Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Luhut Jabarkan Konsep Proyek Kerjasama dengan Tiongkok

  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat melayani wawancara awak media terkait kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok di Bali, Kamis (21/3). DOK. KEMENKO MARITIM






Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat pertama Komite Pengarah Bersama untuk Pembangunan Koridor Ekonomi Komprehensif Regional Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Bali pada Kamis (21/3).

Dalam rapat ini didiskusikan terkait rencana eksekusi proyek yang sudah disetujui oleh kedua negara dan proses persiapan proyek yang meliputi tahap perencanaan, pengawasan dan evaluasi.

"Dalam upaya menyejahterakan rakyat Indonesia ini, kami yakin bahwa penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan adalah dua hal mendasar yang harus kami lakukan. Sehingga kami sangat mendorong investasi yang bersifat pembangunan industri dalam skala besar, mengingat kami harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi puluhan juta generasi muda Indonesia,” kata Menko Luhut dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menegaskan bahwa pada dasarnya, kita (Pemerintah Indonesia) terus berunding terkait teknis dalam menjalin hubungan kerjasama yang disepakati nantinya.

"Kita tidak mau diatur semua. Jadi mereka harus bersedia untuk memenuhi 4 ketentuan yang telah kita buat. Pertama tadi, add value, kedua tadi masalah teknologi yang harus ramah lingkungan, ketiga transfer teknologi dan yang keempat tadi harus menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja dari Indonesia," tegas Menko Luhut kepada para awak media saat ditemui setelah acara.

Salah satu contoh yang baik dan sudah terbukti adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi. Kegiatan industri ini telah menyediakan lapangan pekerjaan hingga mendekati 40.000 orang, dan akan menjadi 100.000 orang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di samping itu, industri ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik di daerah mau pun secara nasional.

"Pengalaman IMIP di Morowali adalah sebuah contoh yang ingin kami replikasi di berbagai tempat di Indonesia, di mana entitas bisnis bekerja sama dengan entitas bisnis (B to B) dan Pemerintah memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang diperlukan,” tutur Menko Luhut.

Ia menambahkan berdasarkan konsep inilah proposal kerja sama Indonesia – Tiongkok dapat disampaikan, dengan harapan akan menjadi model yang lebih sehat, berkelanjutan, dan tidak menjadi beban bagi kedua Pemerintah.

Menko Luhut mengaku senang menerima laporan bahwa entitas bisnis Tiongkok, antara lain Ningbo Port dan Power China, dengan didampingi oleh NDRC dan MOFCOM Provinsi Zhejiang telah berkunjung ke Sumatera Utara dan Kalimantan Utara, serta telah bertemu dengan Pelindo I dan beberapa pelaku bisnis yang lain.

Kunjungan ini merupakan model pendekatan B to B with Government Facilitation yang dapat menjadi contoh untuk dilaksanakan pada berbagai proyek.  Menko Luhut telah mendengar bahwa pihak Tiongkok sudah menyiapkan rancangan Framework Agreement untuk bekerjasama di Kuala Tanjung, untuk tahap pertama.

Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua. Kemudian, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan, dan Kura-kura Island di Bali.

"Harapan kami, pihak Tiongkok dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya, dan di lokasi-lokasi lain yang sudah kami siapkan, termasuk rencana proyek di luar 4 koridor yang sudah dirintis oleh para pelaku bisnis dari ke dua pihak, termasuk kerjasama dalam bidang Palm Replanting for Poverty Reduction dengan melibatkan China Development Bank (CDB),” lanjut Menko Luhut.

Topik ini juga dimasukkan dalam kerangka kerja sama besar Indonesia – Tiongkok untuk memudahkan koordinasi, sekaligus membuktikan bahwa kerja sama ini bermanfaat bagi petani kecil Indonesia.

Selain keempat koridor pengembangan ekonomi komprehensif yang telah disepakati tadi, ada pula proyek-proyek kerjasama lain Indonesia-Tiongkok, seperti Pembangkit Listrik Ukuran Menengah dibeberapa lokasi di Jawa, Minemouth di Kalimantan Tengah, Zona Ekonomi Khusus Indonesia-Tiongkok di Jonggol, Jawa Barat, Kawasan Industri Terintergrasi di Ketapang, Penanaman kembali kelapa sawit guna kurangi kemiskinan, dan Kawasan Industrial Terintegrasi Meikarta Indonesia-Tiongkok. 

Menko Luhut berharap agar kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Pertama Komite Pengarah Bersama ini dapat difinalisasi menjadi kerjasama yang kokoh yang akan diterapkan dalam waktu dekat.

Ia menambahkan bahwa kesepakatan kerjasama ini yang merupakan target capaian ini perlu diupayakan agar perhatian publik selama 2 tahun ini dapat dijawab secara positif, ujarnya. Proyek yang sedang dikerjakan ini jelas, tidak semua murni kepada Tiongkok.

Menko Luhut menyampaikan bahwa misalnya tadi mereka (Tiongkok) selain menawarkan replanting program untuk palm oil, namun ada juga kerja sama antar Tsinghua University dengan ITB dan juga dengan Kura-kura Island. Dalam kesempatan yang baik ini, Menko Luhut mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin.

"Tadi, mereka ini semua pada setuju, baik itu kerja sama mengenai human capital. Mereka sangat setuju dan teknologi mereka memang sudah cukup bagus," tutup Menko Luhut.  

Pertemuan ini selain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, juga dihadiri pula oleh Wakil Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Republik Rakyat Tiongkok, Duta Besar China untuk Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Beijing, Direktur Utama Kerjasama Global Departemen Asia Pasific, Perwakilan Kementerian/Lembaga Terkait, serta Gubernur Kalimantan Utara. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini