Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Menteri Sofyan Bantah Kaltim Sebagai Ibu Kota Baru

Benarkah Kalimantan Timur sudah diputuskan sebagai ibu kota baru, pengganti Jakarta? Ternyata belum.

  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. Foto: Kementerian ATR/BPN

JAKARTA -- Ramai diberitakan di berbagai media kemarin, lantaran Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil spontan menjawab: iya. Ketika ditebak wartawan apakah Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi ibu kota baru.

Saat dikonfirmasi langsung ke Menteri Sofyan atas jawabannya itu, ia membantahnya. Menurut mantan Menko Perekonomian ini ada komentar yang terpotong saat dikutip wartawan.

"Salah satu (Kaltim). Tunggu saja Presiden memutuskan. Saya ndak tahu berapa hal masih dikerjakan oleh Bappenas. Nanti kalau sudah sampai waktunya, Presiden akan umumkan," terang Sofyan saat dikontak tadi malam.

"Salah satu alternatifnya ya itu (Kaltim), tapi Kalimantan sudah jelas. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang sedang dilakukan intensive study. Sabar lah, kan orang sabar disayang Tuhan... he-he-he," kelakarnya.

Ia kemudian menceritakan kronologis saat menjawab tebakan wartawan dengan kata iya, ketika ditebak Kaltim sebagai ibu kota.

"Aduuuh... Itu diskusinya sambil jalan tadi, barangkali a-ha-ha-ha ada yang mau memasukkan pendapatnya dia ke dalam suara ini. Saya bilang "salah satu", kemudian salah satu dibuang... He-he-he," terang Sofyan.

Seperti diketahui, kawaban "iya" yang sempat bikin heboh itu diperoleh wartawan dari Sofyan usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, kemarin.

“Iya Kaltim benar,” ujar Sofyan, lalu dikutip wartawan. Jawaban itu langsung membuat heboh dan Kalimantan Timur jadi trending topic di Twitter kemarin.

Namun, Sofyan tak memberitahukan di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. “Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” sambungnya.

Sofyan memastikan, tanah di lokasi calon ibu kota baru itu sudah dikunci pemerintah. Itu dilakukan untuk menghindari para spekulan menjual tanah dengan harga gila-gilaan.

Setidaknya, kata Sofyan dibutuhkan lahan seluas 3.000 hektare untuk pembangunan ibu kota baru tahap awal. Di lahan itu, infrastruktur awal yang akan dibangun adalah kantor presiden, kantor kementerian, dan kantor anggota legislatif. Baru selanjutnya kebutuhan lahan diperluas menjadi 200.000 hingga 300.000 hektare.

“Bisa dibangun jadi taman kota. Orang bisa hidup sehat, udara bersih. Kota ini nantinya bisa berkembang jadi kota yang baik untuk kehidupan,” tandas Menteri ATR/BPN itu.

Namun ketika dikonfirmasi Presiden Jokowi, ternyata jawaban iya itu belum mutlak benar. Jokowi masih enggan menjawab secara lugas ketika ditanya soal dimana persisnya letak ibu kota baru. Bahkan ketika disodorkan dua pilihan: Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah? "Akan kami umumkan pada waktunya," kilah Jokowi di Istana Bogor, kemarin.

Jokowi beralasan masih menunggu dua kajian yang lebih mendalam dari anak buahnya. Ia tak menyebut kajian apa saja yang dimaksud. Namun Jokowi tidak membantah maupun membenarkan ketika dikonfirmasi wartawan terkait bocoran nama daerah ibu kota baru dari Menteri Sofyan.

"Masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kilah Jokowi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga bilang demikian. Terkait bocoran dari Sofyan yang berkembang di berbagai media, ia juga tidak membantahnya. Namun tidak pula membenarkan.

“Ya itu mungkin pintar-pintarnya wartawan saja (bocoran dari Sofyan, red). Tapi, resminya tunggu pengumuman dari presiden,” ujar Bambang di Gambir, Jakarta Pusat kemarin.

Akan tetapi, Bambang memberi "clue" bahwa ibu kota baru nantinya tidak terletak di Samarinda maupun Balikpapan, sebagaimana banyak dispekulasikan setelah mencuatnya Kaltim sebagai ibu kota baru.

Menurut Bambang, calon ibu kota baru itu akan dibangun di wilayah kosong, belum tersentuh pembangunan. “Jadi lokasinya bukan di Samarinda dan Balikpapan. Itu kan kota yang sudah berjalan,” tuturnya.

Menyikapi kabar telah diputuskannya Kaltim sebagai ibu kota baru, anggota DPR merasa dilangkahi oleh pihak eksekutif. Menurut anggota Fraksi Gerindra Bambang Haryo, pihaknya belum diajak bicara.

Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan kajian-kajian teknis dan anggarannya terlebih dahulu kepada DPR. Jika tidak, DPR bisa menggunakan hak interpelasinya.

"Saya pikir kita bisa lakukan (interpelasi) seperti itu, kalau terpaksa. Kalau presiden melanggar daripada UU bisa di-impeach itu, bisa kena itu," tegasnya.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga mengaku terkejut setelah mendapat kabar Kaltim yang diputuskan pemerintah sebagai ibu kota baru. Dia tampak kurang yakin, sampai mempertanyakan hal itu di akun sosial medianya.

“Jokowi Sudah Putuskan,Ibu Kota Baru Di KalTim”. Benarkah? Pdhl UU no 29/2007 ttg Jakarta sbg Ibukota NKRI,masih berlaku. Saat pidato 16/8,presiden Jokowi baru minta izin ke DPR&Rakyat, dan sampai skrg belum ada izin;belum ada UU ttg Ibukota yg baru itu," cuit politisi PKS tersebut.

Selain izin DPR, sejauh ini anggaran pemindahan ibu kota juga belum tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPD-DPR (16/8) lalu baru minta izin untuk memindahkan ibu kota. Ketika itu, Jokowi mengatakan pindahnya ke Kalimantan.

"Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Presiden Jokowi, Jumat (16/8) lalu.

Lagipula pembiayaan untuk pembangunan ibu kota baru itu kabarnya tidak hanya mengandalkan APBN. Akan tetapi berasal investasi dari pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anggaran lainnya juga diwacanakan bersumber dari ''tukar guling'' aset negara yang ada di DKI Jakarta dengan nilai valuasi mencapai Rp150 triliun.

Total dana yang dibutuhkan untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota baru itu, ungkap Jokowi dalam pertemuan dengan pemimpin media massa (14/8) lalu mencapai sekitar Rp466 triliun. Apakah benar ibu kota pindah di Kaltim? Kita tunggu saja.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini