Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Serukan Referendum, Bekasi Ingin Pisah dari Jawa Barat: Bexit, Bekasi Exit!

Desakan agar Bekasi lepas dari Jawa Barat (Jabar) dan bergabung dengan DKI Jakarta kian meluas dan masif. Seruannya mirip Brexit, saat Inggris ingin keluar dari Uni Eropa. Dalam perkara ini warganet menyebut Bexit, alias Bekasi Exit.

  • Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat. Foto: Twitter @NawacitaP

Wacana agar Bekasi lepas dari Jabar ini mula-mula dikumandangkan langsung oleh orang nomor satu kota tersebut: Rahmat Effendi, sehari sebelum upacara HUT RI ke 74, Jumat (16/8) lalu.

Pepen, sapaan akrab Sang Walikota, mengatakan gagasan itu muncul setelah Bupati Bogor Ade Yasin dan Wali Kota Bogor Bima Arya menyuarakan pembentukan Provinsi Bogor Raya atau Provinsi Pakuan Bhagasasi.

Mereka kemudian mengajak 10 kota dan kabupaten untuk bergabung, yakni Kabupaten Bogor, Bogor Barat, Bogor Timur, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur dan Depok. Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi juga turut digoda.

Namun Bekasi ogah. Mereka lebih memilih bergabung dengan DKI Jakarta. Pepen mengaku lebih senang jika Bekasi menjadi Jakarta Tenggara.

"Mungkin Bekasi itu lebih identik dengan Jakarta, karena secara kultur, budaya yang Betawi," kata Pepen.

Apalagi jika menilik Polres Metro Bekasi Kota yang sampai saat ini di bawah naungan Polda Metro Jaya. Begitupun dengan Komando Distrik Militer 0507 Bekasi di bawah naungan Kodam Jaya/Jayakarta. "Hanya administrasi pemerintahan ke Jawa Barat," tandasnya.

Ia bahkan sesumbar mengatakan, jika dilakukan referendum, 70 hingga 80 persen warga Bekasi setuju dengan idenya itu. "Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen lah, karena DKI kan punya support yang luar biasa," lanjut Pepen, kemarin.

Kendati demikian ia menolak jika keinginannya tersebut, tergoda oleh potensi kucuran dana yang melimpah di DKI. Gagasannya itu lebih karena faktor sejarah dan kultur Bekasi yang dianggap lebih dekat dengan Jakarta.

"Pakuan kan Bogor, kawasan Bogor lah, Sukabumi lah. Kalau Bhagasasi kan tahun 450-an sudah ada raja Purnawarman, dari Kerajaan Tarumanagara," jelasnya.

"Bukan persoalan dana. Awalnya dipancing. Nah katanya ada DKI Jakarta Tenggara, what ever lah. Pada prinsipnya, sepanjang semua adalah kepada kepentingan dan percepatan pembangunan, kenapa tidak?," Lanjut Pepen.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menilai gagasan itu cukup strategis dan memenuhi syarat. Selain faktor sejarah dan budaya, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang telah menjadi ikatan emosional yang kuat antara Bekasi dan Jakarta selama ini.

"Semua akan berpulang kepada aspirasi atau jawaban warga Kota Bekasi itu sendiri," kata Ariyanto, Minggu (18/8).

Lalu apa kata Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil?

Dia mengaku keberatan. Menurut Kang Emil, panggilan karibnya, wacana itu kurang relevan. Hal sama juga berlaku terhadap gagasan pembentukan provinsi baru Bogor Raya. Menurutnya, akan lebih baik jika semua kabupaten/kota tersebut tetap berada dalam wilayah Provinsi Jabar.

"Yang relevan itu pemekaran kabupaten kota karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh, yang terlalu repot," tutur Emil, usai Rapat Paripurna DPRD Jabar di Kota Bandung, kemarin.

Lalu bagaimana respon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan? Apakah mau menerima Bekasi menjadi bagian dari wilayahnya?

Sayangnya, ia tidak menjawab iya atau tidak. Anies menyerahkan keputusan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Jika oke, Anies mengaku tak keberatan.

"Kalau keputusan pemerintah pusat ya, Jakarta menjalankan. Kan keputusannya lewat Undang Undang atau Peraturan Pemerintah, maka kita berkewajiban menjalankan. Maka prosesnya bukan dengan DKI tapi pemerintah pusat," terang Anies.

Melihat perkembangan wacana Bekasi menjadi Jakarta Tenggara kian menguat, sejumlah warganet Bekasi mulai berhayal.

"Aku akan jadi anak jakarta tenggara," hayal akun @windnesday. "Pak Anis pasti bangga," timpal @deathadeer. "Wacana yang briliant dan segar. Up terus, jangan kasi kendor," dukung @Aef_good.

"Tanah kelahiran be like Dulu sampe sekarang: Bekasi Masa depan : Jakarta Tenggara," tulis @zaimalc berangan-angan.

Demikian halnya dengan @irfanfa68557451. Menurutnya kultur Jakarta dan Bekasi cocok. "Setuju aja sih. Secara klo diliat dr kultur budaya bekasi cocok ke JKT," sebutnya. "Jakarta Tenggara. Setuju aja, biar Bekasi ga di anggap kota dr planet lain," seloroh @novia_0713.

Akun @haqqa1988, tak sabaran. Ia bertanya-tanya kapan jadinya Bekasi menggelar referendum atau jajak pendapat. "Hayolah kapan nih referendum kota Bekasi," tanya dia. "Saingan Brexit: BEXIT Siap-siap referendum," sahut @rinarosliana. Planet Bekasi emang beda... Pake referendum segala kayak Brexit," kelakar @miawisme. "Mohon jangan menuntut merdeka," ingat akun @mas_gemblung. "Jakarta mau menerima Bekasi tidak?," canda @ohhinsomnia.

Daerah pinggiran Jakarta yang lain, juga tak mau kalah dengan Bekasi. Mereka juga ingin gabung dengan Jakarta.

"Setujulah, Bogor sekalian. Gubernur Jawa Barat ngurus Bandung aja bisa nya," usul @apan_wae. "Ayo Karawang jgn mau kalah. Jakarta Timur Jauh. Far-East Jakarta," ajak @lholhaklholhok. "Cuma nyetor duit doang ke Bandung, mending ikut Jakarta lebih dekat kesana," kicau @SukmaDarmawan8.

Namun banyak juga yang menolak. Akun @shda_agatha baru setuju jika Gubernur DKI Jakarta saat ini dipimpin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Anies mundur & BTP yg pegang Jakarta baru gw setuju deh. Bekasi punya cikarang sbg kawasan industri terbesar se asia tenggara itu, kalau nnti di otak-atik gmn? Tanah abang aja berantakan gitu," khawatir dia.

"Janganlah...Walikota Bekasi lebih hebat dari gubernur Jakarta...! Sori...Bro! No way!," tolak @Junihadihasan. "Jakarta aja yang jadi Bekasi Barat Daya," saran @pipihrumi.

Senada, akun @bob666rock juga mengajak Jakarta yang bergabung ke Bekasi. "Jakarta aja yg gabung sama bekasi deh," ajaknya

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini