Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Papua Dikecualikan Dalam Moratorium Pemekaran Provinsi, Kenapa Aceh Tidak?

Janji Presiden Jokowi akan mengecualikan Pegunungan Tengah, Papua dari moratorium pemekaran, saat menemui perwakilan tokoh masyarakat Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (28/10) mengusik hati masyarakat provinsi paling barat Indonesia yakni Aceh.

  • Peta Aceh, jika dimekarkan menjadi tiga provinsi. Foto: Istimewa.

Juru Bicara Komite Persiapan Pemekaran Provinsi (KP3) Aceh Barat Selatan (Barsela) Fadhli Ali meminta agar Presiden Jokowi memberikan perlakuan yang sama antara Aceh dan Papua.

"Moratorium sepihak ini sangat tidak adil baik ketika SBY maupun kini oleh Jokowi," kata Fadhli dalam keterangan tertulis yang diterima Bagus.co.

Ketidakadilan itu terlihat sejak pemberlakukan moratorium pemekaran era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang pertama kali diterapkan pada tahun 2009. Padahal, ketika itu, lanjut Fadhli draft Ampres sudah berada di atas mejanya.

Dalam draft itu, sebutnya ada 19 calon Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan rincian14 kabupaten/kota dan 5 calon provinsi baru. Lima calon provinsi itu adalah provinsi Aceh Leuser Antara(ALA) dan Aceh Barat Selatan(Abas), Papua Tengah, Papua Selatan serta Provinsi Kalimantan Utara(Kaltara).

"Aneh bin ajaib, diam-diam Kaltara dilahirkan di tengah rentangan moratorium. Sementara calon DOB lainnya 'dipetieskan'," tuturnya.

Kabar Jokowi akan mengecualikan Papua dari moratorium pemekaran, kata Fadli bisa mengeruyak hati Awak Blahdeh Geurutee (ABG) atau warga Barat Selatan Aceh (BARSELA) dari kabupaten Aceh Jaya hingga Aceh Singkil.

"Timbul pertanyaan, apakah harus tumpah darah dulu seperti Papua untuk mendapat "kado" pemekaran, kalau diam tak dihiraukan?," tanya dia.

Ia berharap Presiden Jokowi tidak mengulangi ketidakadilan yang dipertontonkan pendahulunya. Ia meminta Presiden bersikap adil terhadap setiap anak bangsa.

Apalagi, kata Fadhli posisi Aceh berbeda dengan provinsi lain. Aceh dulunya daerah modal, berdiri sendiri sebagai negeri berdaulat. Demi Indonesia, Aceh bergabung dan membantu kemerdekaan NKRI. Bukan direbut dari tangan penjajah.

"Tidak memberikan perhatian yang sama dari Sabang-Meurauke, sama dengan pemerintah sedang menaburkan benih-benih kebencian yang suatu saat bisa menuai dendam," tuturnya.

Ia menyarankan agar Pemerintahan Jokowi jilid II mengevaluasi rantai belengguan moratorium pemekaran. Dengan menata ulang regulasi baru dari paradigma "pemekaran daerah" ke paradigma baru, yakni untuk penataan kembali daerah di Indonesia.

"Jika sebelumnya sarat kepentingan politis, maka sekarang dan ke depan lihatlah dari frame strategis nasional. Abas atau Barsela atau entah apa namanya, resminya sudah berjuang sejak 2003. Bahkan sudah mendeklarasikan diri 2012 lalu di Meulaboh," ungkapnya.

Ia mengapresiasi upaya pemerintah menyusun produk regulasi baru, berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan RPP Penataan Daerah ke depan.

KP3 Aceh Barsela, sambung Fadhli juga mengapreasiasi langkah presiden yang menyahuti aspirasi tokoh-tokoh warga tanah Papua yang menyampaikan kembali hasrat terpendam untuk pemekaran provinsinya. Sebagai salah satu tuntutan utama untuk mengakhiri konflik di bumi Cendrawasih.

"Kami berharap pemerintah Republik Indonesia, di bawah presiden Jokowi kiranya juga memaklumi persoalan perasaan dan pembangunan di Aceh," harapnya.

Sebab, kata Fadhli, Aceh memiliki tiga kawasan secara regional dan geografis berbeda. Selain itu, ketiga kawasan ini juga memiliki karakteristik sosial-budaya yang juga berlainan ronanya. Sehingga disparitas atau tingkat kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi antara ketiga wilayah itu sangat mencolok.

"Sungguh kami akan sangat kecewa pada pemerintah, jika pegunungan Papua dimekarkan, sementara kami yang sudah berjuang menyampaikan aspirasi pemekaran selama 2 dekade lalu dibiarkan, tidak dihiraukan atau harus menunggu pemerintah mencabut moratorium pemekaran yang belum jelas kapan waktunya," lanjutnya.

Ia mengusulkan agar pemerintah menyegerakan pencabutan moratorium pemekaran khusus untuk menampung aspirasi pemekaran provinsi atau pencabutan moratorium terbatas, jika pemerintah menghadapi kendala terbatasnya kemampuan anggaran.

"Apalagi selama ini 100 persen dari 8 provinsi yang di mekarkan berhasil sesuai harapan. Berbeda dengan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Kabupaten/kota yang di mekarkan," papar Fadhli.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar kanal untuk pemekaran provinsi segera di buka kembali. Agar masyarakat Aceh yang berada di kabupaten Aceh Singkil, Simeulu dan Aceh Tenggara yang membutuhkan waktu tempuh 13 jam-18 jam menuju ibu kota provinsi dalam rangka mendapatkan layanan administrasi pemerintah, kesehatan, dan menyampaikan usulan atau aspirasi dapat diperpendek menjadi dibawah 7 jam perjalanan.

Sehingga, kawasan Barat Selatan Aceh tidak tertinggal. Bisa maju sejajar dengan kabupaten lainnya di Aceh.

"Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 5 kabupaten/kota dengan IPM terendah di Aceh dalam 10 tahun terakhir berada di kabupaten dalam wilayah Barsela dan ALA," pungkasnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini