Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Posisi Di Pemerintahan: Hanura, PBB dan PKPI Harap Bersabar

Tersisa 3 partai koalisi lagi yang belum ketahuan dapat posisi apa di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Hanura, PBB dan PKPI. Sementara PSI dan Partai Perindo sudah dijatah kursi wakil menteri.

  • Sidang kabinet paripurna pertama Kabinet Indonesia Maju. Foto: Twitter @jokowi.

Padahal, PSI dan Perindo senasib dengan ketiga partai itu: tidak punya kursi di DPR. Sebagai partai pendukung, mereka juga sama-sama ikut berkeringat saat mendukung Jokowi di Pilpres lalu. Tapi kenapa mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda? Apakah mereka akan ditinggalkan?

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor berkeyakinan bahwa mereka tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Jokowi. Begitupun sebaliknya, PBB juga tidak akan meninggalkan Jokowi. Dalam kondisi apapun. Baik dalam keadaan dapat posisi maupun tidak.

"Yang jelas Pak Jokowi itu orang yang mengetahui siapa yang berbuat, siapa yang bekerja, siapa yang melakukan sesuatu yang baik. Beliau tahu persis itu," kata Ferry ketika berbicang tadi malam.

Selain itu, mereka juga sadar posisi bahwa bargaining partainya secara politik masih lemah. Mereka tidak punya wakil di DPR. Karena itu, mereka tidak pernah ingin cawe-cawe dalam hal penyusunan posisi di kabinet.

"Tapi ketua umum kami dipercaya menjadi ketua tim penanganan di MK. Kita bersyukur ya kan. Dan alhamdulillah terbukti beliau berhasil. Meskipun dihantam ancaman dan hujatan yang luar biasa," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ferry mengakui bahwa sejauh ini PBB belum diajak bicara oleh Presiden Jokowi terkait posisi di pemerintahan. Hal itu menurutnya tidak jadi soal. Karena, mereka tidak pernah mematok jabatan apapun ketika memberikan dukungan kepada Jokowi.

"Tapi kalau diminta oleh Pak Jokowi kita siap. Kita tidak pernah kecewa, karena apa yang mau dikecewakan. Karena memang nggak pernah minta-minta jabatan kan gitu," tandas Ferry.

Lalu bagaimana respons sang ketua umum, Yusril Ihza Mahendra?

Sejauh ini, sambung Ferry, ketua umumnya enjoy-enjoy saja menyikapi belum masuknya PBB dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Meskipun, sebelumnya Yusril sempat digadang-gadang bakal menduduki posisi di badan setingkat menteri: Badan Pusat Legislasi Nasional.

Bagi Yusril, itu tak jadi soal. Sebab, lanjutnya, jika tidak dapat jabatan di pemerintahan, Yusril, masih bisa melanjutkan profesinya sebagai advokat, seperti biasa.

"Beliau lebih enjoy sebagai advokat. Tapi Pak Yusril ini kan sudah tiga kali jadi menteri. Karena itu, saya dan beberapa teman memang berharap beliau bisa masuk ke kabinet agar bisa membantu presiden di bidang yang dikuasainya yaitu hukum."

Respon positif juga ditunjukkan PKPI. Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan meyakini bahwa siapapun yang ditunjuk untuk membantu Presiden di pemerintahan, khususnya untuk menempati posisi wakil menteri sebagaimana diumumkan kemarin, adalah keputusan terbaik.

Meskipun, hingga kemarin belum ada kader PKPI yang diberi kepercayaan oleh Presiden untuk mengemban amanah di kabinet. "Kami memberikan dukungan tanpa syarat. Ini komitmen tulus kami. Titik tanpa koma," tegas Verry dalam keterangan tertulisnya yang diterima kemarin.

Tugas PKPI, kata Verry, setelah memenangkan Jokowi-Ma'ruf, mereka juga akan mengawal jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan.

"In sha Allah para Wamen dapat memperkuat kabinet 2019-2024, dalam menjalankan tugasnya dengan baik agar bangsa Indonesia bisa lebih makmur dan sejahtera selamanya," imbuhnya.

Namun, respons berbeda ditunjukkan Hanura. Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah menilai Jokowi memakai kalkulator saat menghitung kawan politiknya untuk bisa diajak masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja," kata Inas kepada wartawan kemarin.

Ia mengakui, secara kalkulasi politik partainya memang kurang punya nilai tawar. Sebab pada tahun ini Hanura gagal meloloskan wakilnya ke DPR. Tapi Inas mengingatkan bahwa Hanura tidak datang dengan tangan kosong saat memberikqn dukungan kepada Jokowi.

"Hanura berkontribusi 16 kursi DPR ketika mendaftarkan capres dan cawapres Jokowi-Maruf di KPU," ungkitnya.

Sejauh ini, Inas mengaku belum tahu persis apakah partainya akan mendapat posisi lain selain Menteri dan Wamen. "Yang tahu hanya Ketum Hanura," tutur Inas.

Pengamat politik Ujang Komarudin meyakini bahwa seluruh partai koalisi, termasuk tiga partai tersisa akan dijatah posisi di pemerintahan. "Pasti dapat, sabar aja. Tapi levelnya di bawah Menteri dan Wamen," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu.

Jatah posisi yang mungkin bisa dibagi ke 3 parpol koalisi, sebut Ujang bisa seperti Dubes atau jabatan-jabatan di BUMN. "PKPI kan sudah dapat karena masih menjabat Staf Khusus Presiden," tutupnya. ***

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini