Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mensos Percepat Pemulihan dan Rehabilitasi Anak Korban Gempa Lombok

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Kementerian Sosial melakukan asesmen cepat perlindungan anak atau child protection rapid assessment untuk mendapatkan gambaran utuh dan akurat mengenai kondisi yang dihadapi oleh anak-anak pascabencana gempa bumi di NTB pada 29 Juli 2018. 

"Ini merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di NTB dimana Kemensos memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial," katanya disela-sela mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke NTBdan Sumbawa, Kamis. 

Mensos menjelaskan asesmen cepat perlindungan anak dilakukan pada bulan Oktober mencakup seluruh kabupaten/kota di provinsi NTB. Kegiatan ini melibatkan Dinas Sosial, Runah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Satuan Bakti Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Organisasi Non Pemerintah di tingkat nasional dan lokal, serta sejumlah pihak lainnya. Hasil penjajakan ini diharapkan tuntas pada akhir November 2018. 

"Hasil penjajakan mengenai situasi yang dihadapi anak-anak pasca bencana di provinsi NTB akan menjadi masukan yang berharga dalam rangka penyusunan rencana pemulihan serta rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi," terangnya. 

Selain itu, lanjutnya, hasil penjajakan juga mendukung penyusunan sistem layanan dan rujukan perlindungan anak. 

"Sistem layanan dan rujukan perlindungan anak yang selama ini sudah berjalan di provinsi NTB akan diperkuat dengan hasil penjajakan serta pengalaman lapangan yang telah ada sebelumnya. Mekanisme ini diharapkan dapat menjamin perlindungan bagi anak, mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi," tutur Menteri. 

Sementara itu Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto mengatakan sejak gempa Lombok terjadi pada 29 Juli lalu, Kemensos telah melakukan tiga upaya rehabilitasi sosial anak yakni mendirikan Sekretariat Bersama Anak NTB di PSMP Paramitha Mataram, mendirikan tempat layanan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa Besar & Sumbawa Barat.

"Kami juga melakukan layanan bergerak (mobile services) yang hingga 15 Oktober 2018 telah melakukan di 122 titik lokasi dan menjangkau sebanyak 14.782 anak," tuturnya. 

One Day For Children
Di tempat terpisah Ibu Menteri Sosial Loemongga Gumiwang Kartasasmita bersapa dan berbagi keceriaan bersama anak-anak korban gempa NTB. Kegiatan yang diberi nama "One Day For Children" ini dilaksanakan di Lapangan Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara diikuti 1.200 anak-anak korban gempa NTB.

Ibu Menteri yang hadir bersama persatuan Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial mengajak anak-anak bernyanyi dan menari. Ia juga menyerahkan bingkisan untuk anak-anak, meluncurkan maskot Program Kesejahteraan Sosial Anak, menyerahkan Tabungan Sosial Anak (TASA).

"Anak-anak adalah masa depan kita, masa depan bangsa Indonesia. Setelah bencana gempa bumi lalu, kehidupan sosial anak-anak berubah. Mereka terpaksa tinggal di pengungsian, sekolah dilakukan di tenda darurat, mereka tak punya mainan dan seragam sekolah karena tertimpa bangunan saat gempa," katanya. 

Kondisi tersebut, lanjutnya, tentu menimbulkan rasa sedih sekaligus keinginan agar keadaan mereka dapat kembali seperti semula. 

"Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak mereka bermain, bergembira, dan mengembalikan semangat mereka," terang Loemongga.  

Selain menghadiri acara One Day For Children, Ibu Menteri juga mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang berada di Kota Mataram. 

Balai ini sebelumnya bernama Panti Sosial Marsudi Putra Paramitha Mataram yang khusus melayani anak berhadapan dengan hukum (ABH), juga membuka layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) untuk anak-anak korban pembuangan bayi, korban kejahatan seksual, korban kekerasan, korban penelantaran, dan korban-korban anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. 

"Kehadiran RPSA ini penting sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam perlindungan sosial terhadap anak-anak Indonesia. Di sini mereka dilindungi, dipulihkan kondisi dan hak-haknya, didampingi dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar," katanya. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini