Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Wakil Ketua MPR: Yang Mulia Hakim, Tapi Maling

Primordialisme masih terlalu kuat memengaruhi sebagian besar rakyat Indonesia. Karena itu rakyat politik adu domba masih berjalan hingga saat ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Dr H.Mahyudin ST MT saat menyosialisasikan 4 Pilar MPR RI di Trenggalek Jawa Timur. 

Saat ini, lanjutnya karena primordialisme masih kental di Indonesia, maka jangan heran masih terjadi penjajahan ekonomi di negara ini. 

"Nilai primordial yang positif perlu dijaga. Tapi ada juga nilai primordial yang negatif. Saya ini punya cita-cita menjadi presiden. Tapi teman-teman saya bilang saya gak mungkin jadi presiden karena nama saya Mahyudin. Gak ada huruf 'O' - nya. Artinya saya bukan orang Jawa. Padahal pemilih terbesar adalah orang Jawa. Makanya paling mungkin jadi presiden dari orang Jawa. itu juga karena primordial," tutur Mahyudin di Pendapa Kabupaten Trenggalek, Senin (17/9).


Padahal yang diperlukan saat ini bukan sekedar orang Jawa, tapi orang pintar, baik, dan amanah. "Kalau pintar saja banyak. 560 orang anggota DPR itu orang pintar semua. Tapi yang ditangkap KPK dari teman-teman saya di DPR juga banyak. Bahkan Ketua DPR juga ditangkap KPK," beber Mahyudin.

Penjajahan, kata Mahyudin, terjadi hanya karena politik adu domba karena perbedaan. "Apa lagi primordialisme kita terlalu kuat," katanya.

Tanpa tedeng aling-aling Mahyudin menegaskan, kalau masih doyan uang dan ingin kaya jangan jadi pejabat. 

"Kalau pengen kaya jangan jadi pejabat. Sebab kalau sudah jadi pejabat masih doyan uang dia pasti jadi maling. Kalau sudah jadi pejabat misal jadi anggota DPR maka harus berfikir sebagai negarawan. Segala sikap perilakunya hanya untuk kepentingan negara. Makanya disebutnya anggota dewan yang terhormat," urai Mahyudin.


Ditambahkannya, di bidang penegakan hukum masih banyak juga hakim dan jaksa yang ditangkap KPK karena masih doyan uang.


"Hakim itu disebutnya yang mulia. Karena dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Tapi buktinya hakim-hakim ditangkapi KPK karena masih doyan uang, kepengen kaya. Itu pejabat yang tidak amanah. Masih bagus ditangkap KPK, coba kalau ditangkap dan digebugin rakyat," jelas politisi Partai Golkar ini. 

Dalam kesempatan itu dijelaskan Mahyudin, dari lima sila, empat di antaranya sudah berjalan baik. Yang masih kurang berjalan baik sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Keadilan ini yang masih sulit dilaksanakan. Padahal rasa adil itu penting untuk seluruh lapisan masyarakat," lontarnya.

Karena itu, kata Mahyudin, konsep ekonomi yang selalu ditawarkan adalah ekonomi kerakyatan. Sedangkan saat ini pengaruh globalisasi melahirkan konglomerasi dari sistem ekonomi kapitalistik. 

"Maka gini rasio semakin tinggi. Trickle down effect yang diharapkan dari kapitalisme itu tidak terwujud. Tak ada itu yang namanya tetesan kemakmuran dari konglomerasi kepada rakyat," ungkapnya. 

Ia menegaskan saat ini rakyat kecil harus diangkat perekonomiannya dengan subsidi dari negara. Masyarakat yang penghasilan besar, harus membayar pajak jauh lebih besar. 

"Di Eropa, wajib pajak yang pendapatannya di atas 75 juta Euro setahun membayar pajaknya di atas 50 persen. Nah, pendapatan pajak  dari orang kaya ini untuk mensubsidi orang miskin. Di sini terbalik, warung nasi tegal dipajakin, orang kaya ngemplang pajak," pungkas Mahyudin. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini