Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

4 Organisasi Petani Sawit Dukung PSR, Bantuan Diusul Naik Jadi Rp45 Juta/Hektar

Empat organisasi petani kelapa sawit mendukung program peningkatan produktivitas melalui peremajaan sawit rakyat (PSR). Empat organisasi tersebut yaitu Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEK-PIR), dan Asosiasi Sawit Masa Depanku (SAMADE).


  • Empat organisasi: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEK-PIR), dan Asosiasi Sawit Masa Depanku (SAMADE) memberikan dukungan  pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). 

Dukungan ini disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Seriuskah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)? Dengan topik “Peremajaan sawit rakyat sebagai solusi peningkatan produktivitas nasional, yang di inisiasi oleh Media Perkebunan di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, program peremajaan sawit rakyat menjadi program prioritas pemerintah untuk sawit nasional untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. 

Dukungan pemerintah tersebut direalisasikan melalui dukungan pendanaan yang dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
Dukungan dana bagi PSR ini sebesar Rp 25 juta rupiah per hektar dengan Batasan empat hektar per petani.

Sebagaimana diketahui, pungutan ini telah dihentikan oleh Kementerian Perekonomian pada per tengahan Desember 2018 lalu hingga saat ini.

Dalam acara yang dirintis Media Perkebunan ini, keempat organisasi ini juga mengukuhkan Persatuan Organisasi Petani Kelapa Sawit (POPSI). Pengukuhan ini dilakukan melalui deklarasi bersama.

Ketua Umum ASPEK-PIR, Setioyono mengatakan organisasi petani harus bersatu untuk memiliki pandangan dan sikap yang sama menyuarakan kepentingan petani kelapa sawit Indonesia.

“Dana sawit ini harus memberikan manfaat bagi petani kelapa sawit dengan cara mendukung penuh pendanaannya untuk peremajaan sawit,” tegas Setiyono, yang juga merupakan petani sawit PIR TRANS di Riau ini.

Lebih lanjut, Setiyono meminta agar dukungan pendanaan bagi petani tidak dibatasi dengan luasan 4 hektar melainkan dibawah 25 hektar. Hal ini sesuai dengan UU Perkebunan.

Tidak hanya itu, pihaknya meminta agar dukungan dana sebesar Rp 25 juta rupiah per hetar tersebut harus ditinjau kembali. Seharusnya bisa mencapai Rp 45 juta per hektar. Sebagaimana harapan dari ratusan ribu petani PIR di Indonesia.

Anggota POPSI lainnya melalui Ketua Umum APKASINDO, Alvian Arrahman mendukung inisiatif peningkatan produktivitas melalui program PSR.

“Atas dasar itulah kita meminta agar program ini perlu didukung dengan prosedur yang lebih mudah bagi petani dan meminta agar syaratnya cukuo satu atau dua syarat saja,” kata Alvian.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Kementerian Pertanian telah menetapkan delapan syarat bagi petani penerima program PSR. Namun syarat-syarat ini masih terlalu berat untuk dipenuhi petani khususnya terkait dengan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Sebab, menurut Alvian penerbitan STDB adalah tugas Kabupaten Kota, namun pemerintah daerah tidak memiliki dana untukmendata petani plasma dan petani swadaya.

Hal sendada diungkapkan perwakilan dari Asosiasi SAMADE Pahala Sibuea yang sesuai dengan janji Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2018 dalam acara IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) pada 29 Oktober 2018 di Bali bahwa petani sawit jangan dipersulit, satu syarat cukup, jelas Alvian.

Tugas Berat POPSI

Melihat rumitnya program PSR ini, Alvian berpendapat ini merupakan tugas berat POPSI, khususnya dalam melakukan pendampingan petani, revitalisasi kelembagaan dan penyiapan syarat-syarat untuk peremajaan sawit.

Atas dasar itulah POPSI meminta untuk bersinergi dengan para pihak khususnya Pemerintah Daerah, perusahaan perkebunan dan BPDP-KS serta Direktorat Jendral Perkebunan, Kemneterian Pertanian.

Melihat hal tersebut, Sekjen SPKS Mansuetus Darto, mendesak pemerintah, perusahaan swasta dan industri biodiesel untuk bergotong royong membantu petani kelapa sawit dimanapun mereka berada.

“Jangan biarkan petani bergerak sendiri tanpa pendampingan,” tegas Darto.

Tidak hanya itu, Darto pun meminta agar program PSR ini jangan hanya fokus pada mengganti tanamannya saja. “Sebab masih ada hal-hal lain yang dibutuhkan petani seperti model insentif bagi petani untuk menambah pendapatan petani dari harga tandan buah segar (TBS) yang terus anjlok dan program ketahanan pangan petani sawit,” pungkas Darto. 

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini