Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

APG 2018 : Momentum Menjadi Negeri Ramah Disabilitas

Sama seperti yang lainnya, penyandang disabilitas adalah komponen yang tak terpisahkan dari suatu Negara yang artinya kelompok ini harus memiliki hak yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas terdiri dari orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan kerap menemukan hambatan yang menyulitkan saudara-saudara kita ini untuk berpartisipasi secara efektif.

Oleh karena itu, penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus dalam mengakses layanan umum seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sarana transportasi umum dan lain sebagainya. Berdasarkan peraturan penyandang disabilitas yang sudah diakui secara internasional, mengamanatkan setiap aksesbilitas yang tersedia harus dapat memenuhi asas aksesbilitas yang meliputi; kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian.

Ketentuan-ketentuan tersebut sejatinya sudah lama diakomodir oleh konstitusi Indonesia, seperti yang terkandung dalam pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya."

Di Indonesia pada masa dewasa sekarang ini, regulasi mengenai kaum penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, yang menggantikan peraturan sebelumnya UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Pembaruan ini ada dikarenakan terjadinya perubahan sudut pandang terhadap kaum disabilitas. Jika pada UU No. 4 Tahun 1997 penyandang disabilitas dilabelkan sebagai kelompok difabel  yang dianggap sebagai objek yang memerlukan belas kasihan, maka dalam UU yang baru para penyandang disabilitas mulai diakui keberadaannya dan memiliki hak yang sama dengan warga Negara lainnya.

Lantas bagaimana implementasinya? Memang belum maksimal, namun harus diakui kurun waktu beberapa tahun terakhir di sudut-sudut jalan Ibukota Jakarta, sudah bisa dilihat beberapa fasilitas pemandu yang diperuntukkan bagi kaum penyandang disabilitas--khususnya bagi warga tuna netra dan pengguna kursi roda--salah satu contoh nyatanya bisa dilihat terdapat beberapa guide block berwarna kuning pada trotoar dan jalur pedestrian,  atau toilet di pusat perbelanjaan modern (mall) dan beberapa halte bus yang mulai menyediakan fasilitas bagi kaum penyandang disabilitas.

Sayangnya belum semua fasilitas seperti ini terdapat di pusat-pusat kegiatan publik lainnya seperti gedung perkantoran atau beberapa gedung instansi pemerintah. Beruntungnya, pada Oktober ini, Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Para Games 2018 (APG 2018). Kesempatan ini bisa dijadikan momentum bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negeri yang ramah disabilitas.

Pesta olahraga bagi penyandang disabilitas terbesar kedua di dunia setelah Paralympic ini diikuti puluhan negara di Asia dan akan mempertandingkan 18 cabang olahraga yang digelar di 19 arena. Sebanyak 8 arena berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, dan sisanya tersebar di beberapa wilayah lainnya mulai dari kawasan Ancol hingga Sentul.

Dalam Editors Meeting yang digelar di gedung Kementerian Sosial RI pada Rabu lalu (26/09/2018), Wakil Ketua Umum Panitia Pelaksanaan Asian Para Games 2018 (INAPGOC) Sylviana Murni mengatakan bahwa  kompetisi ini dapat membuka pemahaman ke mata dunia bahwa Indonesia merupakan Negara yang ramah terhadap kaum disabilitas. Menurutnya, kesan ramah tersebut bisa timbul dari penyediaan fasilitas-fasilitas umum.

Selain fasilitas di venue tempat berlangsungnya pertandingan, yang menjadi perhatian khusus adalah lokasi penginapan para atlet agar bisa nyaman dan aman selama mengikuti kompetisi. Wisma penginapan para atlet atau Para Village sudah diperbarui sarana dan prasarana pendukungnya. Fasilitas pertama adalah guiding line di lantai-lantai setiap tower, yang berfungsi sebagai jalur penuntun dan petunjuk bagi para kaum penyandang disabilitas khususnya tuna netra.

Kedua, ramp untuk masuk ke dalam lift, yang berfungsi sebagai pengganti tangga dan yang ketiga adalah toilet ramah disabilitas yang mana di setiap bilik toilet terdapat hand railing untuk keamanan para atlet. Selain itu, ada juga penambahan enam unit lift khusus penyandang disabilitas yang memungkinkan penggunaan kursi roda, hingga mampu menampung sebanyak tiga orang pengguna kursi roda di setiap liftnya.

"Meskipun belum sempurna kita sudah berusaha keras. Beberapa masalah yang muncul karena arena yang digunakan adalah situs sejarah seperti Stadion Utama GBK jadi tidak bisa diubah begitu saja. Untuk mengakalinya, kita sediakan fasilitas disabilitas yang sifatnya temporer," ujar mantan Walikota Kakarta Pusat itu.

Selain itu, fasilitas akses dari bandara menuju ke Para Village dan Venue olahraga juga menjadi perhatian tersendiri. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah turut menyediakan 6 unit minibus khusus untuk mengangkut atlet berkursi roda dengan kemampuan angkut empat atlet plus seorang supir dan satu relawan pemandu. Bukan hanya itu, nantinya juga akan didatangkan 4 unit mobil lainnya dari Jawa Barat, yang memiliki daya tampung lebih besar hingga 20 atlet berkursi roda.

Kendaraan tersebut dianggap cukup strategis untuk mendukung mobilitas atlet selama penyelenggaraan APG 2018. Skemanya, begitu tiba di bandara Soekarno Hatta, atlet peserta APG 2018 akan dijemput pihak panitia. Sedangkan di gerbang imigrasi akan disediakan jalur khusus.

 "Nantinya mobil-mobil ini kami harapkan bisa beroperasi 24 jam, tetapi untuk operasionalnya kami serahkan ke tim transportasi INAPGOC," terang Direktur Rehabilitas Sosial dan Penyandang Disabilitas Kemensos RI, Rachmat Koesnadi.

Upaya pemerintah untuk menciptakan kesan Indonesia yang begitu all out dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi para atlet APG 2018 perlu diacungi jempol. Namun yang perlu digaris bawahi adalah para penyandang disabilitas bukanlah komoditi untuk meningkatkan citra Negara. Pagelaran ini harus bisa mendongkrak kesadaran pemerintah dan serta masyarakat, untuk bisa konsen pada pengangkatan hambatan bagi penyandang disabilitas untuk beraktivitas dan bermasyarakat.

Hal ini senada dengan semangat yang digaungkan oleh Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita yang menengaskan bahwa peran lembaga yang dipimpinnya dalam APG 2018 adalah membangun warisan agar setelah berakhirnya kegiatan ini, Indonesia bisa terus memperbaiki sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. "Kami berharap perlakuan yang setara ini tidak hanya di Asian Para Games namun seterusnya harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, disertai penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas di berbagai daerah di Indonesia."

Demikian juga yang diharapkan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Maulani Rotinsulu yang mengimbau segenap elemen bangsa dapat meningkatkan kesadarannya masing-masing atas keberadaan penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga Indonesia. "Melalui momentum ajang adu prestasi penyandang disabilitas diharapkan masyarakat terbuka pemahaman bahwa penyandang disabilitas bisa berprestasi jika diberi kesempatan yang diikuti dengan upaya mengangkat hambatan."

Kesimpulan dari ini semua adalah sudah tentu menjadi kewajiban Negara untuk merealisasikan hak yang termuat dalam regulasi yang sudah ada, sekaligus sudah menjadi tugas Negara juga untuk meniadakan kebiasaan dan praktik-praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan demi tegaknya hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini