Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dirikan 14 Dapur Umum di Palu, Kemensos: Jadup Masih Dibahas

Kementerian Sosial RI melakukan upaya penanggulangan bencana di bidang perlindungan sosial secara simultan di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras dalam konferensi pers mengungkapkan penanganan korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulteng pada masa tanggap darurat ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengungsi. Sementara pada saat yang sama proses rehabilitasi di NTB juga tetap mendapatkan perhatian penuh dari Kemensos RI termasuk soal Jaminan Hidup (Jadup) korban bencana.  

"Terkait pembiayaan jaminan hidup bagi korban bencana NTB saat ini masih dalam pembahasan intensif antara Kemensos, Kementerian Keuangan, dan BNPB, " terangnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Kementerian Sosial RI, Jalan Raya Salemba 28, Jakarta Pusat, Jumat. 

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pada dasarnya penanggulangan paskabencana di NTB belum memasuki fase penyaluran bantuan jaminan hidup karena para korban saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian dan belum memasuki hunian sementara atau hunian tetap. 

"Sesuai PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Permensos Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, bantuan jaminan hidup baru dapat disalurkan ketika para korban telah tinggal di hunian sementara atau setelah kembali ke rumah masing-masing. Selain itu, secara prosedur bantuan jaminan hidup dikeluarkan setelah adanya usulan dari pemerintah daerah. Saat ini Kemensos masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal tersebut," katanya.

Sementara itu terkait penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulteng, juru Bicara Command Center Kementerian Sosial Adhy Karyono mengatakan pada masa tanggap darurat ini Kementerian Sosial telah mengaktivasi Sistem Penanggulangan Bidang Perlindungan Sosial, mengerahkan Tagana dan relawan sosial, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial, advokasi dan layanan dukungan psikososial. 

Adhy mengatakan pada saat masa tanggap darurat ini, Kementerian Sosial bekerjasama dengan Tim Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Universitas Tadulako, membuka Posko di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Klaster Pengungsian dan Perlindungan Sosial, Tim LDP dan Klaster Kesehatan. 

"Kami juga berfokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan tempat tinggal sementara dengan mendirikan posko pengungsian," katanya. 

Ia menjelaskan untuk kebutuhan makanan, hinggal Jumat (5/10) telah didirikan 14 dapur umum lapangan terdiri dari 10 Dapur Umum di Palu, dua Dapur Umum di Donggala, dan dua Dapur Umum di Sigi. 

Sebanyak 10 titik Layanan Dapur Umum di Kota Palu tersebar di Kantor Dinas Sosial Prov. Sulteng di Jalan Muh. Yamin, Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Lapangan Wali Kota Palu, Kawatuna dan Petobo di Jalan Bulu Masomba Palu, Kompleks Perumnas Bala Roa, Dinas Kesehatan Kota Palu Jl. Kartini, Kel. Siranindi Palu Barat, Universitas Muhammadiyah Kota Palu di Jalan Hang Tuah, Bandara Mutiara Sis Al Djufri, Dinas PU PERA–Bina Marga Palu. 

Dua titik dapur umum di Kabupaten Donggala berada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Donggala dan Kelurahan Labuan Bajo. Sementara dua titik dapur umum di Kabupaten Sigi ada di Lapangan Koramil 02 Biromaru dan Desa Lori. 

Seluruh dapur umum dioperasikan oleh Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang datang dari berbagai daerah yakni dari Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, dan Provinsi Sulbar, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Kaltim, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulut, Provinsi Sultra. Total Tagana yang terlibat hingga hari ini sebanyak 497 personel dan akan terus bertambah.

"Dapur Umum memproduksi 68.000 bungkus/hari dan akan terus ditingkatkan kapasitasnya sehingga dapat menjangkau lebih banyak pengungsi. Selain itu juga terdapat dapur mandiri yang dikelola oleh masyarakat dengan pasokan logistik dari Kemensos," terangnya.

Kementerian Sosial juga melaksanakan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) di sembilan titik yakni di Kelurahan Tatura Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Lapangan RRI Kota Palu, Desa Lore Saluran Kabupaten Donggala, Lapangan Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Aula Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Kelurahan Mpano Kabupaten Sigi. 

Kegiatan yang dilakukan di antaranya terapi rekreasional, community based, dan asesmen dengan pendekatan kelompok. Tim LDP juga melakukan pendataan pengungsi berdasarkan usia, jenis kelamin, kategori (kepala keluarga, ibu rumah tangga) dan kelompok rentan di RS Undata, Polda Sulteng, Lapangan Belakang Universitas Tadulako. Selanjutnya melakukan pembagian tugas pemetaan lokasi pengungsi, pendataan korban meninggal, pengolahan data dan menghimpun aduan masyarakat.

Tim LDP terdiri dari Tim LDP Kemensos, Psikolog Unhas, Tim LDP World Vision Indonesia, Psikolog Universitas Maranata Bandung, dan STKS Bandung. Jumlah anak yang dilayani hingga Kamis malam (4/10) adalah 1.393 anak dan 40 remaja. 

"Kemudian terkait dengan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan yakni anak-anak, penyandang disabilitas dan lansia, maka telah didirikan Posko Rehabilitasi Sosial terdiri dari Sekber Perlindungan Anak di Dinas Sosial Provinsi Sulteng dan Posko Rehabilitasi Sosial Kemensos Nipotowe," terangnya. 

Layanan utama di Sekber Perlindungan Anak yang dilakukan Kemensos bersama Lembaga Mitra Bidang Pelayanan Anak adalah menerima pengaduan anak terpisah dari orang tuanya dan tanpa pendamping, melakukan LDP anak dan trauma healing, dan penjangkauan laporan tentang anak terpisah dari orang tuanya dan tanpa pendamping. Posko Rehabsos Kemensos Nipotowe memberikan layanan medis kepada anak, penyandang disabilitas dan lansia bekerja sama dengan Poltekes Kemenkes Makassar.

Tim Posko Rehabsos Kemensos juga melakukan penjangkauan kepada Lansia di Posko Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi; Posko Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi; dan Posko PSBG Nipotowe Palu. 

"Penjangkauan dan pendampingan kepada Lanjut Usia meliputi assesmen kebutuhan para lanjut usia, pendampingan psikososial oleh pekerja sosial, pelayanan kesehatan oleh perawat didampingi pekerja sosial," terangnya. 

Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri menyatakan bahwa Kemensos menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi bantuan sosial korban bencana.

"Kami akan mendorong transparansi dan pendampingan terhadap distribusi bansos agar dikelola sesuai dengan prinsip good and clean governance," katanya. 

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini