Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Ironi Pemerintah Angkat Tangan, 164 Mayat Terkatung di Danau Toba.

Sudah satu bulan, KM Sinar Bangun yang tenggelam tanggal 18 Juni 2018  lalu di perairan Danau Toba Sumatera Utara telah meninggalkan problem serius. 

Setelah 21 orang korban selamat, tiga orang meninggal dunia. Diperkirakan masih ada 164 jenazah di dasar Danau Toba. Demikian pula bangkai kapal tidak bisa diangkat. 

Memang sebuah ironi di negeri sebesar ini sampai pemerintan angkat tangan. Pemerintan Jokowi menghentikan pencarian jenazah dengan alasan kedalaman mencapai 450 meter. Penghentian pengangkatan jenazah hanya karena alasan kedalaman dan Indonesia tidak memiliki alat untuk sampai kedalaman tersebut. 

Sederhana itukah alibi Pemerintah, hanya karena faktor kedalaman dan tidak memiliki peralatan membiarkan 164 jenazah anak negeri tanpa dosa jadi bangkai di dasar danau. Alasan yang tidak masuk akal jika negeri besar seperti  Indonesia dengan kemampuan teknologi dan uang yang melimpa rua,  namun tidak bisa datangkan tenknologi dari negara lain atau minta bantuan negara lain. 

Apakah mungkin pemimpin negeri ini telah kehilangan jati diri dan empati kemanusiaan, urat dan nurani kemanusiaan hilang sehilang akal budi dan rasio. Ironi dan sangat kontras, disaat dimana pemimpin yang menggaungkan diri sebagai sentrum utama Pancasilais, ketuhanan yang mengajarkan Kemanusiaan dan penghormatan atas keadilan dan keadaban tanpa berbuat apa-apa. 

Jangan mengklaim diri pusat nasionalisme dan pemilik Pancasila jika tidak memiliki nurani kemanusiaan untuk mengembalikan 164 nyawa manusia yang terkatung-katung dan jadi bangkai di dasar danau kecil di tengah pegunungan bukit barisan bukan di dasar samudera seperti tenggelamnya Malaysian Airlines di Samudera Hindia. 

Kalau kita beda kasus ini ada empat pelanggaran yang harus dilihat dalam peristiwa di danau Toba. Pertama, kelalaian administrator pelabuhan  yang tidak mampu menertibkan lalu lintas pelayaran. 

Administrastor pelabuhan merupakan pejabat pemerintah yang bertugas memanajemen transportasi laut juga mengelola bandar pelabuhan termasuk memastikan keselamatan pelayaran dan penumpang. Kedua, kelalaian kapten kapal yang tidak mematuhi aturan pelayaran dan tidak memenuhi standar kelayakan dan kepatutan pelayaran. 

Ketiga, pemerintah harus memastikan agar seluruh korban terangkat untuk memberi penguatan dan kepastian memenuhi rasa duka lara yang menyertai rakyat khususnya keluarga korban terobati. Keempat, Memastikan adanya jaminan ganti rugi dan uang duka yang wajar bagi kemanusiaan. 
Dari keempat hal ini aspek yang sangat penting dalam peristiwa Danau Toba adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan adanya mayat korban agar dikembalikan kepada keluarga. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menegaskan bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan evakuasi baik korban yang hidup maupun korban meninggal dunia yang tenggelam di laut, sungai maupun danau. Demikian pula dalam perspektif hak asasi manusia, negara juga mempunyai kewajiban untuk memastikan adanya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan (governmet obligation to Protect, to respect and to fulfill on human right). 

Kepastian adanya jaminan perlindungan yang pasti dari kecelakaan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, demikian pula hak warga negara untuk mengetahui keluarga yang menjadi korban (right to know) dan mematikan adanya hak atas remedial bagi keluarga korban. Oleh karena itu pemerintah tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Kalau dilihat secara utuh peristiwa tenggelamnya kapal KM Sinabung maka sudah bisa dipastikan bahwa kematian ratusan penumpang merupakan korban akibat kelalaian pemerintah atau pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan karena adanya pembiaran (by ommision) sehingga pemerintah secara langsung merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas tragedi danau Toba. 

Kalau di negara-negara lain Presiden memimpin evakuasi dan
Menteri yang bertanggungjawab harus mengundurkan diri serta pihak yang bertanggungjawab di Sumatera utara dipenjara. 

Sejak 18 Juni sampai saat ini pemerintah tidak menaruh empati kemanusiaan, rasa peduli juga tanggung jawab sebagai pemegang otoritas tertinggi. Apa yang dipertontonkan pemerintah sekarang ini menunjukkan rasa ketidakmampuan manajemen bencana, apalagi hanya dengan alasan yang sederhana seperti tidak memiliki teknologi. Negara bisa meminta bantuan atau sewa dari  negara lain. 

Danau Toba adalah salah satu potensi wisata di Indonesia bagian Barat khususnya Sumatera utara. Selain didukung oleh mobilitas wisatawan melalui moda transportasi Bandara udara Silangit juga melalui hubungan transportasi darat yang sedang digencarkan oleh pemerintah akan meningkatkan mobilitas barang, jasa dan wisatan menuju danau Toba. 

Animo pelaku bisnis untuk mendukung kawasan ekonomi khusus juga wisatawan domestik dan mancanegara yang menarik minat ke Danau Toba untuk mengetahui sejumlah misteri, potensi wisata, tarian adat istiadat serta panorama dan wisata danau. 

Namun demikian bagaimana mungkin negara ini bisa meyakinkan dunia internasional bahwa wisata di danau Toba aman dan nyaman jika Negara ini tidak bertanggungjawab terhadap warga negara kita sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi rahasia umum bagi wisatawan bahwa berwisata di danau Toba berbahaya dan tidak nyaman dan negara tidak bertanggungjawab jika peristiwa naas menerpa wisatawan.

Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menghentikan. Presiden jangan membiarkan  Basarnas bekerja sendirian, tetapi sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab harus turun tangan secara langsung melakukan pencarian dan pengangkatan  bangkai kapal dan korban-korbannya dengan memberdayakan kemampuan teknologi, sumber daya yang dimiliki atau minta bantuan negara- negara yang memiliki teknologi dan SDM yang handal. 


Natalius Pigai | Aktivis Kemanusiaan

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini