Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Produksi Naik 204 Persen, Kemenko Maritim Gelar Rakor Ekspor Bauksit

Pada periode 2018 hingga semester 1 tahun 2019 terjadi peningkatan produksi hingga 204% khususnya pada bidang mineral bauksit.

FOTO: Kemenko Maritim 

PONTIANAK- Sehubungan dengan adanya usulan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait perubahan besaran PNBP dari kegiatan pertambangan komoditas bauksit dan keterlibatan dalam penerbitan rekomendasi ekspor bauksit serta hambatan yang dihadapi inovator bidang energi berkaitan  dengan pengenaan PPh Progresif, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang membahas usulan dan permasalahan dimaksud dengan melibatkan para pihak terkait di Pontianak, Kalimantan Barat (10-10-2019).

Pada pembukaan Rapat Koordinasi Staf Ahli Menteri bidang Sosio-Antropologi Tukul Rameyo menjelaskan bahwa bauksit merupakan masa depan bagi Kalimantan Barat, sehingga  inovasi teknolog sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah produk dan berfokus pada kemajuan pembangunan.

“Dunia meminta negara-negara  untuk merubah tujuan pembangunan yang millenium menjadi pembangunan yang berkelanjutan, dimana pembangunan tidak hanya berfokus pada produk tapi fokus juga terhadap masyarakat (development for people) tanpa meninggalkan tanggung jawab atas lingkungan dan sosial” Pungkas SAM Rameyo.

Lanjut perwakilan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Kamaruzaman mewakili Gubernur Kalimantan Barat, menyampaikan pesan Gubernur terkait perlunya keterlibatan pemerintah daerah penghasil  bahan tambang bauksit dalam proses penerbitan rekomendasi persetujuan ekspor dan serta usulan supaya adanya perhitungan ulang atas besaran royalty bagi komoditas bauksit.

“Bahan tambang merupakan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sudah selayaknya dalam kebijakannya kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, harapan kami tambang menjadi modal awal dan pada saat bahan tambang tersebut habis, masyarakat di daerah penghasil tambang diharapkan memiliki kemandirian ekonomi dari pengembangan sektor-sektor lainnya seperti agraria, industri, dan sektor jasa .” Jelas Asisten Sekda Kamaruzaman.

Seperti diketahui pada periode 2018 hingga semester 1 tahun 2019 terjadi peningkatan produksi hingga 204% khususnya pada bidang mineral bauksit. Terdapat 5 ijin usaha pertambangan yang mendapatkan rekomendasi ekspor antara lain PT. Citra Mineral Investindo, PT. Aneka Tambang, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT. Kalbar Bumi Perkasa, dan PT. Laman Mining. Jika ijin ekspor semuanya terpenuhi maka diperkirakan produksi bauksit dari Kalbar lebih dari 18 juta ton.

Pada sesi pertama diskusi membahas tentang rekomendasi ekspor bauksit dan tarif penerima negara bukan pajak (PNPB). Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi Non-Konvensional Amalyos menjelaskan bahwa, Indonesia termasuk negara memiliki cadangan bauksit yang sangat besar, tersebar di beberapa daerah, dan Kalimantan Barat merupakan daerah yang mempunyai cadangan bauksit yang terbesar dibandingkan daerah-daerah lainnya.

“Terkait dengan potensi bauksit yg ada disini, merujuk pada data dari Kementerian ESDM dan APB3I (2012), dari cadangan nasional bauksit sebesar 7 miliar ton, hampir separuhnya  berada di Kalimantan Barat, dan dari kegiatan pertambangan bauksit yang cukup besar ini, maka cukup logis pemerintah daerah menargetkan adanya penambahan penghasilan daerah (PAD) dari pemanfaatan sumber daya mineral ini sebagai komoditas andalan yang dapat menopang pembangunan Provinsi Kalimantan Barat secara berkelanjutan.” Jelas Asdep Amalyos.

Diskusi ini diisi oleh beberapa narasumber dari Direktorat PNPB Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba dan Direktorat Penerimaan Mineral, Ditjen Minerba Kementerian ESDM, serta pemateri adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

Mengenai permasalahan yang terkait dengan rekomendasi, Pemerintah Pusat menyarankan supaya pihak Pemprov sudah mulai menerapkan kemajuan-kemajuan teknologi melalui penerapan E-System mulai dari tahap perizinan termasuk rekomendasi yg merupakan bagian yg terintegrasi dari hal tersebut.

“Terkait dengan tata kelola perizinan mulai dari proses permohonan, penilaian maupun  rekomendasi,  E-System yang telah diterapkan oleh Ditjen Minerba yang sudah berjalan saat ini bagus sekali. Selanjutnya kita akan berupaya dan terus  mendorong peran aktif daerah untuk mulai juga menerapkan E-System dan integrasinya dengan E-System yang dibangun oleh Ditjen Minerba tersebut .” Jelas Asdep Amalyos.

Atas usulan perubahan besaran PNBP dari kegiatan pertambangan komoditas bauksit sebagaimana yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Barat,  perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa usulan tersebut sebenarnya sudah diakomodir dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disusun dan saat ini sudah tahap final serta siap diajukan ke Presiden untuk penetapannya.

Asdep Amalyos selanjutnya menambahkan bahwa perlu juga untuk diketahui dan dipahami oleh para pelaku usaha tambang, terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk di dalamnya komoditas bauksit yang merupakan sumber daya alam yang non-renewable, Pemerintah dalam hal ini Kemenko Kemaritiman kedepannya berkomitmen untuk terus mendorong hilirisasi, dan pada saatnya nanti perizinan ekspor raw material akan dihentikan. Dalam tahapan hilirisasi tersebut, teknologi yang digunakanpun haruslah ramah lingkungan.

Pada sesi kedua diskusi, membahas tentang hambatan pengembangan inovasi teknologi dalam bidang energi berkaitan  dengan pengenaan PPh Progresif, turut mengundang inovator konverter kit BBM ke gas.

Hasil evaluasi lapangan yang dilakukan oleh tim ABG (Amin Bin Gas),  alat inovasi ini sangat berfungsi baik bagi nelayan-nelayan kecil.

“Inovator anak bangsa itu banyak, dan kedepannya konverter kit ini segmennya akan diperluas, jadi tidak hanya untuk kapal nelayan, dan pompa untuk petani, tapi bisa juga nantinya bisa juga untuk petambak garam”, pungkas Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Energi, Najamuddin.

Dalam sesi kedua dikupas permasalahan yang dihadapi oleh kalangan inovator atas peraturan pemerintah yang berlaku saat ini terkait dengan perpajakan yang dikenakan atas hasil inovasi dianggap memberatkan dan berpotensi menjadi faktor penghambat bagi inovator untuk dapat lebih mengembangkan inovasinya. Insentif dan keringan sangatlah dibutuhkan oleh kalangan inovator. Walau saat ini pemerintah sudah mulai memberikan perhatian terhadap hal tersebut melalui penerbitan peraturan perundangan tentang super deduction tax, akan tetapi masih dibutuhkan lagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut,  dan hal itu yang ditunggu oleh kalangan inovator.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini