Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Ini Kepala Daerah yang Membayar Kritik, Ketika yang Lain "Omdo"

Sejumlah buah pikiran mengemuka dalam Urun Rembug Tokoh Pers Tentang Masalah Bangsa. Antara lain perlunya seluruh Gubernur dan Bupati di-Ali Sadikin-kan.

  • Panitia Penyelenggara Piala Presiden Kompetisi Nasional Media. Dari kiri; Direktur Komunikasi Piala Presiden Usman Kansong, Ketua Panitia Margiono dan Koordinator Acara Agus Sudibyo saat konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta kemarin (16/7).

Pernyataan itu keluar dari tokoh pers Bambang Harymurti dalam clossing statement-nya. Komisioner Tempo Media Group itu mencontohkan sosok Ali Sadikin, sebagai pemimpin yang tidak anti kritik. Bahkan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 itu membiayai pengkritiknya.

"Walaupun pers itu banyak yang dibantu, bahkan kompleks wartawan pun dibantu oleh Ali Sadikin. Tapi beliau itu justru paling marah kalau pers-nya itu nggak "ngeritik"," kata Bambang, dalam salah satu rangkaian acara Piala Presiden Kompetisi Nasional Media di Hotel Aryaduta, Jakarta, kemarin.

"Karena dia bilang, 'tugas kamu itu ngeritik saya, supaya saya tahu kekurangannya dimana, kalau nggak ngeritik ngapain saya bantu,' katanya," lanjut Bambang menirukan komentar Ali Sadikin.

Menurut Bambang, pernyataan Ali Sadikin itu bukan isapan jempol belaka, tapi memang faktanya demikian. Tidak hanya kritik pers, kritik dalam bentuk gugatan hukum pun dianggap sebagai masukan yang baik. Ali Sadikin diketahui turut membiayai Lembaga Bantuan Hukum (LBH), meskipun kemudian LBH tersebut menggugatnya.

Praktis, kata Bambang hampir 100 persen LBH ketika itu hidupnya dari bantuan Ali Sadikin. Padahal, selama Ali Sadikin jadi Gubernur, rakyat yang menggugatnya mencapai 600-an kasus. Dan 200-an kasus rakyatnya menang. Gubernurnya dikalahkan. Tapi buat Ali Sadikin, itu memang fungsinya LBH.

"Saya pernah tanya pada Ali Sadikin, kok bisa ya membantu yang menggugat dia, yang mengkritik dia. 'Emang menurut saya itu sistem manajemen yang bagus, kita jadi dapat informasi yang betul. Kekurangan-kekurangan kita apa, sehingga kita bisa tangani, itu kan murah, nggak usah saya gaji konsultan atau apa-apa' kata dia," terang Bambang menirukan Ali Sadikin.

Bertolak belakang dengan saat ini. Dimana media khususnya di daerah menggantungkan hidupnya dari dana Pemda, baik dari iklan maupun advertorial. Namun kebanyakan Kepala Daerah hanya mau bekerja sama dengan media yang memuji-mujinya.

Walhasil, seolah-olah pers menjadi aparatnya Humas atau Public Relation (PR) nya pemerintah. Kondisi itu, tutur Bambang, mencemari kemampuan pers dalam menjalankan tugas utamanya; pengawasan dan melakukan kritik sosial.

"Karena mereka takut kehilangan iklan dari Pemda, bisa mati dia sebagai bisnis," tandas Bambang.

"Bagaimana menentukan pers independen dan memenuhi syarat untuk dibantu, bisa tanya ke dewan pers. Ini Pers yang kredibel atau tidak. Pasti Dewan Pers akan turun ke daerah-daerah, dia list dia cek, oke ini independen. Paling nggak tahun ini, siapa tahu tahun depan berubah lagi. Jadi untuk anggaran tahun ini silahkan dibantu," usulnya.

Urun rembug tokoh pers ini dibagi dalam tiga sesi. Dalam sesi pertama yang membahas Persatuan dan Kerukunan Bangsa, dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Rajawali TV (RTV) Yulia Supadmo dengan pembicara Henri Subiakto, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Bagir Manan, mantan Ketua Dewan Pers Rikard Bangun, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas dan tokoh pers Usman Kansong.

Di sesi kedua, menghadirkan pembicara mantan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Direktur Pemberitaan Harian Bisnis Indonesia Arif Budisusilo dan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari. Sesi ini membahas Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Berkesejahteraan Sosial.

Selain itu, turut juga hadir Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Direktur ATVI Eduar Depari, Rektor Universitas Multimedia Ninok Leksono, di sesi ketiga yang membahas Pendidikan dan Pengembangan SDM di Era 4.0. Sesi ini dimoderatori oleh Pemred IDN Times Uni Lubis.

Di sesi terakhir, yang mengurai topik Pengembangan Industri Berbasis Pemanfaatan Teknologi Digital menghadirkan narasumber Pemred Tirto.id Sapto Anggoro, Tokoh Pers Atmakusumah.

Turut hadir tokoh pers lain Suryopratomo (MetroTV) Ketua PWI Pusat Atal Depari, Wakil Pemred Harian Kompas Tri Agung Tristanto, M Rafiq, Wakil Pemred TV One Toto Suryanto, Primus Dorimulu Pemred Suara Pembaruan, Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat, Yuliandre Darwis (Ketua KPI Pusat) dan sejumlah tokoh pers lainnya.

Mengenai Piala Presiden Kompetisi Nasional Media, Ketua Panitia Margiono mengatakan ajang ini adalah apresiasi dari Presiden untuk karya jurnalis, penulis dan wartawan. Sama halnya dengan Piala Presiden di ajang sepak bola maupun ajang lainnya.

Meskipun Piala dari Presiden, Margiono mengatakan penentuan juara di perlombaan ini tidak ada intervensi dari Presiden atau Pemerintah. Ia memastikan independensi tim juri yang ditunjuk oleh panitia.

"Seperti Piala Presiden di sepak bola, itu adalah apresiasi kualitas terbaik di sepak bola. Yang menang kan nggak yang senang sama pemerintah atau bukan. Tetap profesionalisme," kata Ketua Panitia Penyelenggara Piala Presiden Kompetisi Nasional Media Margiono, kemarin.

Direktur Komunikasi Piala Presiden Usman Kansong mengatakan tujuan dari Piala Presiden Kompetisi Nasional Media ini adalah untuk menyerap masukan kepada Pemerintah untuk mempercepat kemajuan Indonesia.

"Kita menginginkan karya jurnalistik yang kritis tapi memberikan solusi. Bukan cuma kritik tapi destruktif. Juga bukan puja-puji," kata Usman Kansong.

"Nanti yang menang bukan cuma puja-puji. Bukan juga karya yang kritis tapi nyinyir," lanjutnya.

Kompetisi Piala Presiden Kompetisi Nasional Media kata Koordinator Acara Agus Sudibyo adalah yang pertama kali dilakukan. "Kompetisi ini insyaAllah akan kita lakukan setiap tahun," katanya.

"Kompetisi ini dibagi menjadi beberapa kategori seperti media cetak atau siber, televisi, radio, ataupun media sosial seperti Youtube. Bentuknya bisa berita, feature, indepth reporting atau dokumenter, artikel opini, ataupun tajuk rencana," kata Koordinator Acara, Agus Sudibyo.

Tak hanya untuk wartawan, lomba ini juga bisa diikuti oleh masyarakat umum atau penulis berupa artikel opini yang tayang di media. Atau, karya audio visual yang disebarkan melalui media sosial. Untuk kategori ini bisa diikuti oleh youtuber atau penggiat medsos.

Sementara soal tema besarnya meliputi; Pertama, Persatuan dan Kerukunan Bangsa. Kedua, Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Berkesejahteraan Sosial. Ketiga, Pendidikan dan Pengembangan SDM di Era 4.0. Keempat, Pengembangan Industri Berbasis Pemanfaatan Teknologi Digital.

"Kita juga bikin secara spesifik media nusantara untuk media daerah, kategori platform 1 sampai 4. Jadi ada 8 untuk format berita," jelas Agus.

Pendaftaran untuk mengikuti kompetisi ini dibuka sejak Senin (15/7) sampai pertengahan Oktober mendatang. Khusus untuk artikel atau opini panitia juga menerima karya yang terbit di media sejak Januari tahun ini.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini