Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

45 Pendamping Sosial Diterjunkan ke Komunitas Adat Terpencil

Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI memberikan pendampingan kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk untuk mempercepat pemberdayaan KAT di suatu wilayah.

DOK. HUMAS Kementerian Sosial   
  • Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita usai melepas 45 Pendamping KAT tahun 2019 ke Lokasi Penempatan, bertempat di Lobi Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

“Tahun ini kami memberangkatkan 45 Pendamping KAT untuk mengawal proses pendampingan dan pemberdayaan sosial terhadap KAT. Mereka adalah relawan terampil dan terdidik yang resmi ditugaskan oleh Kementerian Sosial ke berbagai pelosok wilayah KAT,” tutur Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita usai melepas 45 Pendamping KAT tahun 2019 ke Lokasi Penempatan, bertempat di Lobi Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa.

Mensos mengatakan pendampingan adalah esensi dasar dalam pemberdayaan KAT. Mereka sebagai relawan terampil dan terdidik diharapkan dapat mendorong warga menyadari potensi dan sumber yang ada pada diri dan lingkungan.

“Mereka akan mendampingi warga KAT dalam memecahkan masalah, memperkuat dukungan, membedayakan potensi dan sumber dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar,” terangnya.

Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan KAT juga merupakan bentuk pelaksanaan Nawacita sebagai dasar pelaksanaan pembangunan nasional saat ini.

Kepada para Pendamping Sosial KAT, Mensos berpesana tiga hal. Pertama, jaga sikap, perilaku, dan tindakan.

“Lakukan tugas pendampingan sebagai relawan kemanusiaan yang berintegritas dan bertanggungjawab,” kata Mensos.

Kedua, lanjutnya, Pendamping Sosial KAT adalah mitra pemerintah dan menjadi bagian penting dari Kementerian Sosial.

“Untuk itu saya berpesan jaga marwah Kementerian Sosial dengan menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas yang diembankan kepada saudara,” katanya.

Terakhir, Pendamping Sosial KAT harus terus menjaga semangat tetap berkobar dalam diri, semangat untuk mengabdi kepada bangsa dan Negara.

“Dan jaga kesehatan kalian selama bertugas karena medan juang penuh tantangan. Selamat bertugas….,” tutur Menteri.

Untuk diketahui sebanyak 45 Pendamping Sosial KAT telah mengikuti Diklat di bidang Kedisiplinan dan Wawasan Nusantara, Pengetahuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Keterampilan Pendampingan Sosial KAT dan Keterampilan Bidang Pertanian Terpadu.

Proses seleksi dilaksanakan secara terbuka dan diumumkan melalui Kantor Dinas Sosial Provinsi dan Balai Besaar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di 4 wilayah, meliputi BBPPKS Padang, BBPPKS Banjarmasin, BBPPKS Makassar, dan BBPPKS Jayapura.

Total berkas lamaran yang diterima panitia dan telah diverifikasi sebanyak 454 berkas. Selanjutnya mereka harus menjalani tes administratif, Tes Kompetensi Dasar (TKD), Tes Wawancara, hingga kemudian terpilih 45 nama peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir dan layak untuk menjadi Pendamping Sosial KAT.

Peserta yang dinyatakan lulus tersebut telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedisiplinan, Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Bimbingan Teknis Pendampingan Sosial, dan Pelatihan Keterampilan Teknis Pada Tanggal 26 Maret sampai dengan 14 April 2019 di Lembang Bandung.

Selanjutnya mereka diberangkatkan ke berbagai lokasi KAT yakni Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Merangin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Donggala, Kabupaten Polewalsi Mandar, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Belu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Aru, Kabupaten Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Asmat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini