Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Untuk Pindah Ibu Kota, 23 UU Harus Dipermak

Ada 23 Undang-undang yang harus dipermak atau direvisi terkait pemindahan ibu kota negara (IKN). Revisi ini diperlukan demi kepastian hukum.

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: Twitter @tjahjo_kumolo.

Akan tetapi, revisi 23 UU itu tentu butuh waktu yang tidak singkat. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menargetkan tahun 2021, pembangunan IKN sudah mulai berjalan.

Kemudian, paling lambat tahun 2024, ibu kota sudah dipindahkan ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaTjahjo Kumolo mengatakan hal itu tak jadi soal. Ia meyakini persoalan regulasi tak akan menghambat pembangunan Ibu Kota. Selagi menunggu 23 UU itu selesai direvisi, tahapan pembangunan kata dia bisa dimulai.

"Kalau tunggu 23 UU itu selesai dibahas dulu, tentu tidak akan bisa mencapai target. Sehingga menurut saya punya satu pandangan, yang penting pemerintah bangun kota baru dulu," kata Tjahjo usai Seminar Nasional Privatisasi Aset Negara dalam Perpindahan Ibu Kota di Hotel Bidakara, Senin (14/10) lalu.

Apalagi, Pemerintah bersama dengan DPR periode sebelumnya, yakni 2014 2019 telah membuat Panja terkait perpindahan Ibukota negara.

"DPR kemaren telah membuat Panja, panja DPR yang dipimpin Ketua Komisi II dan mengundang semua kementrian/lembaga Bappenas, ATR, KLHK, Kemendagri, TNI, Polri untuk membahas semua regulasi perpindahan Ibu kota negara,” paparnya.

Lagi pula, Pemerintah bersama DPR dalam waktu dekat, imbuh Tjahjo juga akan kembali ⁶memulai pembahasan revisi UU Ibu Kota Negara bersama Komisi II DPR.

"Tanggal 23 nanti akan dilakukan pembahasan secara serentak  diawal tahun keanggotaan DPR yang baru ini,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Tjahjo menambahkan, revisi ke 23 Undang-undang ini dinilai penting agar ada kepastian hukum. Salah satunya adalah perubahan kalimat "Ibu Kota Negara Jakarta". Walaupun hanya satu pasal, perubahannya sangat penting.

"UU DKI kan harus diubah karena DKI di undang-undang masih dinyatakan sebagai ibu kota negara," sebutnya.

Selain perubahan nama, ada sejumlah hal penting lain yang perlu di bahas lebih lanjut oleh DPR dan Pemerintah. Yang jelas, IKN yang mencermati berbagai aspek mengikuti perkembangan yang ada saat ini.

"Apakah nantinya kawasan strategis atau Badan Otoritas. Tapi ini bukan daerah otonomi baru, nanti langsung di bawah Pemerintah pusat," tukasnya.

Setelah 23 UU tersebut selesai direvisi dan disahkan, lanjut Tjahjo, barulah kemudian kawasan yang dipilih sebagai ibu kota negara baru itu bisa diresmikan.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini