Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

BPJS Kesehatan Gagal Optimalkan Peserta Pekerja Formal



Sejumlah aktivis buruh menghadiri acara bertajuk Forum Buruh Indonesia Bicara yang diselenggarakan di Lt 3 Gedung DPP FSPMI, Kamis (21/2).

Beberapa aktivis tersebut adalah Didi Suprijadi (Ketua PB PGRI/Ketua Majelis Nasional KSPI), Sabda Pranawa Djati (Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia/Sekretaris Jenderal Jamkeswatch), Mundiah (Vice President FSPMI), Samsuri (Wakil Sekretaris PP SPEE FSPMI), Kardinal (Ketua PC SPAI FSPMI).

Selain itu, juga hadir aktivis buruh Bekasi, Muhammad Nurfahroji. Forum ini menjadi ruang bagi kaum buruh untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Termasuk menyikapi berbagai isu terkini di dunia perburuhan. "Kali ini tema yang diangkat adalah kerja layak upah layak dan hidup layak gagal diwujudkan," kata Muhammad Herveen yang bertindak melaku moderator.

Didi Suprijadi menjelaskan, masih ada guru yang bekerja belasan tahun tetapi hanya digaji 300 ribu. Ini ironis. Sebab terjadi di negara yang memiliki cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun di saat yang bersamaan, nasib guru masih terabaikan. Bahkan, lanjut Didi, janji untuk mengangkat honorer menjadi ASN juga belum bisa diwujudkan.

Samsuri menyoroti kebijakan pengupahan. Menurutnya, PP 78/2015 adalah biang keladi upah murah. Sejak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan itu diberlakukan, kenaikan upah dibatasi. Bahkan tidak ada lagi perundingan untuk menentukan upah minimum di daerah, karena besar kenaikan sudah diputuskan pemerintah pusat.

"Karena itu, buruh menuntut agar PP 78/2015 dicabut. Kami akan terus berjuang dan melawam setiap kebijakan yang menghambat kesejahteraan kaum buruh," tegasnya.

"Kalau upah minimum untuk pekerja lajang saja susah di dapat, bagaimana dengan upah buruh yang berkeluarga?" Gugat Samsuri.

Sementara itu, Sabda Pranawa Djati menyoroti masalah jaminan kesehatan. Menurutnya, BPJS Kesehatan gagal mengoptimalkan kepesertaan pekerja formal. Berbagai kebijakan yang belakangan dibuat, bahkan bertentangan dengan UU SJSN dan BPJS. Jika pekerja formal saja tidak bisa dimaksimalkan kepesertaannya, bagaimana dengan kepesertaan BPJS Kesehatan dari masyarakat umum yang lebih kompleks? Hal lain yang disoroti Sabda adalah mengenai kepastian kerja.

Menurutnya, pelanggaran outsourcing seperti sengaja dilakukan pembiaran. Justru sekarang ada kebijakan pemagangan yang rentan disalahgunakan.

"Kenaikan harga-harga yang paling banyak merasakan dampaknya adalah ibu-ibu," ujar Mundiah yang merupakan satu-satunya perempuan yang berbicara di dalam forum ini. Apalagi, kenaikan upah dalam beberapa tahun terakhir ini kenaikan upah relatif kecil. Akibatnya daya beli jatuh.

Kenaikannya upah tidak mengejar daya beli. Terakhir, Kardinal menyoroti permasalahan PHK yang banyak terjadi. Bahkan saat ini proses PHK sangat mudah. Tinggal bilang rugi, PHK bisa dilakukan. Ironisnya ketika melaporkan ke Pemerintah khususnya ke Dinas Tenaga Kerja, nyaris tanpa penyelesaian. Hal lain adalah mengenai kekebasan berserikat yang relatif berat.

Sebab bagaimana mungkin kita bisa berunding dengan maksimal, jika berserikat saja relatif sulit. Nurfahroji menambahkan, bahwa pemerintah sekarang lebih berpihak pada kapitalis. Hal ini terlihat dengan paket kebijakan ekonomi yang banyak merugikan kaum buruh, khususnya peket keempat yang kemudian melahirkan PP 78/2015.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini