maluku adalah 5.219 kepala keluarga. Saat ini yang sedang dalam tahap pemberdayaan sebanyak 177 kepala keluarga dan yang sudah mandiri sebanyak 359 kepala keluarga. 

Lokasi Pemberdayaan KAT tersebar di 22 provinsi, 51 kabupaten, 65 kecamatan, 74 desa, 92 lokasi. Habitat lokasi KAT adalah di dataran tinggi dan atau daerah pegunungan, dataran rendah dan atau daerah rawa, di dataran pedalaman dan atau daerah perbatasan, di atas perahu dan atau di pinggir pantai, di atas pohon atau pemukiman liar. 

Pemberdayaan sosial terhadap KAT bertujuan untuk memberikan perlindungan hak sebagai warga negara, pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas, dan kemandirian sebagai warga negara. 

Dalam jangka panjang, lanjutnya, perlu dicermati agar masalah yang terjadi pada warga Suku Mausu Ane tidak terulang kembali. Pemerintah sangat memahami keberadaan mereka yang hidup menetap di hutan secara turun-temurun dimana hutan adalah bagian dari kehidupan mereka. Penataan lingkungan bisa menjadi prioritas pemberdayaan sesuai kebutuhan warga. Meskipun pemberdayaan bisa dilaksanakan di tempat asal (in situ) atau tempat baru (ex situ), itu sepenuhnya kita serahkan ke Daerah dan warga. 

"Pemberdayaan yg diberikan tentu sesuai aspirasi Daerah dan warga KAT sendiri. Kalau semuanya sudah jelas _(clear and clean)_ maka pemberdayaan KAT baru kita realisasikan. Dan ini tentu memerlukan kajian sosiologis antropoligis," papar Gaol. (*)




Foto: Humas Kemensos

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini