Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Luhut Ajak Tujuh Pimpinan Lembaga Negara Teken MoU Perkuat Sektor Wisata

Kasus rusaknya terumbu karang yang ditabrak oleh Kapal Pesiar berbendera Panama MV Caledonian Sky pada tahun 2017 lalu menjadi trigger bagi pemerintah untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga. 

  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menandatangani Nota Kesepahaman bersama tujuh pimpinan kementerian/lembaga di Jakarta kemarin (26/3). DOK. HUMAS KEMENKO MARITIM



Untuk itu, tujuh pimpinan kementerian/lembaga negara melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman ( Memorandum of Understanding) tentang 
keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan, dan wisata bahari di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (26-3-2019). 

Hadir sebagai penandatangan MoU antara lain Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,  Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, Sekretaris Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Ukus Kuswara, Dirjen Dirjen Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno, dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Muhtadi Ganda Sutrisna. 

"Kita harapkan kunjungan wisatawan dari luar negeri bisa bertambah dengan tren meningkatnya kunjungan wisatawan dengan menggunakan kapal wisata/ cruise ship,"ujar  Menko Luhut. 

Dia mengatakan bahwa pemerintah berharap wisatawan dari luar negeri dapat masuk ke lima pelabuhan besar di Indonesia, antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan dan Benoa Bali. 

"Kita harapkan mereka singgah paling tidak di lima pelabuhan besar di Indonesia lalu melanjutkan ke tempat wisata lain tidak hanya di Bali tapi ada tujuan yang lain, misalnya ke Mandalika lalu dari Mandalika menuju ke tempat-tempat lain di sekitar itu," imbuhnya. 

Namun demikian, pemerintah tidak ingin kecolongan lagi. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait menurut Menko Luhut perlu terus diperkuat. 

Dengan adanya koordinasi antar kementerian terkait, misalnya KLHK yang berwenang menetapkan dan membuat peta wilayah konservasi dengan Kemenhub yang berwenang untuk menyusun peta navigasi, Menko Luhut berharap insiden kapal MV Caledonian Sky tidak terjadi lagi dimasa mendatang. 

"Terkait dengan keselamatan pelayaran, dengan kejadian kandasnya kapal pesiar negara asing (MV Caledonian Sky) merupakan salah satu kasus yang menyebabkan kerugian rusaknya terumbu karang di kawasan konservasi terumbu karang di Radja Ampat," urainya. 

Lebih jauh, Menko menyatakan keprihatinannya tentang rusaknya 1,8 hektar luasan terumbu karang di Radja Ampat, Papua yang ditabrak oleh kapal pesiar berbendera Panama itu. 

"Ini memerlukan waktu yang sangat panjang untuk melakukan rehabilitasinya. Oleh karena itu kita berharap tidak terjadi lagi hal seperti itu. Kita bikin peta yang bagus dan melakukan koordinasi dengan baik," tegasnya kepada hadirin. 

Menurut Menko Luhut, perlu memperkuat peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk lebih melindungi kawasan konservasi. Selain itu, lanjutnya, peraturan yang mengevaluasi kebijakan masuknya kapal wisata ke daerah konservasi perlu dibuat dalam waktu dekat ini. 

"Oleh karena itu kita hadir hari ini untuk melakukan itu," kata dia. 

Pemerintah, tambahnya, berkomitmen untuk memperkuat koordinasi serta eksekusi koordinasi, terutama di sektor keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan, dan wisata bahari. 

Terpisah, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa usai penandatangan Nota Kesepahaman tersebut Kemenko Bidang Kemaritiman dan tim teknis terkait akan segera menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar K/L di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan dan wisata bahari. 

Setelah itu, sambungnya, tim tersebut akan segera menyusun petunjuk pelaksanaan lalu mengimplementasikan MoU tersebut. 

"Perlu semacam payung kerjasama untuk memudahkan koordinasi hingga ke level bawah. Yang penting adalah menginformasikan hingga ke level bawah dari kementerian dan TNI bahwa kita punya payung kerja sama yang clear sehingga ketika ketika ada data yang perlu di share mereka tidak bingung dan nanya lagi," jelasnya. 

Tim teknis di level bawah, beber Deputi Purbaya, sudah melakukan pertemuan dengan cukup intensif.  "Saya akan kejar dalam waktu sebulan atau sebulan setengah sudah clear ke bawah," ujarnya. 

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini