Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Kantor Wapres: Minim Informasi Adalah Penyebab Terjadinya Stunting

Pemerintah menyiapkan rencana bersama pelaksanaan kampanye perubahan perilaku untuk mendukung percepatan pencegahan stunting. Langkah Ini ditempuh agar mengefektifkan penyelenggaraan kampanye, sehingga bisa mendongkrak kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang stunting dan mendorong perubahan perilaku masyarakat.

  • Penandatanganan komitmen oleh 72 kepala daerah kabupaten/kota prioritas nasional untuk percepatakan pencegahan stunting, Juli lalu. (Foto: Sekretariat Wakil Presiden)

"Rencana bersama ini disusun dengan menyelaraskan kegiatan yang dikelola Kemenkes dan Kominfo, sehingga kampanye bisa maksimal, mendukung percepatan pencegahan stunting. Dua lembaga ini adalah koordinator penyelenggaraan Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Program Percepatan Pencegahan Stunting," ungkap Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Kantor Wakil Presiden RI, Bambang Widianto di sela-sela Workshop Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku di Hotel Morrisey, Jakarta, Kamis (1/8).

Penyelarasan yang dilakukan menjadi dasar pelaksanaan aksi komunikasi yang konvergen hingga tingkat desa, dimana ada konsistensi pesan, saluran, materi kampanye, bahkan indikator pemantuan kegiatan dan evaluasi. Konsistensi ini akan membuat penyebaran pesan jadi lebih efektif, sehingga diharapkan mempercepat penciptaan pemahaman tentang stunting dan mendukung perubahan perilaku masyarakat.

Bambang mengatakan, stunting atau kerdil pada anak sebagai akibat kekurangan gizi kronis tidak hanya dialami keluarga miskin, namun juga mereka yang berstatus keluarga mampu atau berada. Stunting, kata dia, tidak hanya menganggu pertumbuhan fisik, namun juga terganggunya perkembangan otak.

Berdasarkan Global Nutrition Report 2018, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami beban gizi ganda. Namun demikian, dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 37,2 persen di 2013 menjadi 30,8 persen di 2018.

Salah satu penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia, lanjut Bambang, adalah kurangnya informasi pada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan asupan gizi dan kebersihan diri pada ibu hamil dan anak dibawah usia dua tahun.

 "Masyarakat kerap memandang sepele soal pemberian makan untuk anak, juga kebersihan diri, termasuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), atau efek dari buang air besar (BAB) sembarangan karena enggan menggunakan jamban. Padahal faktor-faktor tersebut sangat berkaitan erat dengan stunting," tuturnya.

Kasubdit Komunikasi Informasi dan Edukasi, Kementerian Kesehatan, Herawati Hana mengatakan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) menjadi kunci dalam upaya perubahan perilaku untuk pencegahan stunting di Indonesia. Kementerian Kesehatan akan memaksimalkan peran tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk mengkomunikasikan pesan-pesan mendukung perubahan perilaku di seluruh pelosok Indonesia.

"Ada 6 perilaku utama pencegah stunting yang menjadi fokus pesan kampanye, yaitu ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD), termasuk rutin mengikuti kelas ibu hamil; Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA); mengunjungi posyandu sebulan sekali untuk memantau tumbuh kembang anak, penggunaan jamban sehat, dan cuci tangan pakai sabun (CTPS)," paparnya.

Sementara itu, Direktur Informasi dan Komunikasi PMK, Kementerian Komunikasi dan Informatika Wiryanta mengatakan sebagai koordinator kampanye nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan kampanye menggunakan berbagai media, TV, Radio, media cetak, online, medsos sampai pertunjukan rakyat dan forum. Berbagai aksi komunikasi tersebut mayoritas menyasar perempuan usia remaja, ibu hamin dan ibu dengan anak usia di bawah dua tahun. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini