Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

2020, Peta Lahan Ibu Kota Baru Kelar

Peta lahan untuk kebutuhan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan kelar tahun depan, 2020.

  • Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil (Tengah). Foto: Kementerian ATR/BPN.

JAKARTA-Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin optimis pihaknya sudah mengantongi data lahan tersebut. "Akhir tahun kita sudah punya data," kata Arie di Jakarta, Selasa (15/10).

Sejauh ini, pengadaan tanah untuk IKN masih dalam tahap inventarisasi dan identifikasi kepemilikan. Tujuannya untuk membentuk peta yang berisikan informasi kebutuhan lahan, penguasaan lahan dan pemanfaatannya.

"Berapa yang dipunyai masyarakat, berapa yang dipunyai negara. Kalau hutan kan dipunyai negara," terangnya

Inventarisasi dan identifikasi ini dilakukan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Tujuannya agar sama-sama paham dimana lokasi tanah milik masyarakat dan negara sehingga tidak menimbulkan masalah ke depannya," ujarnya.

Sejauh ini, hasil inventarisasi dan identifikasi lahan IKN yang dilakukan BPN, baru sekitar 20 persen yang bisa dimanfaatkan. Selebihnya masih bersatus kawasan hutan.

"Hasilnya 80 persen tanah di IKN masuk dalam kawasan hutan," lanjut Arie.

Untuk kawasan hutan, pihaknya belum bisa masuk untuk melakukan inventarisasi. "Kami belum masuk di sana. Tapi bagian sisanya nanti yang kita fasilitasi," tuturnya.

Terkait kabar maraknya spekulan dan mafia tanah di calon IKN, Arie mengaku belum bisa memberikan banyak informasi. Karena, sejauh ini pihaknya masih dalam proses inventarisasi dan identifikasi pemilikan lahan.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyatakan bahwa sejauh ini lahan untuk IKN tidak ada masalah sama sekali. Khususnya untuk kebutuhan pembangunan kawasan core ibu kota.

"Nggak ada masalah. Pokoknya siap dari segi tanah. Core-nya 4 ribu sampai 6 ribu (hektare) sudah siap. Karena itu tanah kehutanan, sudah siap," kata Sofyan di kantornya, Jumat (11/10) lalu.

Namun, pihaknya masih terus bekerja untuk memastikan tanah calon lokasi ibu kota itu terbebas dari masalah atau sengketa.

Ketika pemindahan ibu kota negara diumumkan, Pemerintah menyebut untuk pembangunannya membutuhkan sekitar 180.000 hektar lahan. Belakangan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor kemudian menambah luas lahan tersebut menjadi 366 ribu hektar. S

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini