Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Kemensos Gandeng Unicef, Percepat Rehabilitasi Anak Korban Gempa

Kementerian Sosial RI menggandeng organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa yang bergerak di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak UNICEF untuk mempercepat proses rehabilitasi anak-anak korban bencana gempa, likuifaksi serta tsunami di Sulawesi Tengah. 

"Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan mereka masih panjang. Maka memulihkan kondisi psikologi mereka setelah terjadinya bencana alam tentu menjadi prioritas pemerintah agar kelak tidak menjadi trauma dan mereka kembali ceria. Kami ingin memastikan bahwa anak yang terkena dampak bencana tidak menjadi lebih rentan terhadap kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran," tegas Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dalam acara Penerimaan hibah UNICEF untuk anak-anak korban pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi Sulteng, bertempat di Ruang Rapat Utama Kementerian Sosial RI, Selasa.

Ia mengatakan dalam proses rehabilitasi sosial korban bencana baik di Sulteng maupun NTB Pemerintah tidak bekerja sendiri. Dukungan dan kerja sama dengan berbagai mitra kerja terus digalang pemerintah untuk mempercepat dan memaksimalkan upaya rehabilitasi sosial anak. Salah satunya yang telah terjalin dengan UNICEF.

Bersama UNICEF, lanjutnya, Kemensos melakukan pendataan anak terpisah, melakukan penelusuran dan mengupayakan reunifikasi anak yang terpisah dari keluarganya, memberikan layanan dukungan psikososial, trauma healing, serta mengeluarkan Surat Edaran Mensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Terpisah Dampak Bencana Alam Sulteng.

Hasilnya, Kemensos dalam melakukan registrasi, penelusuran dan reunifikasi tercatat 101 anak telah teregistrasi sebagai anak hilang, anak yang terpisah, dan anak yang sebatang kara. Dari jumlah tersebut sebanyak 71 laporan masuk melalui registrasi langsung di Sekretariat Bersama dan 29 laporan yang didata melalui media sosial. 

"Alhamdulillah melalui upaya penelusuran tim Sekretariat Bersama, telah berhasil dilakukan reunifikasi pada 7 anak yang terpisah akibat bencana Sulteng," tutur Menteri yang akrab disapa AGK ini. 

Sementara itu untuk mendukung proses rehabilitasi sosial anak korban bencana Sulteng, UNICEF menyerahkan hibah bantuan perlengkapan anak kepada Kementerian Sosial untuk memastikan adanya dukungan psikososial untuk 20.000 anak serta pencegahan dan penanganan anak yang terpisah.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto menjelaskan UNICEF memberikan dukungan dalam bentuk barang untuk anak sebanyak 10.500 paket untuk kelompok usia 0--2 tahun, 3--4 tahun, 5—6 tahun, 6—13 tahun, 14--15 tahun dan 16—17 tahun. UNICEF juga akan menyerahkan bantuan dukungan laptop dan telepon gengam untuk upaya registasi, penelusuran, serta reunifikasi anak, serta memberikan peralatan dukungan psikososial untuk kegiatan di Ruang Ramah Anak atau Pondok Anak Ceria.
 
"Dengan dukungan ini Kementerian Sosial akan mendistribusikan bantuan individual terhadap anak yang rentan dari berbagai kelompok usia, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak yang diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang tersebar di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Mutong," katanya. 

Fokus intervensi, lanjutnya, bukan hanya di kamp pengungsian, tetapi juga anak yang dalam pengasuhan alternatif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sejak sebelum pengungsian. 


*Upaya Pencehagan* 
Dikatakan Dirjen sejak gempa terjadi di Sulteng, banyak lembaga dan individu yang ingin membawa anak-anak korban bencana ke berbagai panti di provinsi lain atau untuk mengadopsinya. Padahal upaya utama KEMENSOS adalah memastikan anak untuk kembali ke orang tua dan keluarganya.

"Maka sebagai upaya pencegahan, kami terus melakukan sosialisasi Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018," katanya. 

Surat edaran ini bertujuan untuk melindungi anak korban bencana agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

"Dalam surat edaran Menteri Sosial tersebut ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota dan Ketua Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di wilayah terdampak melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak ada anak yang tepisah dari orang tua atau keluarganya," terang Edi. 

Surat edaran tersebut secata tegas meminta agar Pemda bersama LKSA menjalankan pengawasan terhadap kehadiran dan kegiatan individu, organisasi, lembaga yang melakukan bantuan kemanusiaan dan memastikan tidak ada tawaran terhadap anak untuk dibawa dan atau dipindahkan ke wilayah lain dan dipisahkan dari keluarganya.

Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pihak berwenang dari bandar udara pelabuhan, terminal dan perbatasan untuk menjalankan pengawasan di titik-titik keberangkatan atau perpindahan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang keluar dari wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan daerah sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah jika tidak dengan identitas yang jelas mengenai hubungan antara anak dan orang dewasa yang membawanya. 

Selanjutnya meminta kepada gubernur, bupati, wali kota, serta forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), pesantren dan sejenisnya di berbagai wilayah di Indonesia untuk dapat menjalankan pengawasan terhadap kegiatan individu organisasi, lembaga di wilayah masing-masing. 

"Pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada anak dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan wilayah lain yang terdampak di Sulteng yang dibawa ke daerah wilayah administrasi gubernur, atau bupati/wali kota jika tidak dengan informasi yang jelas terkait hubungan antara anak dan orang dewasa atau lembaga yang membawa atau mengasuhnya di lokasi baru," jelas Dirjen. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini