Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

6 Tersangka Pembakaran Ladang Sintang, Jadi Temuan DPR Untuk RUU Karhutla

Enam peladang menjadi terdakwa dalam kasus pembakaran ladang. Kasus ini akan menjadi temuan DPR yang tengah mengusulkan RUU Karhutla.


DOK. DPR   

SINTANG, Bagus - Kasus pembakaran ladang yang dilakukan peladang di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat akan menjadi temuan penting Komisi IV DPR RI sebagai bahan usulan RUU Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Saat berkunjung ke Sintang untuk mendalami kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik, Jumat (29/11) lalu, Komunitas Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) mendesak Komisi IV DPR RI agar membantu pembebasan 6 peladang.

Komunitas Dayak mengklaim mereka selalu berhati-hati bila membuka ladang dengan membakar. Pembukaan lahan dilakukan dengan membakar adalah tradisi turun temurun.

Namun, cara membakarnya dilakukan dengan kearifan lokal. Pembakaran tak terkendali justru dilakukan korporasi pemilik kebun sawit.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai peladang bukanlah penjahat. Menurutnya, peladang harus dilindungi negara.

"Peladang bukan penjahat. Peladang harus dilindungi dan negara juga harus berpihak," kata Daniel, dilansir laman DPR, Sabtu (30/11).

Dia bilang, RUU Karhutla akan menjadi prioritas tahun ini untuk diusulkan Komisi IV. Kunjungan ini akan jadi bagian penting untuk meminta masukan, kejadian apa saja di daerah. "RUU Karhutla harus bisa memberi jalan keluar," tandas politisi PKB tersebut.

Bupati Sintang Jarot Winarno juga mendesak agar enam peladang dibebas murni oleh pengadilan. Selama penyidikan keenamnya ditahan dan kini dibebaskan selam menjalani persidangan.

"Para peladang setempat juga berharap mendapat akses teknologi pertanian yang memadai untuk memudahkan membuka ladang tanpa membakar," harapnya.

Selain dihadiri Bupati, pertemuan dengan Komisi IV DPR juga diikuti Kapolres, dan Kajari Sintang. Komunitas Dayak yang tergabung dalam ASAP juga hadir.

ASAP adalah singkatan dari Aliansi Solidaritas Anak Peladang. ASAP juga merupakan komunitas Dayak setempat yang banyak menyampaikan fakta dan data kasus karhutla di Sintang.

Di akhir pertemuan Daniel dan dua anggota Komisi IV DPR RI dari dapil Kalbar II Yessy Melania dan Krisantus Kurniawan didaulat menandatangani rekomendasi yang dirumuskan ASAP.

Salah satu poinnya adalah mendesak Komisi IV DPR RI dengan upaya politiknya membebaskan enam peladang yang terjerat kasus hukum. Selain itu Komisi IV DPR RI juga didesak bentuk Pansus Karhutla di Kalimantan.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini