Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Sudahi Polemik dan Terima Putusan MK, Ketua PB SEMMI: PR Bangsa Kita Masih Banyak

Ketua Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Akmal Rusli meminta semua pihak menerima apapun keputusan hakim Mahkamah Konstitusi. Pesta demokrasi usai, konflik Pilpres diharapkan juga bisa segera disudahi.

  • Akmal Rusli (sebelah kanan, baju batik, red) Ketua Bidang Politik dan Hubungan Internasional PB SEMM saat mengikuti aksi kawal putisan MK di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Menurut Ketua yang membidangi urusan Politik dan Hubungan Internasional organisasi mahasiswa di bawah ormas Sarekat Islam ini berharap pendukung kedua kubu baik 01 maupun 02 tidak lagi membuang-buang energi pada perdebatan dalam konteks Pilpres, antara lain menyoal materi sengketa.

Sebab keputusan MK adalah final dan mengikat. Yang perlu dipikirkan setelah hajatan demokrasi ini solusi dan konstribusi nyata untuk pembangunan bangsa. Antara lain mendukung sekaligus mengawal kinerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Akmal yang ikut serta menghadiri aksi kawal putusan MK dalam rangka menuntut keadilan di Bundaran Patung Kuda Kamis (27/6) itu meminta masyarakat realistis dan berpikir rasional. Menurutnya, pekerjaan rumah (PR) atau masalah bangsa yang harus segera diselesaikan masih banyak.

"Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi Semata mata tidak berkutat pada materi sengketa tetapi harus mempertimbangkan situasi politik secara nasional," kata Akmal dalam keterangan tertulisnya kepada Bagus.co Kamis (27/6).

Jika dibiarkan larut dalam konflik Pilpres, ia khawatir potensi krisis mukti dimensi seperti tahun 1998 bisa kembali terulang.

"Sejumlah permasalahan yang di hadapi bangsa ini merupakan satu kondisi objektif yang berpotensi menimbulkan krisis multi dimensi akan mengulangi peristiwa sebelum 1998," jelasnya

Ia berharap keputusan yang diambil sembilan hakim MK dapat semakin menguatkan persatuan dan kedaulatan rakyat. Bukan justru sebaliknya.

"Harapan kita hakim bisa mengambil keputusan dengan mengunakan pikiran jernih, hati yang bersih sehingga keputusan yang di ambil oleh mahkamah konstitusi justru akan semakin menguatkan persatuaan dan kedaulatan rakyat," pungkasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini