Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Tetapkan Gempa Tsunami Palu Bencana Nasional? Luhut: Tidak Perlu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, bahwa bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, belum saatnya untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Saya turut berduka cita untuk masyarakat yang tertimpa bencana, namun kita jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Kita bergerak terus dan hal berikutnya adalah pemulihan dan pembangunan infrastruktur," ujar Menko Luhut saat diwawancarai media seusai mendapat kejutan ulang tahun ke-71 dari seluruh pegawai lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman, di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (1/10 ).

"Saya kira tidak perlu (penetapan bencana nasional), karena penanganan yang kita lakukan sekarang sudah lebih dari penetapan bencana nasional," tambahnya.

Penanganan pasca bencana oleh pemerintah, menurut Menko Luhut dinilai sudah sangat cepat dan terpadu. 

"Langkah Presiden untuk melihat langsung juga sangat bagus sekali, Basarnas dan satgas BNPB sinerginya sudah bagus, alat berat sudah datang, listrik dan air bersih sudah ada, makanan dan logistik lain sangat bagus penanganannya. Serta RS AL KRI Soedharsono dan Hercules dari TNI AU juga sudah standby disana. Overall penanganan kita sangat cepat dan terpadu, Presiden pun telah mengatakan bahwa secara terpilih kita akan menerima bantuan dari internasional. " terang dia.

AM IMF-WB

Apakah bencana alam yang terjadi di Palu dan Lombok akan mempengaruhi pelaksanaan annual meeting International Monetary Fund – World Bank (AM IMF-WB) pada Oktober mendatang? Menko Luhut menyatakan bahwa, respon pihak IMF-WB selaku penyelenggara sangat baik, dan mereka masih sangat mempercayai kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah.

"Kami juga sudah berhubungan dengan Washington dan mereka tanya kesiapan kita, dan kita bilang kita selalu siap. Kita sekaligus tunjukkan bahwa Indonesia mampu mengani keadaan paling sulit sekalipun, jadi kita tunjukkan bahwa Lombok kita tangani, Palu kita tangani dan IMF WB juga mampu kita manage dengan baik," tegas Menko Luhut. 

Menurut Menko Luhut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pun sudah mendapatkan arahan dari pemerintah untuk memperbaharui peralatan seperti radar cuaca, system peringatan dini (early warning system) dan peralatan pendukung lain demi kelancaran pelaksanaan AM IMF-WB di Bali nanti

"Kita juga harus mengingatkan masyarakat agar jangan buoy-buoy (pelampung) sebagai early warning system itu dicuri seperti yang terjadi di Aceh dan wilayah lain, karena akan fatal akibatnya dan dapat menimbulkan banyak korban jiwa, saya kira masyarakat harus mengetahui itu," tutupnya. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini