Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Menko Luhut Minta Mobil Listrik Jangan Impor

Untuk kendaraan listrik, Indonesia tidak perlu bergantung impor, karena Indonesia telah memiliki segala yang diperlukan.

Foto: Kemenko Kemaritiman   

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan  menegaskan, agar nantinya segala sesuatu yang diperlukan untuk penyediaan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia jangan terlalu bergantung dengan importasi, karena Indonesia telah memiliki segala yang diperlukan.

”Harus dipikirkan bagaimana kita membuat sebanyak mungkin di dalam negeri, agar  _costnya_ lebih murah karena market kita besar dan barang _raw materialnya_ kita juga punya, SDM nya ada, teknologinya juga kita kembangkan bekerja sama dengan pihak luar, kalau spiritnya seperti itu, kita pasti bisa. Jadi bagaimana kita menjual kehebatan kita ini, jangan kita hanya impor saja, kita buat di dalam, jadi menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, menambah pendapatan dari pajak dan sebagainya,” jelasnya saat menyaksikan Penandatanganan Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Kerjasama Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dalam sambutannya Menko Luhut mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan program strategis ini, selain itu ia mengatakan bahwa hal ini dapat tercapai berkat _team work_ yang baik antar kementerian, lembaga dan juga swasta.

“Kalau kita bersinergi seperti ini, pasti bisa kita wujudkan, kita tidak boleh berhenti disini, segala macam aturan yang diperlukan akan kita penuhi. Yang penting kita harus _team work_, jangan jadi _single fighter_ , karena team work itu akan bisa menyelesaikan banyak hal,” ujar Menko Luhut.

Menurut Menko Luhut, mewujudkan ekosistem kendaraan listrik (penyediaan kendaraan listrik dan penyediaan Stasiun Pengisian Kelistrikan Umum/SPKLU) dinilai sangat penting. Dikarenakan tingkat polusi yang sudah semakin mengkhawatirkan, maka penggunaan kendaraan listrik secara massal adalah salah satu jawaban untuk mengurangi tingkat polusi tersebut.

“Kalau hal ini tidak kita wujudkan, maka dengan tingkat polusi yang sudah semakin parah ini, kita bisa bayangkan bagaimana dampaknya terhadap anak cucu kita, mereka nanti bisa menjadi generasi yang _stunting_ akibat terpapar polusi. Polusi ini menjadi musuh bersama, dan salah satu yang akan kita lawan nanti adalah mengurangi polusi dari kendaraan bermotor dan salah satu caranya adalah dengan memakai kendaraan listrik,” tambah Menko Luhut.

Ada 20 dokumen MoU yang ditandatangani, antara lain MoU pengembangan infrastruktur KBN antara PLN dengan LEN, kemudian MoU kerja sama penyiapan ekosistem SPKLU antara PLN dengan Bluebird, Bakri Autopark, MAB, Gojek, Grab, dan Trans Jakarta. Berikutnya MoU Kerja sama penyediaan SPKLU antara PLN dengan Pertamina, Jasa Marga, Angkasa Pura II dan PT POS Indonesia, selanjutnya MoU antara PLN dengan BCA, Lippo Mall dan Taman Impian Jaya Ancol terkait penyediaan SPKLU, dan terakhir MoU antara PLN dengan Nissan, BMW, DFSK, Mitsubishi, Gesits dan Tesla terkait _bundling_ kendaraan listrik.

Dalam hal ini, mengacu pada Perpres no 55 tahun 2019, tentang program percepatan kendaraan listrik berbasis baterai, dimana dalam pasal 3 diberikan penugasan terhadap PT PLN (persero) dalam rangka penyediaan infrastruktur listrik untuk kendaraan listrik berbasis baterai.

Di tempat yang sama, PLT Direktur Utama PT PLN (Persero), Sripeni Intan Cahyani lantas menyatakan PLN  sangat siap dengan penugasan ini, menurutnya, penandatanganan MoU ini hanya langkah awal dan pihaknya tidak akan berhenti hanya sampai disini.

“Kami berterima kasih sekali atas _support_ yang tiada kenal lelah dari Menko Maritim, Luhut B. Pandjaitan, dalam hal ini beliau mendorong dengan keras agar proses ini dapat berjalan dengan cepat. Setelah kami ditantang oleh Pak Menko, kami langsung membentuk tim, kami langsung bertemu _door to door_ dan kami langsung menyiapkan MoU ini, yang jelas kami sudah siap, kami sudah menyiapkan tim dan langkah selanjutnya dalam tempo satu bulan ini kami akan melakukan _join planning_ untuk segera menyiapkan perencanaan agar kami bisa cepat juga menyediakan SPKLU nya,” jelasnya.

Turut hadir dalam Penandatanganan MoU Kerjasama Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, antara lain, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, dan seluruh perwakilan dari penandatangan MoU yang terdiri dari kementerian dan lembaga serta pihak swasta. ***

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini